China-Korea Minat Bangun Pabrik Karena Larangan Ekspor Nikel

NERACA

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa China dan Korea Selatan ingin membangun pabrik di Indonesia karena ada larangan ekspor nikel yang akan mulai diberlakukan Januari 2020.

Luhut menyebutkan hal itu dinilai menjadi dampak positif larangan ekspor nikel untuk meningkatkan hilirisasi di dalam negeri. "Pada pertemuan dengan LG Chemical di Seoul beberapa hari lalu mereka mengatakan sedang mempertimbangkan pengembangan fasilitas produksi baterai lithiumnya di Indonesia setelah mendengar rencana Indonesia untuk menerapkan pelarangan ekspor biji nikel efektif Januari 2020 dan juga setelah harga nikel di pasar global yang terus naik," katanya di Beijing, Minggu, usai menghadiri ASEAN-China Expo di Nanning, China, sebagaimana disalin dari laman Antara.

Kendati demikian, LG Chemical belum menentukan mitra dengan perusahaan. Perusahaan asal Korea Selatan itu kemungkinan bisa menggandeng China atau Volkswagen, perusahaan pembuat mobil Jerman yang sekarang sedang mengembangkan produk mobil listriknya.

Menurut Luhut, rencana tersebut akan mendukung rencana pemerintah mengembangkan kendaraan listrik. Terlebih, bahan baku baterai mobil listrik adalah nikel dengan kadar di bawah 1,4 persen yang saat ini masih diekspor.

"Mobil listrik juga menggunakan aluminium dan 'carbon steel' seperti untuk bagian casisnya, mesin dan lainnya. Dengan demikian, kita berharap penerimaan pajak akan meningkat dan membuka lebih banyak lapangan kerja," ungkapnya.

Di sela-sela kunjungannya ke ASEAN-China Expo tersebut, Luhut sempat bertemu dengan Wakil Ketua Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Cina (NDRC) Ning Jizhe. Dalam kesempatan itu Ning menyampaikan dampak pelarangan ekspor nikel juga dirasakan oleh negaranya yang 50-75 persen pasokan nikelnya bergantung pada ekspor dari Indonesia.

Dalam pertemuan itu Luhut juga meminta Ning untuk menyampaikan keberatan Indonesia kepada China atas penerapan kenaikan bea masuk antidumping terhadap produk baja stainless asal Indonesia.

Di lain pihak, Ning juga meminta Luhut untuk membantu percepatan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang progresnya baru mencapai 28 persen. Menanggapi permintaan tersebut, Luhut mengatakan akan menyampaikan hal itu kepada pemerintah Indonesia.

Setelah melarang ekspor nikel mulai 2020, pemerintah mengaku akan mengkaji percepatan larangan ekspor mineral mentah lainnya guna mendukung hilirisasi di dalam negeri. Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tidak menutup kemungkinan tersebut, terlebih jika investor-investor di bidang hilirisasi sudah banyak yang masuk ke Tanah Air. "Kalau sudah ada investor-investor yang masuk untuk hilirisasi di timah, aspal, alumina, bauksit, kenapa tidak (dipercepat)? Kita akan lihat, kita pelajari dengan cermat," katanya.

Luhut menuturkan seperti halnya dengan nikel, nilai tambah akan bisa didapatkan Indonesia jika mineral-mineral tersebut diolah di dalam negeri. Ia mengatakan selama ini Indonesia mengekspor hampir 98 persen bijih nikel ke China. Padahal, produk olahan nikel asal China itu nantinya diimpor lagi oleh Indonesia dengan nilai berkali lipat.

Alasan lainnya, dengan diolah di dalam negeri, biaya produksi pengolahan akan bisa ditekan. Selain itu, hilirisasi juga akan mendorong kemajuan industri di dalam negeri. "Sekarang kenapa tidak kita bikin di dalam (negeri). Kalau dia mau proses di sini kan listriknya lebih murah. Sama saja, (mineral) yang lain juga begitu," imbuhnya.

Khusus untuk komoditas bauksit, Luhut menambahkan pihaknya tengah mendekati sejumlah investor untuk bisa melakukan hilirisasi di dalam negeri. Investor yang sedang didekati itu, menurut dia, berasal dari berbagai negara. "Sekarang kita sedang approach dari beberapa tempat. Macam-macam (asalnya), nantilah kalau sudah jadi," katanya enggan saat ditanya wartawan apakah berasal dari China.

Pemerintah resmi melarang ekspor nikel mulai Januari 2020. Larangan itu sedianya akan berlaku mulai 2022 namun dipercepat guna mendorong hilirisasi di dalam negeri. Ada pun bauksit sendiri masih boleh diekspor hingga Januari 2022.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai bahan baku terbaik di dunia untuk memproduksi baterai lithium ion, yaitu bijih nikel kadar rendah atau yang biasa disebut limonite (kandungan nikel 0,8-1,5 persen) ini.

BERITA TERKAIT

Melalui Pearl Festival, KKP Ajak Pelaku Usaha Dongkrak Produksi Mutiara Nasional

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) bekerja…

Industrialisasi - Genjot Hilirisasi Sumber Daya Alam Untuk Masuk Rantai Pasok Global

NERACA Jakarta – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan optimistis Indonesia akan masuk dalam rantai pasok global…

Revisi PP 109/2012 Dinilai Ancam Industri Tembakau

NERACA Jakarta – Pelaku usaha di sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional menyatakan penolakan terhadap usulan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Lembaga Pengelola Dana Bergulir - LPDB Beri Penghargaan Bagi Mitra KUMKM Berorientasi Ekspor

NERACA Batam - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM memberikan penghargaan kepada mitra KUMKM yang hasil produknya mampu menembus pasar…

Pemerintah Terus Pacu Produksi Komoditas Marikultur di Riau

NERACA Batam – KKP terus menggenjot produksi komoditas marikultur di Kepulauan Riau. Saat kunjungan kerja ke Batam, Menteri Kelautan dan…

Regulator Terapkan Strategi Pendorong Industri Mamin

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong laju pertumbuhan industri makanan dan minuman (mamin). Di tengah harga komoditas…