Pengangguran Melejit, Gaji Minta Selangit

Oleh: Yenglis Dongche

Pekan lalu warganet dihebohkan dengan postingan salah satu pengguna media sosial, fresh graduate dari Universitas Indonesia (UI). Pasalnya dalam unggahan tersebut mengeluhkan tawaran gaji Rp8.000.000,- padahal dirinya merupakan lulusan UI. Tidak hanya sampai disitu, tersiarnya berita tersebut merupakan ulah neziten yang ‘geram’ akan kelakuan si pengunggah.

Sikap si fresh graduate terkesan tidak bersyukur mengingat tidak semua dapat beruntung bekerja dengan gaji demikian, apalagi di tengah tingkat pengangguran di Indonesia terbilang tinggi.

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Hal ini membesitkan sebuah tanya, apakah penyebab utama pengangguran memang karena minimnya kesempatan kerja atau generasi sekarang yang memang cenderung suka pilah-pilih pekerjaan?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rilis data ketenagakerjaan terbaru pada Februari 2019, menyatakan tingkat pengangguran universitas dalam dua tahun terakhir naik 25 persen, dari 4,98 persen menjadi 6,24 persen. Tingkat pengangguran terbuka Indonesia di periode Februari 2017 sebesar 5,33 persen, sedangkan pada Februari 2019 hanya 5,01persen. Sementara total tingkat penganggguran di Indonesia turun 6.04 persen kurun dua tahun belakangan ini.

Meski persentase pengangguran menurun namun tidak serta merta menurunkan jumlah penganggur, sebab jumlah angkatan kerja juga terus meningkat apalagi pada tahun 2028-2030 akan menjadi puncak bonus demografi Indonesia. Lantas bagaimana cara cerdas untuk mensiasati bonus demografi agar tidak menjadi petaka bagi Indonesia dengan jumlah 70 persen penduduk usia produktif?

Dari seluruh angkatan kerja tersebut Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), BPS pada Februari 2019, menyatakan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki mencapai 83,18 persen atau selisih 6,82 persen dari target 90 persen yang ditetapkan pemerintah per 2045.

Bagaimana dengan angkatan kerja perempuan? Data BPS memperlihatkan bahwa kesenjangan antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan dalam kurun waktu 2011-2019 cenderung stagnan. Pada 2010, TPAK laki-laki adalah 83,76 persen dan tidak banyak berubah sampai 2017, yaitu sebesar 82,51 persen.

Sementara itu, TPAK perempuan ajek di rentang 50 persen: pada 2010 sebesar 51,76 persen dan 50,89 persen pada 2017. Padahal jumlah penduduk laki-laki dan perempuan terbilang seimbang. Rentang ini tentu merupakan salah satu masalah juga bagi ketenagakerjaan Indonesia.

Seiring dengan itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah menyusun strategi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif dalam menghadapi tantangan dimasa depan sebagai salah satu agenda prioritas Pemerintah untuk beberapa tahun ke depan. Kira-kira kapan SDM Indonesia bisa unggul di ASEAN?

Tentu bukan pekerjaan yang mudah membangun SDM yang kompetitif, sebab daya saing SDM kita masih tertinggal di peringkat 65 dari 132 negara, tertinggal dari Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Barangkali pemerintah memiliki target di peringkat berapa untuk pembangunan SDM?

Mengingat masalah pengangguran selalu menjadi persoalan bagi ketenagakerjaan Indonesia, apakah langkah cerdas yang harus dilakukan oleh pemerintah guna menurunkan angka pengangguran tersebut? Apakah dengan program kartu pra kerja yang digadang-gadang oleh Jokowi akan berhasil memberikan angin segar? Ataukah banyaknya startup yang baru mendukung membuka lapangan pekerjaan? (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Komitmen Jokowi Memperkuat KPK

Oleh : Nova Manurung, Pengamat Masalah Sosial Politik   Sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait KPK dipertanyakan, terlebih kini…

Virtual Office sebagai Tempat Pengukuhan PKP

  Oleh: Devitasari Ratna Septi  Aningtiyas, PNS Ditjen Pajak Kemenkeu Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan PKP adalah pengusaha…

Swasembada Bawang Putih Bukan Ilusi

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Kebutuhan bawang putih konsumsi nasional sekitar 550.000 ton hingga…

BERITA LAINNYA DI OPINI

E-Commerce Dukung UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi

Oleh: Ika Puspita Karyati, Staf Pusdiklat Keuangan Umum BPPK, Kemenkeu   Kita telah memasuki era digital, dimana semua hal memungkinkan…

Memilih Menteri Merupakan Hak Prerogatif Presiden

  Oleh : Rendi Alfiansyah, Pengamat Masalah Sosial Politik   Pemilu 2019 telah usai, masyarakat-pun mulai menerka – nerka siapa…

Menelisik Sosok Firli, Ketua KPK yang Baru

  Oleh : Dwi Ayu, Pemerhati Sosial Politik   Irjen Pol. Firli Bahuri, menjadi satu – satunya calon pimpinan KPK…