Gubernur Sumsel Siap Jalankan Instruksi Presiden Penyederhanaan Regulasi 

NERACA

Palembang - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, siap menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo mengenai penyederhanaan regulasi. Ia menyambut baik gagasan Jokowi yang akan merampingkan regulasi dan menyederhanaan peraturan agar lebih tepat pada sasaran kerja.

“Memang pada dasarnya mereka mendukung itu sebagai salah satu upaya penyederhanaan regulasi yang selama ini berbelit dan panjang,” kata dia, dalam keterangan tertulisnya di Palembang, Senin (18/11).

Deru mengatakan, dia memetik pesan Jokowi yang secara khusus meminta para kepala daerah untuk tidak menerbitkan Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota, Peraturan Bupati, dan Peraturan Daerah."Kami, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, memandang omnibus law bukan berarti meniadakan sama sekali Pergub ataupun peraturan lainnya hannya saja harus ada keselarasan dan kesinambungan dengan peraturan atau perundang-undangan yang ada di atasnya sehingga tidak tumpang tindih,” ujar dia.

Sementara terkait dengan arahan Jokowi yang mengharapkan para kepala daerah menjalin kemitraan yang harmonis dengan Forkopimda, Deru menegaskan, dirinya sejak dari awal menjabat dia telah menjalin harmonisasi dengan unsur Forkopimda di sana.

Demikian juga dengan 17 kabupaten dan kota di Sumsel para bupati dan wali kota juga telah bersinergi dengan Forkopimda masing-masing dalam membangun daerah. Untuk di Sumatera Selatan sejauh ini telah terbangun dengan baik harmonisasi antara kepala daerah dengan Forkopimda melalui jalinan komunikasi yang aktif.

Hal ini sebagai salah satu upaya preventif, pencegahan terhadap kejadian yang mungkin akan menimbulkan gejolak di daerah.

“Selain itu dengan adanya situasi yang kondusif pemerintah akan dapat menjalankan pembangunan dengan baik demikian juga dengan investor akan mudah masuk dengan adanya jaminan kemananan,” kata dia.

Sebagaimana gubernur telah mengikuti Rapat Koordinasi Nasional yang mengikutsertakan kepala daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi dan Kabupaten/Kota Se -Indonesia. Ant