Pemanfaatan Dana Desa dan Digitalisasi Era Jokowi

Oleh : Gusti Arkananda, Pengamat Sosial Ekonomi

Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk mayoritas rakyat yang hidup di pedesaan. Hal ini sejalan dengan kemauan politik pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu untuk mengembangkan kawasan pedesaan demi kesejahteraan masyarakat desa. Tekad ini mesti sejalan dengan harapan bahwa RAPBN 2020 harus dapat mengurangi kemiskinan.

Dalam hubungan itu, dana desa dan bantuan modal untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah harus tepat sasaran. Akses permodalan untuk penduduk miskin harus terbuka lebar. Disparitas kemiskinan yang tinggi antara perkotaan dan pedesaan harus dikurangi, sebab mayoritas penduduk miskin ada di desa, dan sebagian daripadanya di sektor pertanian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kemiskinan di Indonesia per Maret 2019 sebesar 9,41 persen atau sebanyak 25,14 juta orang. Tingkat kemiskinan di pedesaan sebesar 12,85 persen nyaris dua kali lipat dari perkotaan yang 6,69 persen. Ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan karena kesenjangan terhadap akses permodalan yang dalam. Hal ini dapat diatasi dengan penguatan pemanfaatan teknologi digital yang membuka akses permodalan bagi siapa saja. Teknologi digital juga dapat mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di pedesaan.

Dana desa dan teknologi digital bisa dioptimalkan untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan karena dapat membuka akses permodalan dan kesempatan kerja yang berdampak pada penduduk miskin. Peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan kerja lebih bisa mempertahankan kesejahteraan dibandingkan pendekatan subsidi atau bantuan. Hal itu antara lain meliputi pemanfaatan dana desa untuk program padat karya, seperti pembangunan jalan desa dan irigasi pertanian.

Program itu sangat bermanfaat, terutama di luar masa tanam dan panen pertanian atau perkebunan. Di samping untuk membangun infrastruktur, dana desa dapat juga dimanfaatkan untuk memberdayakan institusi pedesaan, dan, yang lebih penting, program itu jauh lebih mendidik dan baik bagi pembinaan karakter masyarakat agar mereka tidak manja dan bergantung pada subsidi atau bantuan pemerintah maupun pihak ketiga.

BERITA TERKAIT

Komitmen Jokowi Memperkuat KPK

Oleh : Nova Manurung, Pengamat Masalah Sosial Politik   Sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait KPK dipertanyakan, terlebih kini…

Virtual Office sebagai Tempat Pengukuhan PKP

  Oleh: Devitasari Ratna Septi  Aningtiyas, PNS Ditjen Pajak Kemenkeu Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan PKP adalah pengusaha…

Swasembada Bawang Putih Bukan Ilusi

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Kebutuhan bawang putih konsumsi nasional sekitar 550.000 ton hingga…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Menelisik Sosok Firli, Ketua KPK yang Baru

  Oleh : Dwi Ayu, Pemerhati Sosial Politik   Irjen Pol. Firli Bahuri, menjadi satu – satunya calon pimpinan KPK…

Karut Marut Birokrasi dan Layanan Kemudahan Investor

    Oleh: Pril Huseno Info Bank Dunia kepada Presiden Jokowi terkait 33 perusahaan China yang hengkang dari negaranya, dan…

Jurus Jitu Dongkrak Pertumbuhan via FDI Berbasis Ekspor

  Oleh: Roni Agung, Staf Bea Cukai Cikarang Kemenkeu Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai kisaran 5,3%. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan Foreign Direct Investment…