Bulog Dilematis Jaga Ketahanan Pangan

Bulog Dilematis Jaga Ketahanan Pangan

Jakarta---Perum Bulog dalam melaksanakan tugasnya mengaku berada pada posisi dilematis, terutama menjaga ketahanan pangan. Namun demikian politisi DPR tak mau tahu dan bahkan terus menekan Bulog agar tak impor beras lagi. “Kami menyadari pendirian Bulog ini setelah LoI, kaki kiri dipegang, kaki kanan disuruh melangkah. Ini jadi hambatan. Kalau berubah, seperti kejayaan masa lalu,” kata Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoesa dalam rapat kerja dengan Komis IV DPR, 10/3.

Diakui Sutarto, Bulog bukan perusahaan umum yang bergerak di bidang bisnis. Oleh karena itu pihaknya terus melakukan kajian internal untuk kreatif dalam menyerap beras petani. “Kita sudah adakan evaluasi internal termasuk Bulog harus inovasi dan punya nyali dan lain sebagainya,” terangnya.

Namun demikian, kata Sutarto lagi, kreatifitas sebagai Perum tentunya memiliki konsekuensi. Karena itu tidak bisa sebebas perseroan yang orientasinya profit. “Masalahnya Bulog ini, kalau mau bergerak “bebas”, pasti ada konsekuensi hukum," tambahnya.

Yang jelas dalam rapat kerja tadi, sejumlah anggota komisi IV DPR melakukan “tekanan” secara politis kepada Bulog agar tak melakukan impor beras lagi. Bahkan kalangan DPR mengancam akan menahan anggaran Bulog di 2012, terkait langkah impor beras.

Anggota Komisi IV DPR F-PG, Siswono Yudho Husodo menilai Direktur Utama Bulog yang mantan pejabat pemerintah departemen pertanian ternyata tak memiliki terobosan kebijakan. "Bapak itu Dirut Perum Bulog yang berasal dari Dirjen Tanaman Pangan. Saya ingin Bapak memberikan warna dalam kebijakan.

Mantan Ketua umum HKTI ini mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah, terutama Kemendag yang membebaskan impor beras menjadi nol persen. “Saya alergi dengan bila kebijakan diwarnai oleh Menteri Perdagangan saat ini. Seluruh bea masuk nol persen," tegasnya.

Mantan Menteri Perumahan, era Soeharto ini merujuk para spekulan beras yang memainkan pasar dengan mengelola penjualan. “Lihat spekulan itu, membeli beras dari pasar kemudian menjualnya dengan cara biasa. Ini soal manajemen stok. Tidak boleh impor beras,” paparnya.

Semetara itu anggota komisi IV Bahrum Daido mengatakan pesimis terhadap Bulog. Karena selama ini Bulog hanya pelaksana saja. " Menteri Pertanian pesimis pada Bulog. Bapak malah berhubungan dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan," katanya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Efektivitas Impor Pangan Perlu Dievaluasi

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menginginkan berbagai kebijakan terkait mekanisme impor pangan yang tidak efektif agar…

Kemendag Pastikan Harga Pangan Stabil Jelang Ramadhan

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan memastikan harga komoditas bahan pokok di sejumlah daerah di Tanah Air stabil dan ketersediaan stok…

Pemerintah Daerah Diminta Awasi Pergerakan Harga Bahan Pangan - Perdagangan Domestik

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan meminta pemerintah daerah terus mengawasi pergerakan harga pangan serta ketersediaan stok terutama menjelang Ramadhan dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengelola Dana Jangka Panjang untuk Infrastruktur akan Meningkat

      NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyambut baik Penandatanganan Akta Perjanjian Surat Berharga…

Tahun Politik Diklaim Aman untuk Investasi

    NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan kondisi politik di Indonesia stabil dan…

Pemerintah Siapkan Penyederhanaan Besar-besaran Perizinan

      NERACA   Jakarta - Pemerintah sedang menyiapkan penyederhanaan besar-besaran perizinan di Indonesia baik di pusat maupun daerah,…