150 Hektar Lahan Terbakar di Kolaka Timur

150 Hektar Lahan Terbakar di Kolaka Timur Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengatakan lahan seluas 150 hektare di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, terbakar. "Lahan dengan luas sekitar 150 hektare yang terbagi pada tiga desa dan dua kecamatan di Kolaka Timur terbakar," kata Agus dalam keterangan pers yang diterima Antara, Jakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Timur telah menyatakan status siaga darurat selama 11 hari hingga 11 September 2019 atas kebakaran yang terjadi pada lahan berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tersebut. Kebakaran lahan tersebut terjadi setiap tahun pada musim kemarau dan berada di area rawa basah. Saat ini, pemadaman udara menggunakan helikopter 'water boombing' belum diperlukan. Upaya pemadaman sudah dilakukan melalui darat menuju titik api oleh tim gabungan, seperti Tim BPBD Kolaka Timur, TNI, Polri, Manggala Agni, instansi terkait dan masyarakat. Selain itu, tim pemadaman kebakaran hutan dan lahan juga mendapatkan bantuan berupa pompa air dari dua badan usaha yang bergerak di bidang perkebunan sawit, yakni PT. Antam Pomalaa dan PT Sari. Dalam proses pemadaman kebakaran lahan di lapangan, tim mengalami hambatan berupa terbatasnya jumlah pompa dan panjang selang sehingga tidak mampu menjangkau titik api lebih jauh.Tim juga memerlukan dukungan dana operasional pada tiap pos komando. Mengantisipasi kebutuhan itu, BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara telah memobilisasi kekurangan alat pompa pada Minggu (31/8) malam. Sementara Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau menyatakan bahwa kebakaran lahan gambut meluas di daerah pesisir Riau dan hingga kini belum berhasil dipadamkan. "Hari ini kita coba fokus ke Rohil karena banyak ditemukan titik panas," kata Wakil Komandan Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Riau, Edwar Sanger, di Pekanbaru. Edwar menjelaskan bahwa sejak Minggu (1/9) kebakaran lahan gambut meluas di Desa Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan mencakup area seluas sembilan hektare. Kebakaran kemudian terjadi di bagian Rohil yang lain, yakni di lahan seluas tiga hektare di Dusun Pematang Pasir, Kecamatan Palika; lahan seluas tiga hektare di Dusun Sejati, Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih; dan lahan seluas empat hektare di Dusun Bahagia, Desa Koto Paret, Kecamatan Simpang Kanan. Daerah pesisir Riau lain yang menghadapi kebakaran lahan baru adalah Kabupaten Bengkalis. Di wilayah kabupaten ini, kebakaran mencakup lahan seluas lima hektare di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bandar Laksamana dan lahan seluas lima hektare di Desa Muara Dua, Kecamatan Siak Kecil. Kebakaran juga terjadi di area seluas 20 hektare di Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti; lahan seluas empat hektare di Desa Sungai Perpat, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil); dan lahan seluas 50 hektare di Desa Pulau Gelang, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Edwar mengatakan upaya pemadaman dari darat dan udara terus dilakuka untuk mengatasi kebakaran lahan di daerah-daerah tersebut. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa pada Senin pagi ada 358 titik panas indikasi awal kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera, 150 di antaranya ada di Provinsi Riau. Dari 150 titik panas yang ada di wilayah Riau, 107 di antaranya merupakan titik api. (ant)

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengatakan lahan seluas 150 hektare di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, terbakar. "Lahan dengan luas sekitar 150 hektare yang terbagi pada tiga desa dan dua kecamatan di Kolaka Timur terbakar," kata Agus dalam keterangan pers yang diterima Antara, Jakarta.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Timur telah menyatakan status siaga darurat selama 11 hari hingga 11 September 2019 atas kebakaran yang terjadi pada lahan berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tersebut.

Kebakaran lahan tersebut terjadi setiap tahun pada musim kemarau dan berada di area rawa basah. Saat ini, pemadaman udara menggunakan helikopter 'water boombing' belum diperlukan.

Upaya pemadaman sudah dilakukan melalui darat menuju titik api oleh tim gabungan, seperti Tim BPBD Kolaka Timur, TNI, Polri, Manggala Agni, instansi terkait dan masyarakat.

Selain itu, tim pemadaman kebakaran hutan dan lahan juga mendapatkan bantuan berupa pompa air dari dua badan usaha yang bergerak di bidang perkebunan sawit, yakni PT. Antam Pomalaa dan PT Sari.

Dalam proses pemadaman kebakaran lahan di lapangan, tim mengalami hambatan berupa terbatasnya jumlah pompa dan panjang selang sehingga tidak mampu menjangkau titik api lebih jauh.Tim juga memerlukan dukungan dana operasional pada tiap pos komando.

Mengantisipasi kebutuhan itu, BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara telah memobilisasi kekurangan alat pompa pada Minggu (31/8) malam.

Sementara Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau menyatakan bahwa kebakaran lahan gambut meluas di daerah pesisir Riau dan hingga kini belum berhasil dipadamkan. "Hari ini kita coba fokus ke Rohil karena banyak ditemukan titik panas," kata Wakil Komandan Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Riau, Edwar Sanger, di Pekanbaru.

Edwar menjelaskan bahwa sejak Minggu (1/9) kebakaran lahan gambut meluas di Desa Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan mencakup area seluas sembilan hektare.

Kebakaran kemudian terjadi di bagian Rohil yang lain, yakni di lahan seluas tiga hektare di Dusun Pematang Pasir, Kecamatan Palika; lahan seluas tiga hektare di Dusun Sejati, Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih; dan lahan seluas empat hektare di Dusun Bahagia, Desa Koto Paret, Kecamatan Simpang Kanan.

Daerah pesisir Riau lain yang menghadapi kebakaran lahan baru adalah Kabupaten Bengkalis. Di wilayah kabupaten ini, kebakaran mencakup lahan seluas lima hektare di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bandar Laksamana dan lahan seluas lima hektare di Desa Muara Dua, Kecamatan Siak Kecil.

Kebakaran juga terjadi di area seluas 20 hektare di Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti; lahan seluas empat hektare di Desa Sungai Perpat, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil); dan lahan seluas 50 hektare di Desa Pulau Gelang, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).

Edwar mengatakan upaya pemadaman dari darat dan udara terus dilakuka untuk mengatasi kebakaran lahan di daerah-daerah tersebut.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa pada Senin pagi ada 358 titik panas indikasi awal kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera, 150 di antaranya ada di Provinsi Riau. Dari 150 titik panas yang ada di wilayah Riau, 107 di antaranya merupakan titik api. (ant)

BERITA TERKAIT

Karhutla Sumatera dan Kalimantan Berkurang Jauh

Presiden Joko Widodo menyebut bahwa selama sepekan terakhir kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan telah berkurang jauh berkat…

Perusahaan Tersangka Karhutla Telah Inkrah

Sebanyak sembilan perusahaan yang ditetapkan tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

Tiga Instrumen Penegakan Hukum Karhutla

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menerapkan tiga instrumen dalam upaya penegakkan hukum serta menindak tegas para…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Karhutla Sumatera dan Kalimantan Berkurang Jauh

Presiden Joko Widodo menyebut bahwa selama sepekan terakhir kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan telah berkurang jauh berkat…

Perusahaan Tersangka Karhutla Telah Inkrah

Sebanyak sembilan perusahaan yang ditetapkan tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

Tiga Instrumen Penegakan Hukum Karhutla

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menerapkan tiga instrumen dalam upaya penegakkan hukum serta menindak tegas para…