Membangun Optimisme Masyarakat Lewat Pemberitaan Media Menuju Indonesia Maju

Oleh: Irwan Hermawan, Aktivis Literasi Media Digital

Cita-cita menjadi Indonesia maju adalah mimpi yang tidak pernah padam. Pemerintah pun optimis dapat mewujudkan harapan tersebut dengan menggeber sejumlah pembangunan nasional. Kini, peningkatan di sejumlah sektor juga telah dapat diukur. Jokowi, dalam pidatonya selepas pelantikan menyatakan bahwa pihaknya memiliki lima prioritas program pembangunan. Meliputi, Pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, menyederhanakan dan merevisi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Diperlukan media-media inspiratif dalam rangka kompetensinya mengirimkan pesan literasi berkarakter baik kepada para generasi muda secara efektif dan menyenangkan serta menumbuhkan optimisme.

Langkah pun harus dilakukan, salah satunya adalah mewujudkan peran media melalui bernagai.pemberitaanya yang beroegang oada nilai-nilai Pancasila. Sehubungan dengan hal tersebut dibutuhkan peran media dalam mengawal demokrasi dan program Pembangunan selama lima tahun mendatang. Media harus berperan dalam suksesnya pembangunan nasional dengan jujur menyampaikan juga capaian dan keberhasilan pembangunan yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya menyajikan kritik atas gagalnya sebuah program pembangunan apalagi ikut menyiarkan informasi hoax yang marak dilakukan oleh oknum tertentu guna mendistorsi hasil pembangunan yang pada ujungnya dapat merusak optimisme bangsa seperti yang terjadi pada periode sebelumnya. Media memang memiliki peran dan fungsi mengontrol atau mengkoreksi serta mengkritisi kebijakan pemerintahan jika dianggap tidak berpihak terhadap masyarakat, dengan kata lain media boleh memberikan ruang bagi kelompok diluar pemerintahan sepanjang dalam koridor demokrasi yang konstitusional dan konstruktif serta tidak berbasis hoax.

Media harus memahami tentamg kepentingan nasionalnya dengan kkut berkontribusi mensukseskan program program pembabgunan yang terfokus pada pertama, pembangunan sumber daya manusia yang terampil serta berkompeten dan menguasai Iptek (Ilmu Pengetahuan dan teknologi), sehingga mampu menjawab tantangan global. Yang menjadi sorotan kini adalah mengembangkan kapasitas tenaga kerja. Sebab, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2019 menunjukkan jika mayoritas tenaga kerja masih berpendidikan rendah. Hanya sekitar 12,57 persen yang lulus dari universitas dan diploma, sementara lulusan sekolah dasar dan menengah hingga 87,43 persen. Hal ini dinilai sebagai ketimpangan yang cukup menonjol. Maka dari itu, media harus.ikut mengawal langkah presiden Jokowi untuk meningkatkan Enrolment Ratio melalui program wajib sekolah, menekan kesenjangan gender di tingkat pendidikan tinggi, serta mengurangi ketimpangan antar-daerah. Yang meliputi sumber daya, kualitas guru, pendanaan, hingga kualitas sekolah.

Kedua media juga harus memberikan literasi tentang pentingnya pembangunan infrastruktur yang akan diteruskan guna mempermudah akses dari kawasan produksi ke kawasan distribusi termasuk kawasan wisata. Menurut Oxford Economies tahun 2017, memprediksi pembangunan infrastruktur Indonesia di sektor transportasi (jalan, laut, rel, dan bandar udara) terus mengalami peningkatan, yang semula dari US$ 31 miliar pada tahun 2020 menjadi US$ sebesar 40 miliar pada tahun 2025. Sementara, pembangunan infrastruktur di sektor telekomunikasi cukup kecil dibandingkan dengan sektor transportasi. Dengan rincian hanya berkisar US$ 2 miliar pada 2020 menginjak angka US$ 2,7 miliar pada 2025. Sedangkan Menurut indeks PWC tahun 2017, kebutuhan akan infrastruktur yang terus mengalami peningkatan, disebabkan oleh beberapa faktor. Yakni, faktor geopolitik dan lingkungan, perubahan jumlah penduduk serta era disrupsi. Selain itu, Biaya belanja infrastruktur dinilai relatif besar. Sehingga, identifikasi insfrastruktur darurat sangat dibutuhkan guna menentukan proyek yang dinilai efektif.

Ketiga Media harus ikut mendukung upaya penyederhanaan dan perevisian regulasi yang dianggap menghambat penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan usaha di level mikro, kecil, dan menengah. Langkah positif ini layak untuk didukung. Sebab, menurut Bank Dunia tahun 2019, data ease of business Nusantara menempati urutan ke-73, Namun jika dilihat dari starting business masih berada level ke-134 serta dealing with construction permit di peringkat ke-112. Hal ini berarti, regulasi di Indonesia dinilai ruwet dan memakan waktu yang lama. Sehingga menciptakan regulasi yang dianggap ramah investasi, simplifikasi, dan juga sinkronisasi regulasi. Baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, juga penting untuk dilakukan.

Kemudian Keempat Media juga harus mengawal.langkah pemerintah melakukan penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran, agar tercipta birokrasi yang langsing, sehat, dan efisien. Hal ini penting dilakukan media agar opini yang berkembang tidak membuat kalangan birokrat terprovokasi. Karena kebijakan ini memamg harus dimulai guna membangun kinerja birokrasi yamg ssmakin baik, sebab jika tidak dimulai dari sekarang akan membebani pemerintahn siapapun kelak. Umtuk itu Presiden Jokowi menyatakan langkahnya untuk meringkas eselonisasi hanya akan menjadi dua tingkatan saja. Dan Diganti menggunakan jabatan fungsional yang dinilai menghargai keahlian dan juga nilai kompetensi. Tak lupa, Jokowi meminta kepada para menteri, birokrat, beserta para pejabat agar fokus menjamin terwujudnya tujuan program pembangunan. Dia menegaskan, tidak akan ada ampun bagi yang bermalas-malasan.

Dan selanjutnya Kelima media ikut berpartisipasi.melalui berbagai pemberitaan yamg positip tentamg upaya transformasi ekonomi yang akan dilaksanakan untuk mengurangi ketergantungan sumber daya alam serta mampu meningkatkan daya saing manufaktur dan jasa modern. Yang dinilai memiliki nilai tambah cukup tinggi. Banyak pihak yang mendukung kebijakan tersebut, mengingat selama ini ekspor Indonesia hanya berupa komoditas mentah. Pemerintah dinilai harus mendorong para eksportir untuk mengolah komoditasnya agar nilai ekspornya menjadi lebih tinggi dengan memberikan insentif fiskal serta non-fiskal.

Jika sinergitas media dengan jajaran pemerintahan terbangun tanpa mengurangi fungsi utama media maka cita cita Indonesia akan masuk ke dalam lima besar ekonomi dunia dengan tingkat kemiskinan mendekati nol persen bisa terwujud bahkan, produk domestik bruto mampu mencapai angka US$ 7 triliun pada tahun 2045.

Sebab itu, media diharapkan dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, dengan 'mempromosikan' atau menyebarkan berita yang menumbuhkan optimisme bangsa yang pada akhirnya masyarakat dengan semangat serta kratif melalui sumbangsihmya masing-masing dapat berkontribusi mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju . Yakni dengan bekerja keras serta merealisasikan program pembangunan sesuai rencana pemerintahan. Semoga dalam kinerja pemerintahan Jokowi yang kedua ini akan lebih maju dan melesat menjadi negara adidaya dan disegani dunia Internasional. Serta akan mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang mumpuni.

BERITA TERKAIT

Masyarakat Internasional Apresiasi Perlindungan HAM di Indonesia

  Oleh : Alfisyah Kumalasari, Pemerhati Hukum dan Budaya     Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan…

Melawan Hoax dan Radikalisme Demi Indonesia Maju

  Oleh : Aditya Akbar, Pengamat Sosial Politik Hoax dan Radikalisme merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan Indonesia, hoax bukanlah…

Sumber Daya Manusia Unggul

Oleh: Elfindri, Guru Besar Ekonomi SDM dan Direktur SDGs Universitas Andalas Pertanyaan Presdir Metro TV Suryopratomo pada salah satu program…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Garuda Tak Ada di Dada Ari

Oleh: Sarwani Mencuatnya kasus penyelundupan motor Harley Davidson oleh I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara, Direktur Utama PT…

Mendukung Pemerintah Membangun SDM Unggul

  Oleh : Agung Setia Budi, SIP, M.Sos., Peneliti Studi Ekonomi Politik Pembangunan Wilayah   Persaingan pasar global tidak saja…

Upaya Pemberantasan Paham Radikal

  Oleh : Alfisyah Kumalasari, Pemerhati Sosial Politik   Dewasa ini penyebaran paham radikal dianggap mengkhawatirkan karena didukung, perkembangan teknologi…