Ketua MPR RI - Haluan Negara Perkuat Eksistensi NKRI

Bambang Soesatyo

Ketua MPR RI

Haluan Negara Perkuat Eksistensi NKRI

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai haluan negara akan menjadi keniscayaan bagi Indonesia untuk menjaga dan memperkuat eksistensi negara kesatuan dan kebhinnekaan bangsa.

Haluan negara, menurut dia, untuk mengantisipasi terjadinya ragam perubahan zaman yang menghadirkan sejumlah masalah, termasuk ancaman."Oleh karena itu, saya mengimbau semua elemen masyarakat untuk tidak terburu-buru berpersepsi negatif atas inisiatif merumuskan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (4/11).

Dia mengatakan, GBHN merefleksikan kearifan negara melihat dan membaca kebutuhan sekarang dan tantangan di masa depan yang akan dihadapi generasi muda. Esensi GBHN, menurut dia, adalah menetapkan dan menyepakati kehendak atau cita-cita yang ingin diwujudkan bangsa ini dalam beberapa puluh tahun mendatang.

"Oleh karena itu, muatan GBHN harus bersumber dari pemikiran, perhitungan, perkiraan, dan penetapan target-target oleh semua elemen bangsa melalui dewan perwakilan dan majelis permusyawaratan (MPR/DPR/DPD)," ujar dia.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, dengan berproses seperti itu, menjadi jelas bahwa GBHN itu bukan gagasan atau kehendak personal, dan bukan pula kepentingan kelompok.

Dia juga meminta jangan mempersepsikan rencana amendemen untuk menghadirkan kembali GBHN, sebagai upaya memperbesar "otot" MPR untuk sekadar menjadi lembaga tertinggi kembali karena urgensi bangsa ini punya GBHN tidak sesederhana itu.

"GBHN tidak lebih dari sebuah dokumen yang menetapkan arah dan tujuan masa depan bangsa. Hampir semua bangsa memiliki dokumen serupa GBHN, karena setiap bangsa punya cita-cita dan target," kata dia.

Dia mencontohkan, Tiongkok berhasil melakukan lompatan besar berkat semangat Gaige Kaifang atau reformasi dan keterbukaan, yang digagas pemimpin Tiongkok almarhum Deng Xiao Ping.

Berpijak pada Gaige Kaifang itu, menurut dia, Tiongkok melakukan modernisasi empat pilar meliputi pembangunan sektor pertanian, sektor industri, pengembangan teknologi, dan pembangunan sektor pertahanan. Ant

BERITA TERKAIT

Menko Polhukam - Korupsi Dapat Potong Urat Nadi Kehidupan Bangsa

Mahfud MD  Menko Polhukam Korupsi Dapat Potong Urat Nadi Kehidupan Bangsa Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan…

Wakil Ketua MPR RI - Kesinambungan Pembangunan Tidak Melalui Penambahan Periode Presiden

Ahmad Basarah  Wakil Ketua MPR RI Kesinambungan Pembangunan Tidak Melalui Penambahan Periode Presiden Jakarta - Wakil Ketua MPR RI dari…

Ketua KPK - 2019 Tahun Terberat Bagi KPK

Agus Rahardjo Ketua KPK 2019 Tahun Terberat Bagi KPK  Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyebut bahwa…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Langkah Strategis BIN Mengoptimalisasikan Peran Bakohumas - KAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH

Langkah Strategis BIN Mengoptimalisasikan Peran Bakohumas KAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH NERACA Jakarta - Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) Zaelani mengatakan,…

Calon Hakim Konstitusi Setuju MK Diawasi Pihak Eksternal

Calon Hakim Konstitusi Setuju MK Diawasi Pihak Eksternal   NERACA Jakarta - Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo…

Kemenkumham Sederhanakan Proses Bisnis Pendirian Badan Usaha

Kemenkumham Sederhanakan Proses Bisnis Pendirian Badan Usaha   NERACA Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan menyederhanakan proses bisnis (business…