Menkominfo - Jangan Sampai Jempol Lebih Cepat dari Pikiran Kita

Rudiantara

Menkominfo

Jangan Sampai Jempol Lebih Cepat dari Pikiran Kita

Sleman - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menegaskan bahwa salah satu upaya untuk meminimalisir fitnah perpecahan akibat maraknya hoaks atau berita bohong yakni dengan tidak mudah menyebar berita yang tidak jelas dan provokatif.

"Jangan biarkan jempol kita lebih cepat daripada pikiran, dan begitu mudah menyebar berita bohong, fitnah, dan ujaran kebencian," kata Rudiantara pada Orasi Kebangsaan dan Audabe Kongres Pancasila di halaman Balairung UGM Yogyakarta, Rabu sore (14/8).

Menurut dia, saat ini pihaknya masih menangani ratusan berita bohong yang muncul di berbagai media sosial setiap harinya.

"Pada masa Pemilu 2019, kami menangani hoaks yang jumlahnya kurang lebih empat ratusan setiap hari. Isinya beragam, seperti ngadu-ngadu antara TNI dengan polisi, menghasut masyarakat tentang adanya pembakaran dan lain sebagainya yang disebarkan oleh kurang lebih 600 kanal baik itu Facebook, media sosial lainnya maupun video call," kata dia.

Atas dasar itulah pemerintah mengambil ketetapan pada saat itu untuk membatasi. Bukan menutup tapi membatasi fitur-fitur tertentu dari dunia digital."Yang dibatasi adalah video dan gambar, mengapa ? Karena orang cenderung mudah terbakar, tersulut emosinya apabila menerima video maupun gambar," kata dia.

Pemerintah tidak menutup untuk fitur teks, masih diperbolehkan karena logikanya kalau teks orang membaca pada saat membaca ada kesempatan untuk mencerna."Namun karena tingkat literasi masyarakat Indonesia tentang digital masih belum tinggi, akibatnya banyak yang termakan walaupun itu dalam bentuk teks," kata dia.

Ia mengatakan, email saat itu juga masih tetap diperbolehkan, beda dengan negara-negara yang lain dimana catatan 13-14 negara di dunia yang melakukan penutupan apabila terjadi sesuatu dengan negaranya.

Indonesia masih bisa tidak ditutup, tetapi dibatasi ini yang memberikan apresiasi adalah Pemerintah Inggris dan Pemerintah Kanada dan meminta kami menyampaikan pada saat pertemuan "freedom of media" di London. Ant

BERITA TERKAIT

Ketua DPD RI - Dua Masalah Tambang di Babel Picu Gejolak Masyarakat

La Nyalla Mattalitti Ketua DPD RI Dua Masalah Tambang di Babel Picu Gejolak Masyarakat  Pangkalpinang - Ketua Dewan Perwakilan Daerah…

Wakil Presiden - Perlu Kajian Mendalam Rencana Pemilu Proporsional Tertutup

Ma'ruf Amin Wakil Presiden  Perlu Kajian Mendalam Rencana Pemilu Proporsional Tertutup Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai usulan untuk…

Menkopolhukam - Makna Radikal Dalam Konteks Hukum Tidak Perlu Diperdebatkan

Mahfud MD Menkopolhukam Makna Radikal Dalam Konteks Hukum Tidak Perlu Diperdebatkan Yogyakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ketum DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia - Wabah Anthraks Indikasi Pemerintah Kurang Cermat

Teguh Boediyana Ketum DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Wabah Anthraks Indikasi Pemerintah Kurang Cermat Jakarta - Penyakit Anthrak…

Nomenklatur Keilmuan Masih Menjadi Persoalan Seleksi CPNS

Nomenklatur Keilmuan Masih Menjadi Persoalan Seleksi CPNS NERACA Jakarta - Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy…

HuMa Catat 346 Konflik Agraria Terjadi Sepanjang 2019

HuMa Catat 346 Konflik Agraria Terjadi Sepanjang 2019   NERACA Jakarta - Lembaga swadaya masyarakat Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis…