DPMPTSP Kuningan Siap Selenggarakan Mal Pelayanan Publik

DPMPTSP Kuningan Siap Selenggarakan Mal Pelayanan Publik

NERACA

Kuningan – Berbagai cara dan sistem terus digulirkan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan, salah satunya dengan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB No. 23/2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Atap (DPMPTSP) Kabupaten Kuningan, H. Lili Suherli memaparkan, DPMPTSP telah siap merencanakan dan menyelenggarakan MPP, apalagi di Jawa Barat sendiri, beberapa kota/kabupaten telah membangun, dan pada minggu kemarin, Kabupaten Sumedang telah meresmikannya.

Menurutnya, dalam Peraturan MenPANRB, ruang lingkup MPP meliputi seluruh pelayanan perijinan dan nonperijinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta pelayanan BUMN/BUMD/swasta. Pengelolaaan SDM pelayanan dan sistem informasi pelayanannya dilakukan secara terintegrasi.

“MPP ini berfungsi untuk memfasilitasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perijinan atau bentuk pelayanan publik lainnya, pelayanan barang, jasa maupun pelayanan administrasi. Seperti pelayanan KTP, KK, Pajak, PLN, STNK bahkan pelayanan perbankan, masyarakat cukup dilayani terpusat di Mal atau MPP tersebut,” papar Kepala DPMPTSP, H. Lili Suherli kepada Harian Neraca, Kamis (1/8).

Jadi jika warga ingin memperoleh lebih dari tiga pelayanan, tidak usah datang ke instansi yang satu dan ke instasi lainnya dengan jarak yang cukup jauh dan tentu biaya operasional pun tinggi. Namun dengan adannya MPP, warga cukup datang ke Mal itu saja, karena disana semua instasi pelayanan publik dipastikan harus ada di Mal tersebut.

Berbicara lahan dan biaya yang sepertinya Pemerintah Daerah Kuningan tengah ‘mengirit’ anggaran, Lili Suherli memberikan banyak solusi, seperti dipusatkan di perkantoran DPMPTSP yang nampak megah, modernis dan tinggal dipoles seperti desain MPP. Atau bisa juga dengan solusi di komplek Kuningan Islamic Centre (KIC).“Daripada ada bangunan yang terbengkalai, maka lebih baik dimanfaatkan untuk MPP, itu bisa,” ujarnya.

MPP adalah satu kebutuhan masyarakat atas pelayanan dari pemerintah yang semakin membutuhkan kenyamanan dan efesiensi. Selain itu, melalui MPP akan bisa meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berinves. Nung

BERITA TERKAIT

Pengamat Ekonomi: Harga Avtur Berbeda, Konsekuensi Negara Kepulauan

Jakarta-Pengamat ekonomi Drajad Wibowo menilai wajar saat ini harga avtur berbeda di berbagai wilayah di Tanah Air, karena hal itu…

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Lakukan Pemulihan Lingkungan dengan RHL

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Lakukan Pemulihan Lingkungan dengan RHL   NERACA Jakarta - Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja…

LPDB KUMKM Siap Dukung Pengembangan Usaha Primkopti Harum

LPDB KUMKM Siap Dukung Pengembangan Usaha Primkopti Harum NERACA Kendal - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Braman…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Hunian Milenial Lengkap dan Terjangkau di Bogor

Jakarta-Sebuah apartemen hunian milenial lengkap dengan pelayanan Smart Living yang disediakan Suwardana Park hadir di perhelatan properti terbesar nasional, Indonesia…

Pengamat Ekonomi: Harga Avtur Berbeda, Konsekuensi Negara Kepulauan

Jakarta-Pengamat ekonomi Drajad Wibowo menilai wajar saat ini harga avtur berbeda di berbagai wilayah di Tanah Air, karena hal itu…

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Lakukan Pemulihan Lingkungan dengan RHL

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Lakukan Pemulihan Lingkungan dengan RHL   NERACA Jakarta - Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja…