Likuiditas Ketat Hambat Swasta Biayai Infrastruktur

NERACA

Jakarta - Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengatakan kondisi likuiditas yang ketat di Indonesia menghambat upaya memaksimalkan peran swasta ikut dalam pembiayaan infrastruktur pemerintah. "Itu persoalan besar dalam sistem keuangan yang menyebabkan peran swasta tidak mudah termasuk juga BUMN," katanya dalam diskusi membedah pembiayaan infrastruktur tanpa APBN di Jakarta, Kamis (14/11).

Menurut dia, likuiditas yang ketat diwarnai dengan dana masyarakat yang banyak terserap dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). Direktur Riset Core Indonesia itu mengutip data dari Bank Dunia yang menyebutkan karena ketatnya likuditas di Indonesia mengakibatkan rasio jumlah uang terhadap ukuran ekonomi (M2/GDP) selama 2014-2019 mencapai kisaran 39-40. Padahal, angka minimal likuiditas mencapai 100.

Jumlah itu, kata dia, masih kalah dibandingkan negara tetangga yakni Malaysia, Thailand dan Singapura yang berada di atas 100, sedangkan Jepang dan China berada di atas 200. Piter menambahkan likuiditas yang ketat itu menyebabkan tingkat suku bunga menjadi mahal dan cenderung kaku meski Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan.

"Ini hukum permintaan dan penawaran, begitu likuiditas ketat, langka maka suku bunga mahal. Swasta mau (investasi) tapi tidak mampu," katanya. Untuk itu, ia mengharapkan likuditas yang ketat tersebut dapat diselesaikan karena selama belum berubah dan suku bunga kredit tinggi, maka peran swasta dalam mendukung pembangunan infrastruktur menjadi terhambat.

Pemerintah sedang menggenjot pembangunan infrastruktur untuk mendorong pemerataan ekonomi masyarakat. Namun, keterbatasan anggaran pemerintah tidak bisa mendanai seluruh proyek infrastruktur. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan pembiayaan inovatif salah satunya kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) baik badan usaha swasta dan BUMN.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan selama lima tahun mendatang, pemerintah akan mempercepat pembangunan 60 bendungan, 500 ribu daerah irigasi baru, 1.000 embung, 2.500 kilometer tol dan 35 kilometer jalan layang atau underpass. Selain itu, 10 juta sambungan rumah untuk air minum dan 50 ribu unit rumah susun.

Total anggaran kebutuhan infrastruktur 2020-2024 diperkirakan mencapai Rp2.058 triliun. Data dari Kementeriann PUPR, infrastruktur yang akan dibangun itu rinciannya di antaranya proyek sumber daya air sebesar Rp577 triliun, jalan dan jembatan Rp573 triliun, permukiman Rp125 triliun dan sektor perumahan sebesar Rp780 triliun.

Namun, total anggaran yang bisa dipenuhi APBN hanya sekitar 30 persen atau mencapai Rp623 triliun. Untuk itu, pemerintah menggenjot sumber pembiayaan inovatif salah satunya melibatkan swasta dalam skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

BERITA TERKAIT

Survei BI : Optimisme Konsumen Menguat

      NERACA   Jakarta - Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada November 2019 mengindikasikan optimisme konsumen menguat, tercermin…

Indonesia – Jepang Sepakati Transaksi Dagang Pakai Uang Lokal

    NERACA   Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Jepang Taro Aso menyepakati kerangka kerja…

Tinggalkan Otomotif, Radana Finance Fokus UMKM dan Syariah

    NERACA   Jakarta – PT Radana Bhaskara Finance Tbk (Radana Finance) menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi industri multifinance…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

OJK Sebut Bank Sudah Bersiap Sinergi Konvensional dengan Syariah

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan sejumlah bank sudah mulai memasukkan sinergi perbankan umum konvensional…

Proses Penguatan Bank Muamalat oleh Calon Investor Masih Berjalan

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan hingga saat ini penguatan modal di Bank Muamalat oleh…

Jaga Kinerja Perbankan, OJK dan LPS Perlu Diperkuat

    NERACA   Jakarta - Sinergi antara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu untuk segera…