Penyelamatan AJB Bumiputera Tunggu PP

NERACA

Jakarta - Ketua Komisi XI DPR Dito Ganindito mengatakan langkah awal untuk menyelamatkan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 adalah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) untuk melakukan langkah "demutual" atau penghapusan status mutual (usaha bersama) dari salah satu perusahaan asuransi tertua di Tanah Air itu.

"Menunggu PP dari Presiden untuk demutual. Sekarang kan direksinya juga baru. Nanti kami akan minta juga keterangan dari Badan Perwakilan Anggota (BPA)," kata Dito usai rapat tertutup dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Senin (18/11). Dito mengatakan langkah penyelamatan terhadap Bumiputera akan lebih mudah jika status mutual tersebut dihapuskan. Namun, Dito enggan merinci langkah lanjut untuk penyelamatan Bumiputera, jika status mutual perusahaan tersebut sudah dilepaskan.

Seperti diketahui, Bumiputera merupakan satu-satunya perusahaan berbentuk mutual di Indonesia. Oleh karena status itu, pemegang polis Bumiputera sekaligus bertindak sebagai pemilik perusahaan. Namun masalah likuiditas mendera Bumiputera dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum rapat tertutup pada Senin siang ini, sejumlah anggota Komisi XI DPR mempertanyakan masalah likuiditas Bumiputera.

Dito enggan menjelaskan mengenai tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap Bumiputera hingga keputusan akhir diputuskan oleh pemerintah, OJK, DPR dan Bumiputera. "Detailnya saya gak bisa jelaskan saat ini. Itu juga keputusan yang masih bersifat mungkin," ujar dia. Namun yang pasti, kata Dito, Komisi XI DPR akan mengupayakan pembentukan panja atau panitia kerja guna membahas khusus masalah Bumiputera. "Kami harapkan secepatnya, semoga sebelum reses," ujar dia.

Rapat tertutup antara Komisi XI dan OJK berlangsung empat jam pada Senin siang hingga petang. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso usai rapat tertutup tersebut tidak memberikan komentar meskipun dicecar banyak pertanyaan oleh awak media. Begitu juga dengan Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank OJK Riswinandi yang irit komentar setelah rapat. Riswinandi hanya mengatakan belum ada keputusan yang bersifat final dan mengikat untuk Bumiputera. "Belum, nanti saja," ujar dia.

BERITA TERKAIT

OJK Sebut Bank Sudah Bersiap Sinergi Konvensional dengan Syariah

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan sejumlah bank sudah mulai memasukkan sinergi perbankan umum konvensional…

Proses Penguatan Bank Muamalat oleh Calon Investor Masih Berjalan

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan hingga saat ini penguatan modal di Bank Muamalat oleh…

Jaga Kinerja Perbankan, OJK dan LPS Perlu Diperkuat

    NERACA   Jakarta - Sinergi antara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu untuk segera…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Modalku Luncurkan Produk Modal Karyawan dan Hunian

    NERACA   Jakarta - Platform peer-to-peer (P2P) lending, Modalku menghadirkan solusi finansial dengan meluncurkan produk Modal Karyawan dan…

ADB Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,1%

    NERACA   Jakarta - Bank Pembangunan Asia (ADB) mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 dan 2020 masing-masing…

Industri Asuransi Jiwa Berpeluang Investasi B30

    NERACA   Jakarta - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) berpendapat industri asuransi jiwa berpeluang untuk investasi di sektor…