Sumber PAD Retribusi Parkir Dinolkan Dishub Kota Depok - Ladies Parking dan Nyanyian di Lampu Merah

Sumber PAD Retribusi Parkir Dinolkan Dishub Kota Depok

Ladies Parking dan Nyanyian di Lampu Merah

NERACA

Depok -‎ Terkesan jadi prioritas merealisasikan kegiatan program Ladies Parking (khusus untuk Wanita) dan rekaman nyanyian walikota Depok untuk dinyanyikan di Lampu merah, menimbulkan pro dan kontra. Sementara kemacetan makin semerawut karena makin bebasnya kendaraan bermotor parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) bahkan di trotoar. Namun, anehnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi TJU yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), realisasinya perolehannya dinolkan atau dalam adminitrasinya hanya dicantumkan angka nol. Demikian hasil liputan NERACA dari berbagai sumber terkait hingga pekan kemarin.

"Untuk retribusi parkir tepi jalan umum, Tidak ada angka berapa yang diperoleh hasilnya untuk PAD dalam setiap tahunnya," kata Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, H. Syarifudin Lubis yang juga adalah Pejabat Pelaksana Informasi Daerah (PPID) Dishub Kota Depok menjawab NERACA saat dihubungi mealui telepon sellular.

Menurutnya, retribusi parkir‎ TJU tidak ada lagi yang dikelola Dishub Kota Depok. Yang ada hanya retribusi parkir di area aset Pemerintah Kota Depok. Namun, berapa perolehannya tidak bisa dijelaskannya. Mengenai target dan realisasinya, NERACA disarankan untuk menanyakannya dengan Kepala Dinas. Tapi, Kadishub sangat sibuk dan sulit dihubungi untuk hal ini.

PPID Dishub Kota depok hanya menjelaskan, retribusi di area aset daerah hanya dilakukan pungutannya di kawasan Balaikota Depok, Pasar Sukatani dan RSUD. Sedangkan adanya pungutan di tempat lain tidak ada alasannya."Kita saat ini sedang membahas untuk perubahan pungutan retribusi di berbagai aset daerah termasuk TJU dengan Perda baru nantinya," ujar Syarifudin Lubis.

Sementara menurut mantan Kadishub Kota Depok, Rd. Gandara Budiana, ‎pungutan retribusi parkir TJU dilakukan dengan menunjuk Juru Parkir atau Jukir. "Jika ada Jukir yang masih memungut retribusi, maka hal ini bisa jadi masukan untuk Dishub," katanya.

Menurut perkiraan NERACA, banyak potensi riil yang bisa jadi sumber PAD dengan tenaga Jukir.‎ Diantaranya ada 52 kantor Kelurahan, 11 Kecamatan, 36 OPD, Puskesmas, UPTD dan banyak lainya. Bahkan juga Area TJU dan trotoar yang tersebar di jalan protokol dan lingkungan. Jumlahnya bisa ratusan titik dengan daya serap Jukir yang bisa ribuan.

Potensi sumber PAD dan daya serap tenaga kerja ini, aneh kalau tidak dimaksimalkan. Apalagi dinolkan potensi PAD-nya yang mungkin miliaran rupiah setahun potensinya. Dasmir

BERITA TERKAIT

Menkop dan Menpar Membuka Sanur Village Festival 2019

Menkop dan Menpar Membuka Sanur Village Festival 2019   NERACA Denpasar - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga bersama Menteri Pariwisata…

APBD Perubahan Kota Tangerang Rp4,4 Triliun Disahkan

APBD Perubahan Kota Tangerang Rp4,4 Triliun Disahkan   NERACA Tangerang - DPRD Kota Tangerang, Banten menyetujui dan mensahkan Raperda tentang Perubahan…

Wali Kota Depok: Pengembangan SDM Perlu Bertumpu Pada Keluarga

Wali Kota Depok: Pengembangan SDM Perlu Bertumpu Pada Keluarga   NERACA Depok - Wali Kota Depok Mohammad Idris menegaskan pengembangan sumber…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Bamus Betawi Adakan Syukuran Delapan Pengurus Jadi Wakil Rakyat

Bamus Betawi Adakan Syukuran Delapan Pengurus Jadi Wakil Rakyat  NERACA Jakarta - Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus) Betawi menggelar acara…

GT Radial & IRC Berhasil Meraih TOP Brand Award 2019

GT Radial & IRC Berhasil Meraih TOP Brand Award 2019 NERACA Jakarta - PT Gajah Tunggal Tbk selaku produsen ban…

Legislator: Upaya Penghentian Tumpahan Minyak Pertamina Sudah Tepat

Jakarta- Anggota Komisi VII DPR Kurtubi menegaskan bahwa upaya yang dilakukan Pertamina untuk mengatasi tumpahan minyak di Karawang sudah tepat,…