Menkopolhukam - Perpres Fungsional TNI Solusi "Penumpukan" Personel

Jenderal TNI Purn Wiranto

Menkopolhukam

Perpres Fungsional TNI Solusi "Penumpukan" Personel

Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Jenderal TNI Purn Wiranto, mengemukakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Fungsional TNI diberlakukan untuk mengatasi masalah 'penumpukan personel'. Peraturan itu lahir sebagai amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.

"Kita tahu itu harus dilaksanakan, untuk mengatasi masalah 'penumpukan' personel," kata dia kepada wartawan usai melantik Laksda TNI Achmad Jamaludin menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Ketahanan Nasional di Gedung Kemenkopolhukam Jakarta Pusat, Rabu (3/7).

Menurut Wiranto peraturan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memfasilitasi misi yang tepat kepada tenaga potensial TNI agar tidak menganggur.

Saat ini banyak perwira menengah dan tinggi di ketiga matra TNI yang tidak memiliki jabatan struktural, salah satunya karena jumlah jabatan struktural pada organisasi TNI ada di bawah jumlah personel pada kedua golongan itu.

Pun setelah organisasi dimekarkan dengan membentuk Komando Armada III TNI AL, Komando Operasi III TNI AU, Divisi III Kostrad, hingga ke satuan-satuan kewilayahan dan operasional, organisasi staf dan pelayanan, serta badan pelaksana di bawahnya, jumlah mereka masih lebih banyak.

Pernyataan Wiranto sekaligus penegasan bahwa Perpres Nomor 37 Tahun 2019 bukan hal yang perlu diperdebatkan di tengah masyarakat, menyusul tudingan adanya potensi pemerintah kembali pada zaman orde baru.

"Tidak ada keinginan atau itikad kebijakan yang tanda kutip mengarahkan kembali ke orde baru. Pasti tidak, orba tak seperti itu," kata dia.

Dikatakan Wiranto sebelum aturan itu ditetapkan di Jakarta pada 12 Juni 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, pada 17 Juni 2019, seluruh poin peraturan tersebut sudah dipertimbangkan secara matang."Sudah dipertimbangkan masak-masak, tak perlu diributkan, kami jamin tak kembali ke orba," kata dia. Ant

BERITA TERKAIT

Alan Barok Ulumudin: Ideologi Pancasila Sebagai Solusi Ancaman Radikalisme

Alan Barok Ulumudin: Ideologi Pancasila Sebagai Solusi Ancaman Radikalisme  NERACA Majalengka - Sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Barat, Alan Barok Ulumudin,…

Potensi Pasar Besar, Acer Masuk Bisnis Solusi IoT

    NERACA   Jakarta - Menyambut megatrend big data, Acer hadir sebagai perusahaan TI yang end-to-end, memperkenalkan solusi teknologi…

Ditopang Produksi Solusi Bangun - SMGR Siap Bersaing di Pasar Regional

NERACA Jakarta - Di tengah kondisi pasar semen nasional yang kompetitif, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) berhasil mencatatkan volume…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Percepatan Larangan Ekspor Nikel, Siapa yang Diuntungkan?

Percepatan Larangan Ekspor Nikel, Siapa yang Diuntungkan? NERACA Jakarta - Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan…

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Pemerintah…

Negara Berpotensi Rugi Rp6,4 Triliun Akibat Penyelundupan

Negara Berpotensi Rugi Rp6,4 Triliun Akibat Penyelundupan   NERACA Jakarta - Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan penyelundupan jutaan produk ilegal asal…