Kadin : Sektor Properti Tumbuh Stagnan Hingga Tahun Depan

Kadin : Sektor Properti Tumbuh Stagnan Hingga Tahun Depan

NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Properti Hendro S Gondokusumo mengatakan bahwa pertumbuhan sektor properti diperkirakan akan stagnan di level 3 persen sampai 3,8 persen pada tahun ini hingga 2020.

“Laju pertumbuhan akan stagnan pada kisaran 3 persen sampai 3,8 persen tahun depan,” kata dia saat ditemui di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (18/9).

Ia menuturkan meskipun pemerintah telah banyak memberikan insentif agar sektor ini bisa tumbuh lebih tinggi, namun dalam mencetak pertumbuhan tersebut memerlukan waktu untuk masa transmisi dari penerapan aturan, pembangunan, dan penjualan properti.“Tidak serta merta dapat terjadi langsung karena pengusaha properti membutuhkan waktu perencanaan hingga pembangunan dan jual beli properti bisa dilakukan,” ujar dia.

Menurut dia, hasil dari fasilitas fiskal untuk sektor properti baru akan terlihat dalam jangka yang cukup panjang sebab perlu ada penyesuaian terkait insentif baru tersebut. Selain itu, properti mewah juga membutuhkan waktu yang lebih lama agar pelaku usaha melakukan ekspansi setelah mendapat insentif serta kondisi konsumen yang saat ini semakin selektif dalam membeli properti.

“Sekarang masyarakat juga mempertimbangkan tentang jejak rekam pengembangnya, kalau dulu kan hanya soal lokasi,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada para pelaku usaha sektor properti dan real estate agar dapat segera memenuhi janji untuk merealisasikan pertumbuhan sekitar 10 persen sampai 15 persen.

Hal tersebut terkait dengan kinerja industri properti yang hanya tumbuh sekitar 3,5 persen dalam lima tahun terakhir padahal pemerintah selama ini sudah memberikan berbagai kebijakan yang menguntungkan dalam mendukung pertumbuhan industri properti.

Pajak Progresif dalam RUU Pertanahan

Kemudian Kadin Indonesia bidang Properti menyoroti adanya pasal terkait rencana penerapan pajak progresif dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang dinilai merisaukan para pelaku usaha di sektor properti.

Hendro menjelaskan salah satu tantangan berat yang akan dihadapi pengembang dalam RUU Pertanahan ini adalah rencana penerapan pajak progresif bagi pemilik lahan lebih dari satu bidang. Kadin dan asosiasi terkait bidang properti menilai pasal tersebut berpotensi menimbulkan masalah.

"Kami yakin maksud dan tujuan dari penerapan pajak progresif ini adalah untuk hal yang positif agar penggunaan lahan dapat menjadi maksimal. Namun karena aturannya belum disosialisasikan dan masih dalam pembahasan justru menjadi kontraproduktif, karena menimbulkan aneka penafsiran sehingga menimbulkan ketidakpastian yang tidak perlu," kata Hendro.

Hendro mengatakan para pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia dan asosiasi properti telah mengadakan kajian mendalam dan memberikan masukan terkait revisi RUU Pertanahan. Namun demikian, ia mengklaim bahwa pemerintah telah mengeluarkan pasal soal penerapan pajak progresif tersebut dari RUU Pertanahan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani menegaskan bahwa Kadin dan pelaku usaha mendukung program pemerintah dalam penyediaan sejuta rumah, baik melalui pembangunan rumah tapak atau susun murah yang disubsidi.

Menurut dia, saat ini penyediaan rumah menjadi satu kebutuhan primer atau dasar yang belum sepenuhnya bisa terpenuhi, karena defisit atau nilai backlog dan juga rumah tidak layak huni masih cukup besar.

Rosan mengatakan pihaknya tetap optimis dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada, serta berharap agar pemerintah dapat melakukan harmonisasi regulasi dan memberikan insentif fiskal untuk mendorong kinerja industri properti nasional.

Seperti diketahui, pertumbuhan sektor properti dinilai masih jauh dari harapan, karena kontribusi sektor properti terhadap ekonomi selama lima tahun terakhir masih di bawah tiga persen dan 2019 diprediksi relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun begitu, pelaku usaha di sektor properti diharapkan dapat memanfaatkan momentum pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

"Dari total pembiayaan kurang lebih Rp466 triliun, hanya 19 persen dari APBN. Maka itu diharapkan peran dari dunia swasta. Kami meminta organisasi yang bernaung di bawah Kadin bisa memanfaatkan momentum ini," kata Rosan.

Kadin Indonesia bidang Properti pun memberikan apresiasi atas kebijakan insentif yang diberikan di antaranya peningkatan batasan tidak kena PPN rumah sederhana sesuai daerahnya, pembebasan PPN atas rumah/bangunan korban bencana alam, dan peningkatan batas nilai hunian mewah yang dikenakan PPNBM.

Kebijakan lain yaitu, penurunan tarif PPh pasal 22 atas hunian mewah, dari tarif 5 persen menjadi 1 persen serta simplifikasi prosedur validasi PPh penjualan tanah bangunan dari 15 hari menjadi 3 hari.

Hendro menambahkan keselarasan regulasi dan tambahan insentif menjadikan sektor properti bisa bangkit dan tumbuh menjadi lokomotif yang mendorong bergeraknya sektor ekonomi perlu terus ditingkatkan.

"Bagaimanapun di belakang industri properti sedikitnya ada 174 industri ikutan yang juga mendorong perputaran roda perekonomian Indonesia, mulai dari industri rumahan hingga industri berat," kata Hendro. Mohar/Ant

BERITA TERKAIT

Kemenparekraf-SMF Bermitra Biayai Rumah Penginapan di Mandalika Lombok

Kemenparekraf-SMF Bermitra Biayai Rumah Penginapan di Mandalika Lombok    NERACA Mataram - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan PT Sarana…

Pameran Properti IPEX 2019 Kembali Hadir di JCC

Pameran Properti IPEX 2019 Kembali Hadir di JCC    NERACA Jakarta - Pameran properti "Indonesia Properti Expo" (IPEX) kembali hadir di…

Sektor Properti Alami Perlambatan, Industri Dituntut Inovasi

Sektor Properti Alami Perlambatan, Industri Dituntut Inovasi    NERACA Jakarta - Sektor properti di tanah air dalam beberapa tahun belakangan dinilai…

BERITA LAINNYA DI HUNIAN

Kemenparekraf-SMF Bermitra Biayai Rumah Penginapan di Mandalika Lombok

Kemenparekraf-SMF Bermitra Biayai Rumah Penginapan di Mandalika Lombok    NERACA Mataram - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan PT Sarana…

Pameran Properti IPEX 2019 Kembali Hadir di JCC

Pameran Properti IPEX 2019 Kembali Hadir di JCC    NERACA Jakarta - Pameran properti "Indonesia Properti Expo" (IPEX) kembali hadir di…

Sektor Properti Alami Perlambatan, Industri Dituntut Inovasi

Sektor Properti Alami Perlambatan, Industri Dituntut Inovasi    NERACA Jakarta - Sektor properti di tanah air dalam beberapa tahun belakangan dinilai…