NERACA

Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar melarang anak usia sekolah untuk bekerja pada waktu-waktu mereka seharusnya bersekolah. Semua anak dalam usia anak tidak boleh bekerja, melainkan  harus sekolah Para Orang tua tidak boleh memaksakan anaknya  untuk bekerja sebagai pekerja anak.

Dalam siaran pers yang diterima NERACA, Kamis (29/3), Menakertrans menegaskan, para Orangtua harus tahu bahwa dalam UU perlindungan anak, tidak boleh anak bekerja. Pemerintah melakukan pendekatan khusus berupa persuasif hingga penindakan. Bagi orangtua yang tetap memaksakan anaknya untuk bekerja, akan diambil tindakan tegas.

“Anak-anak tidak boleh lagi bekerja, tetap harus sekolah. Tapi jika pulang sekolah kemudian bekerja membantu orang tua, itu tidak apa-apa, tapi dengan waktu terbatas dan tidak boleh pada pekerjaan-pekerjaan terburuk dan berbahaya,“ jelas Muhaimin.

Kunjungan Menakertrans ke Pusat Kegiatan Anak Yayasan Dinamika Indonesia di lokasi pembuangan sampah Bantar Gebang itu adalah sebagai upaya pelaksanaan program nasional penanggulangan pekerja anak seperti ditegaskan dalam Keputusan Presiden No.59/2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.

Muhaimin mengungkap, saat ini pemerintah sedang melaksanakan program nasional penanggulangan pekerja anak. Program ini dilaksanakan untuk menjalankan amanat Keputusan Presiden No. 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk- bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.

“Program ini dilaksanakan dengan tujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh-kembang secara sempurna dan terbebaskan dari berbagai bentuk pekerjaan terburuk. Prioritas program diarahkan pada upaya menumbuhkan peran serta masyarakat agar upaya penanggulangan pekerja anak menjadi gerakan bersama dan terlembaqa di berbagai lapisan masyarakat,” terang Muhaimin.

Dia mengutarakan, Kemnakertrans telah melakukan berbagai program penanggulangan pekerja anak, diantaranya Kegiatan Pengurangan Pekerja Anak untuk Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Kegiatan ini diarahkan pada sasaran anak bekerja dan putus sekolah dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Sejak kegiatan ini dilaksanakan tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 telah menarik 11.305 pekerja anak untuk dikembalikan ke pendidikan. Pada tahun 2012 ini akan menarik 10.750 pekerja anak di 84 Kabupaten/Kota pada 21 Provinsi untuk kembali ke pendidikan.

Proses penarikan dilakukan dengan pendampingan untuk memberikan motivasi dan menyiapkan kompetensi anak kembali ke pendidikan.  Oleh karena itu penting untuk mendorong peran serta dari masyarakat dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan secara langsung,” kata Muhaimin.

Menurut Pendataan  2010, jumlah komunitas pemulung di Bantar Gebang ini diperkirakan lebih dari 1.568 KK atau sekitar 5.000 jiwa yang tersebar di 4 desa, meliputi Desa Ciketing Udik (407 KK), Sumur Batu (390 KK), dan Cikiwul (496 KK) dan Serang (275 KK), serta teridentifikasi sebagai warga pendatang (migrant) yang berasal dari Jawa Barat (terbesar Indramayu), Jawa Tengah (Semarang) dan Jawa Timur (Madura).

Sementara itu, anak-anak pemulung yang bersekolah di Bantar Gebang sejak pendidikan ini diselenggarakan pada 1995 terdapat 805 murid yang telah menempuh pendidikan dasar yang dikelola Pusat Kegiatan Anak Yayasan Dinamika Indonesia.

Setiap tahunnya telah menerima sekitar 40 - 50 anak dan mengintegrasikan ke sekolah formal sekitar 15 - 20 anak.Pada Tahun Ajaran 2011 - 2012 terdapat  287  Murid yang terdiri dari 109 perempuan dan 83 laki-laki.