Baleg: Omnibus Law Harus Menyatukan 74 UU

Baleg: Omnibus Law Harus Menyatukan 74 UU

NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan ada sejumlah persoalan yang harus segera disikapi pemerintah terkait wacana penyatuan UU atau Omnibus Law, salah satunya ada 74 UU yang harus disatukan.

"Di Baleg sendiri banyak hal yang kami diskusikan, masalah Omnibus Law ini adalah mungkin sekitar 74 undang-undang yang harus disederhanakan," kata Willy dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11).

Karena itu menurut dia, masalah yang dihadapi adalah bukan berapa banyak UU yang dihasilkan namun seberapa harmonis satu UU dengan UU yang lain.

Willy menjelaskan, ada sebanyak 22 UU di antaranya berhubungan dengan ketenagakerjaan, sekitar 20 UU berhubungan dengan investasi yang harus disatukan, dan beberapa regulasi tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)."Ada banyak peraturan perundang-undangan yang mungkin satu sama lain yang tidak harmonis," ujar dia.

Politisi Partai NasDem itu menilai mewujudkan Omnibus Law itu bukan ibarat seperti membangun candi yang dikerjakan dalam tempo satu malam karena di level kementerian saja butuh koordinasi, lalu bagaimana kompartemen turunannya

Menurut dia, Omnibus Law bukan hanya sekedar menyederhanakan jumlah UU namun sejauh mana penyatuan UU itu harmonis menjadi sebuah produk legislasi."Bagaimana prosesnya kita menunggu, karena ini inisiatif pemerintah. Tapi Baleg bersiap-siap untuk kemudian bisa senafas, seiring dan sejalan dengan usulan pemerintah," kata dia.

Namun dia menegaskan bahwa Baleg DPR RI mendukung keinginan politik atau "political will" Presiden Jokowi terkait Omnibus Law karena bertujuan untuk mengatasi masalah cipta lapangan kerja, UMKM, dan investasi.

Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani menilai selama ini Baleg mendapatkan sorotan karena nilai kurang produktif dalam menghasilkan produk legislasi, dan selalu pertanyaannya terkait kualitas atau kuantitas.

Dia menilai produk legislasi yang dihasilkan DPR RI seharusnya mengutamakan kualitas karena kalau mempunyai banyak produk legislasi namun berujung pada uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), maka akan dinilai tidak bagus.

"Selama ini kita harus mempunyai acuan, mungkin kita harus lebih realistis, ketika menyusunnya apa yang bisa dicapai dan kita sudah bisa lihat dari selama ini kecenderungannya, asumsi mana yang moderat dan mana yang optimistis," kata dia.

Christina menyarankan agar tiap komisi membahas sekitar dua atau tiga RUU dalam satu tahun. Ant

BERITA TERKAIT

DJKI Wakili Indonesia di Ajang Internasional Inovasi Pelayanan Publik

DJKI Wakili Indonesia di Ajang Internasional Inovasi Pelayanan Publik   NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan…

KPK Tunggu LHKPN Enam Menteri dan Empat Wakil Menteri

KPK Tunggu LHKPN Enam Menteri dan Empat Wakil Menteri   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu enam menteri…

Pabrik Gawai Ilegal di Jakut Rugikan Negara Rp12 Miliar

Pabrik Gawai Ilegal di Jakut Rugikan Negara Rp12 Miliar NERACA Jakarta - Kapolres Jakarta Utara Kombes Polisi Budhi Herdi menyatakan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Pemerintah Terus Telusuri Isu Dioksin Telur Ayam di Sidoarjo - Menteri LHK

Pemerintah Terus Telusuri Isu Dioksin Telur Ayam di Sidoarjo Menteri LHK NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK),…

KPK Sarankan Penggunaan Alat Monitoring Pajak untuk Optimalkan PAD

KPK Sarankan Penggunaan Alat Monitoring Pajak untuk Optimalkan PAD   NERACA Magelang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan pemerintah daerah menggunakan…

Polairud Baharkam Polri Tangani 442 Kasus Kejahatan Laut - Selama 2019

Polairud Baharkam Polri Tangani 442 Kasus Kejahatan Laut Selama 2019  NERACA Jakarta - Kepala Korps Polisi Air Udara Baharkam Polri…