Wakil Ketua MPR RI - Penguatan Kelembagaan DPD RI Harus Didukung

Mahyudin

Wakil Ketua MPR RI

Penguatan Kelembagaan DPD RI Harus Didukung

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mendukung upaya penguatan kelembagaan DPD RI, salah satunya adalah pelibatan institusi tersebut dalam membahas dan menyetujui rancangan undang-undang (RUU) terkait kepentingan daerah.

"Kewenangan DPD diatur dalam UUD 1945 khususnya pasal 22D, yaitu ikut serta memberikan pertimbangan kepada DPR RI dalam pembuatan UU. Ke depannya harus benar-benar membahas dan menyetujui RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah," kata Mahyudin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (25/8).

Langkah penguatan itu, menurut dia, agar DPD RI punya kewenangan yang cukup untuk memperjuangkan daerah yang diwakilinya misalnya terkait pemekaran daerah, otonomi daerah, dan dana desa.

Dia menilai, RUU yang terkait pemekaran daerah, otonomi daerah, dan dana desa seharusnya dibahas di DPD RI, bukan DPD memberikan pertimbangan saja dalam proses pembahasannya di DPR RI."RUU terkait pemekaran daerah, otonomi daerah, dan dana desa seharusnya dibahas di DPD saja, bukan DPD memberikan pertimbangan, jadi DPD memutuskan bersama-sama DPR RI," ujar dia pula.

Mahyudin mengatakan terkait wacana penguatan DPD RI itu belum masuk rekomendasi Badan Kajian MPR RI untuk melakukan amendemen UUD 1945 terkait kewenangan DPD RI. Dia menjelaskan, usulan amendemen UUD 1945 hanya terkait Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Dalam UUD 1945 pasal 22D ayat (1) disebutkan DPD RI dapat mengajukan kepada DPR RI rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Selain itu, dalam UUD 1945 pasal 22D ayat (2) disebutkan DPD RI ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Ant

BERITA TERKAIT

Menkopolhukam - Kewenangan SP3 KPK Demi Kepastian Hukum

Wiranto  Menkopolhukam Kewenangan SP3 KPK Demi Kepastian Hukum Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menilai…

Menteri Sosial - Reformasi Birokrasi Penting untuk Tingkatkan Pelayanan Sosial

Agus Gumiwang Kartasasmita Menteri Sosial Reformasi Birokrasi Penting untuk Tingkatkan Pelayanan Sosial Jakarta - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan…

Mantan Ketua MK - KPK Tidak Bisa Mengembalikan Mandat Kepada Presiden

Mahfud MD Mantan Ketua MK KPK Tidak Bisa Mengembalikan Mandat Kepada Presiden  Yogyakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Generasi Milenial Harus Mampu Menangkap Peluang - AAGN Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM

Generasi Milenial Harus Mampu Menangkap Peluang AAGN Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM Era Revolusi Industri 4.0 itu intinya adalah memberikan…

Kemenkumham Sinergikan Program Bantuan Hukum Dengan MA

Kemenkumham Sinergikan Program Bantuan Hukum Dengan MA   NERACA Denpasar - Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Mohamad Yunus Affan, mengatakan…

IMAC Telah Diresmikan Sebagai Badan Mediasi Independen

IMAC Telah Diresmikan Sebagai Badan Mediasi Independen NERACA Jakarta - Suatu badan mediasi dengan nama International Mediation and Arbitration Center…