Pemanfaatan Dana Desa dan Digitalisasi Era Jokowi

Oleh : Gusti Arkananda, Pengamat Sosial Ekonomi

Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk mayoritas rakyat yang hidup di pedesaan. Hal ini sejalan dengan kemauan politik pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu untuk mengembangkan kawasan pedesaan demi kesejahteraan masyarakat desa. Tekad ini mesti sejalan dengan harapan bahwa RAPBN 2020 harus dapat mengurangi kemiskinan.

Dalam hubungan itu, dana desa dan bantuan modal untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah harus tepat sasaran. Akses permodalan untuk penduduk miskin harus terbuka lebar. Disparitas kemiskinan yang tinggi antara perkotaan dan pedesaan harus dikurangi, sebab mayoritas penduduk miskin ada di desa, dan sebagian daripadanya di sektor pertanian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kemiskinan di Indonesia per Maret 2019 sebesar 9,41 persen atau sebanyak 25,14 juta orang. Tingkat kemiskinan di pedesaan sebesar 12,85 persen nyaris dua kali lipat dari perkotaan yang 6,69 persen. Ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan karena kesenjangan terhadap akses permodalan yang dalam. Hal ini dapat diatasi dengan penguatan pemanfaatan teknologi digital yang membuka akses permodalan bagi siapa saja. Teknologi digital juga dapat mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di pedesaan.

Dana desa dan teknologi digital bisa dioptimalkan untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan karena dapat membuka akses permodalan dan kesempatan kerja yang berdampak pada penduduk miskin. Peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan kerja lebih bisa mempertahankan kesejahteraan dibandingkan pendekatan subsidi atau bantuan. Hal itu antara lain meliputi pemanfaatan dana desa untuk program padat karya, seperti pembangunan jalan desa dan irigasi pertanian.

Program itu sangat bermanfaat, terutama di luar masa tanam dan panen pertanian atau perkebunan. Di samping untuk membangun infrastruktur, dana desa dapat juga dimanfaatkan untuk memberdayakan institusi pedesaan, dan, yang lebih penting, program itu jauh lebih mendidik dan baik bagi pembinaan karakter masyarakat agar mereka tidak manja dan bergantung pada subsidi atau bantuan pemerintah maupun pihak ketiga.

BERITA TERKAIT

Transfer ke Daerah dan Dana Antisipasi Covid-19

    Oleh: Joko Tri Haryanto, Staf Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu *)   Melihat fakta begitu cepatnya dampak penyebaran virus…

Mendukung Kebijakan PSBB Atasi Covid-19

  Oleh : Alfisyah Kumalasari, Pengamat Sosial Politik   Pembatasan sosial berskala besar atau yang populer dengan PSBB ini memang…

UMKM, Pandemi, dan Krisis Ekonomi

  Oleh: Arif Budi Rahman, Pemerhati Kebijakan Publik Harus diakui, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki posisi strategis…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Pemerintah Daerah Siap Cegah Penyebaran Corona

Oleh : Aldia Putra, Pengamat Sosial Politik   Penyebaran Virus Corona atau Covid-19 memicu kekhawatiran bagi semua pihak. Pemerintah daerah…

Imbas Industrialisasi

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Melambatnya geliat ekonomi bisnis akibat corona berdampak terhadap…

Covid-19 dan Resesi Dunia

  Oleh: Makmun Syadullah, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Situasi yang kita hadapi sekarang mungkin agak berbeda dengan krisis 1998…