NERACA

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengingatkan pentingnya penguatan sinergi pemerintah pusat maupun daerah untuk menjaga dan mengendalikan  tingkat inflasi pada 2019 sebesar 3,5 persen, dengan plus minus satu persen. "Hal penting dalam tema rakernas kali ini adalah sinergi yang sudah ditunjukkan dalam lima tahun terakhir," kata Perry saat membuka Rakormas Pengendalian Inflasi 2019 di Jakarta, Kamis (25/7).

Rakornas bertemakan sinergi dan inovasi pengendalian inflasi untuk penguatan ekonomi yang inklusif ini dihadiri Wakil Presiden (Wapres) M Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan pejabat lainnya. Perry mengatakan penguatan sinergi ini telah mendukung upaya pengendalian inflasi melalui strategi 4 K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Selain itu, tambah dia, upaya lain untuk menjaga pengendalian inflasi adalah melalui adaptasi inovasi terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi. Ia mengharapkan inovasi teknologi digital ini bisa memperpendek mata rantai pasokan kepada konsumen dan meningkatkan nilai tambah bagi para petani. "Dalam pengendalian inflasi terdapat inovasi teknologi digital, terkait produksi, distribusi, maupun pemasaran, dalam mata rantai proses pengendalian inflasi mulai hulu hingga hilir," kata Perry Warjiyo.

Upaya selanjutnya, kata dia, adalah dengan membuka ruang inovasi dan memperkuat model bisnis perdagangan antar daerah salah satunya melalui penguatan peran desa. Perry mengatakan tiga hal ini bisa memperkuat upaya pengendalian inflasi agar sasaran sebesar 3,5 persen pada 2019 dan 3 persen pada 2020 dapat tercapai.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi nasional pada Juni 2019 sebesar 0,55 persen yang dipengaruhi oleh kenaikan harga cabai dan ikan segar. Dengan demikian, laju inflasi tahun kalender Januari-Juni 2019 tercatat sebesar 2,05 persen dan laju inflasi tahun ke tahun (yoy) sebesar 3,28 persen.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengharapkan jajaran anggota kabinet, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan dunia usaha dapat bersinergi agar inflasi nasional dapat terjaga dalam level rendah. "Inflasi itu seperti tekanan darah, kalau tinggi kita pingsan, ekonomi ambruk. Ini seperti Venezuela [saat ini], kita alami [inflasi tinggi] pada 1965. Tapi kalau inflasi rendah atau deflasi kita bisa pusing. Ekonomi pingsan juga. Yang baik di tengah-tengah," kata Jusuf Kalla.

Menurutnya, keberhasilan elemen negara menjaga inflasi merupakan salah satu kunci untuk mendorong kemakmuran dan kemajuan suatu bangsa. Elemen lainnya yang harus terus dipacu adalah peningkatan pendapatan perkapita, pengurangan kemiskinan, serta pembukaan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran.

Jusuf Kalla yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian era Presiden Abdurrahman Wahid ini menekankan Indonesia tetap butuh inflasi. Pasalnya inflasi merupakan pertanda terjadinya pergerakan ekonomo pada suatu bangsa berupa adanya permintaan akan barang dan jasa. "Maka inflasi harus dijaga di tingkat rendah.

Kalau rendah sekali tidak bangus juga, pengusaha tidak ada semangat [untuk meningkatkan produksi]," katanya. Untuk itu, kata JK harmonisasi kebijakan harus dijaga agar inflasi tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Pasalnya inflasi merupakan indikator instrumen fiskal keuangan lainnya seperti bunga deposito hingga indikator kenaikan upah.