Pemanfaatan Dana Desa dan Digitalisasi Era Jokowi

Oleh : Gusti Arkananda, Pengamat Sosial Ekonomi

Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk mayoritas rakyat yang hidup di pedesaan. Hal ini sejalan dengan kemauan politik pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu untuk mengembangkan kawasan pedesaan demi kesejahteraan masyarakat desa. Tekad ini mesti sejalan dengan harapan bahwa RAPBN 2020 harus dapat mengurangi kemiskinan.

Dalam hubungan itu, dana desa dan bantuan modal untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah harus tepat sasaran. Akses permodalan untuk penduduk miskin harus terbuka lebar. Disparitas kemiskinan yang tinggi antara perkotaan dan pedesaan harus dikurangi, sebab mayoritas penduduk miskin ada di desa, dan sebagian daripadanya di sektor pertanian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kemiskinan di Indonesia per Maret 2019 sebesar 9,41 persen atau sebanyak 25,14 juta orang. Tingkat kemiskinan di pedesaan sebesar 12,85 persen nyaris dua kali lipat dari perkotaan yang 6,69 persen. Ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan karena kesenjangan terhadap akses permodalan yang dalam. Hal ini dapat diatasi dengan penguatan pemanfaatan teknologi digital yang membuka akses permodalan bagi siapa saja. Teknologi digital juga dapat mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di pedesaan.

Dana desa dan teknologi digital bisa dioptimalkan untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan karena dapat membuka akses permodalan dan kesempatan kerja yang berdampak pada penduduk miskin. Peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan kerja lebih bisa mempertahankan kesejahteraan dibandingkan pendekatan subsidi atau bantuan. Hal itu antara lain meliputi pemanfaatan dana desa untuk program padat karya, seperti pembangunan jalan desa dan irigasi pertanian.

Program itu sangat bermanfaat, terutama di luar masa tanam dan panen pertanian atau perkebunan. Di samping untuk membangun infrastruktur, dana desa dapat juga dimanfaatkan untuk memberdayakan institusi pedesaan, dan, yang lebih penting, program itu jauh lebih mendidik dan baik bagi pembinaan karakter masyarakat agar mereka tidak manja dan bergantung pada subsidi atau bantuan pemerintah maupun pihak ketiga.

BERITA TERKAIT

Omnibus Law Cipta Kerja Buka Peluang Lapangan Kerja Baru

  Oleh : Rahmat Soleh, Mahasiswa Komunikasi Jakarta Pemerintah berupaya memangkas regulasi yang selama ini menghambat investasi dengan mengusulkan RUU…

Harmonisasi Perda Mendukung Kebijakan Pemerintah Pusat

  Oleh : Iqbal Fadillah, Pemerhati Kebijakan Publik Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dilansir beritasatu.com menemukan sebanyak 347 Peraturan…

Tantangan Setelah Kemiskinan Satu Digit

  Oleh: Slamet Riyadi, Staf Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu *)   Pada Maret 2018, untuk pertama kali dalam sejarah angka…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Mendukung Pilkada 2020 Bebas Hoax

  Oleh: Agoes Abidin, Pengamat Sosial Politik Pelaksanan Pilkada serentak tinggal menghitung hari. Semua pihak pun mendukung Pilkada 2020 yang…

Jangan Remehkan: AJB Bumiputera 1912 Ikhtiar Rakyat Indonesia

  Oleh : Diding S. Anwar, Akademisi, Praktisi  Asuransi dan Industri Keuangan Sudah 108 tahun AJB Bumiputera 1912 terlahir, tidak…

Menggerakkan Kepedulian Pelaku Usaha sebagai Upaya Bangun Ekonomi Mikro

  Oleh : Nur Alim, MA., Pemerhati Ekonomi Pemerintahan   Di Indonesia, pelaku ekonomi yang sudah memiliki aset milyaran atau …