KPK "Roadshow" Bus Antikorupsi di Surabaya

KPK "Roadshow" Bus Antikorupsi di Surabaya

NERACA

Surabaya - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan "roadshow" bus "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi" 2019 di Kota Surabaya, Jawa Timur, selama tiga hari, yakni 12-14 Juli 2019.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak komponen masyarakat agar berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pendidikan anti korupsi," kata Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono saat di Balai Kota Surabaya, Kamis (11/7).

Menurut dia, kegiatan roadshow bus "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi" 2019 akan menyambangi 38 kabupaten kota dan salah satunya adalah Kota Surabaya. Selama tiga hari, yakni 12–14 Juli 2019, KPK akan melakukan sosialisasi melalui beragam program kegiatan pencegahan korupsi langsung ke masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan roadshow bus KPK di Surabaya ini, berkolaborasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya dan juga melibatkan unsur kepolisian dan instansi pemerintah lainnya.

"Ada sekitar 20 acara, misalkan pendidikan anti korupsi untuk anak SD, SMP dan SMA, kemudian kita juga membangun kurikulum antikorupsi di perguruan tinggi, kita juga dengan koalisi masyarakat sipil berbicara tentang antikorupsi," kata Giri.

Selama dua hari, yakni 12–13 Juli 2019, kegiatan akan difokuskan di kawasan Balai Pemuda Surabaya. Adapun kegiatan di hari pertama diawali dengan Pameran Pelayanan Publik dan UMKM yang dibuka sejak pukul 08.00 WIB. Selanjutnya, kegiatan Sosilialisasi Pengaduan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk Masyarakat Umum, serta Sosialisasi dan Simulasi Aplikasi JAGA untuk Masyarakat Umum.

Selain itu, lanjut dia, ada juga kegiatan Mendongeng Antikorupsi, Playday Boardgames Antikorupsi, Nonton Bareng Film untuk pelajar SMP. Ada juga kegiatan Pembekalan Caleg Terpilih dan Pimpinan Partai Politik Kota Surabaya di ruang DPRD Kota Surabaya, serta Kuliah Umum Antikorupsi di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya.

Sementara itu pada hari ketiga, Minggu (14/7), kegiatan akan tempatkan di kawasan Taman Bungkul Surabaya. Sejak pukul 06.00 WIB, KPK akan melakukan Sosialisasi Antikorupsi kepada para pengunjung acara Car Free Day (CFD).

Giri menjelaskan esensi dari kegiatan ini adalah, pertama bus itu mencari penumpang antikorupsi, kedua mendekatkan KPK kepada masyarakat supaya lebih dekat lagi, dan yang ketiga menyadarkan masyarakat.

Ia menegaskan, bahwa KPK hadir di Surabaya bukan untuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau melakukan penindakan di Jawa Timur."Kita hadir membawa suasana yang cerah, menyembuhkan luka-luka itu tadi, dan mengajak masyarakat Jatim untuk melupakan masa lalu yang kemarin," kata dia.

Di samping itu, kata dia, kegiatan ini juga dirancang untuk membangun semangat dan budaya antikorupsi di masyarakat, sekaligus mensosialisasikan program-program antikorupsi KPK secara luas. Beragam pilihan kegiatan ditawarkan untuk mempererat keterlibatan masyarakat secara aktif, sehingga merasakan kehadiran KPK secara langsung di tengah-tengah masyarakat.

Selama ini, kata dia, pihaknya menilai bahwa wilayah Jatim mempunyai modal yang besar dan menjadi provinsi yang sangat fundamental dalam indikator pembangunan Nasional."Jadi penting untuk memperbaiki sistem di Jatim, Kota Surabaya bisa dijadikan contoh," kata dia. Ant

BERITA TERKAIT

KPK Sangat Kecewa Suap Proyek Lelang Dinas PUPKP Yogyakarta

KPK Sangat Kecewa Suap Proyek Lelang Dinas PUPKP Yogyakarta   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat kecewa terjadi kasus…

KPK Identifikasi Suap Kasus Garuda Indonesia Capai Rp100 Miliar

KPK Identifikasi Suap Kasus Garuda Indonesia Capai Rp100 Miliar NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi total suap pengadaan…

KPK: Presiden Tidak Lupakan Penindakan Dalam Hukum

KPK: Presiden Tidak Lupakan Penindakan Dalam Hukum   NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai Presiden Joko…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Pemerintah…

Negara Berpotensi Rugi Rp6,4 Triliun Akibat Penyelundupan

Negara Berpotensi Rugi Rp6,4 Triliun Akibat Penyelundupan   NERACA Jakarta - Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan penyelundupan jutaan produk ilegal asal…

Legislator: Pemerintah Harus Satu Suara Soal RUU Pertanahan

Legislator: Pemerintah Harus Satu Suara Soal RUU Pertanahan  NERACA Jakarta - Anggota Komisi II DPR, Sutriyono mengatakan, Pemerintah dalam hal…