Menkopolhukam - Perpres Fungsional TNI Solusi "Penumpukan" Personel

Jenderal TNI Purn Wiranto

Menkopolhukam

Perpres Fungsional TNI Solusi "Penumpukan" Personel

Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Jenderal TNI Purn Wiranto, mengemukakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Fungsional TNI diberlakukan untuk mengatasi masalah 'penumpukan personel'. Peraturan itu lahir sebagai amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.

"Kita tahu itu harus dilaksanakan, untuk mengatasi masalah 'penumpukan' personel," kata dia kepada wartawan usai melantik Laksda TNI Achmad Jamaludin menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Ketahanan Nasional di Gedung Kemenkopolhukam Jakarta Pusat, Rabu (3/7).

Menurut Wiranto peraturan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memfasilitasi misi yang tepat kepada tenaga potensial TNI agar tidak menganggur.

Saat ini banyak perwira menengah dan tinggi di ketiga matra TNI yang tidak memiliki jabatan struktural, salah satunya karena jumlah jabatan struktural pada organisasi TNI ada di bawah jumlah personel pada kedua golongan itu.

Pun setelah organisasi dimekarkan dengan membentuk Komando Armada III TNI AL, Komando Operasi III TNI AU, Divisi III Kostrad, hingga ke satuan-satuan kewilayahan dan operasional, organisasi staf dan pelayanan, serta badan pelaksana di bawahnya, jumlah mereka masih lebih banyak.

Pernyataan Wiranto sekaligus penegasan bahwa Perpres Nomor 37 Tahun 2019 bukan hal yang perlu diperdebatkan di tengah masyarakat, menyusul tudingan adanya potensi pemerintah kembali pada zaman orde baru.

"Tidak ada keinginan atau itikad kebijakan yang tanda kutip mengarahkan kembali ke orde baru. Pasti tidak, orba tak seperti itu," kata dia.

Dikatakan Wiranto sebelum aturan itu ditetapkan di Jakarta pada 12 Juni 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, pada 17 Juni 2019, seluruh poin peraturan tersebut sudah dipertimbangkan secara matang."Sudah dipertimbangkan masak-masak, tak perlu diributkan, kami jamin tak kembali ke orba," kata dia. Ant

BERITA TERKAIT

Ketua DPR RI - Brimob Harus Makin Dekat Bersama Rakyat

Puan Maharani Ketua DPR RI Brimob Harus Makin Dekat Bersama Rakyat  Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Korps…

Wakil Ketua MPR RI - Wacana Evaluasi Pilkada Langsung Perlu Direspon

Ahmad Basarah Wakil Ketua MPR RI Wacana Evaluasi Pilkada Langsung Perlu Direspon  Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah…

Menristek - Karya Inovasi Anak Bangsa Bisa Jadi Unggulan Indonesia

Bambang Brodjonegoro Menristek Karya Inovasi Anak Bangsa Bisa Jadi Unggulan Indonesia  Surabaya - Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Sejumlah Program Nasional KLHK untuk Peningkatan Kesejahteraan - Menteri Siti Nurbaya

Sejumlah Program Nasional KLHK untuk Peningkatan Kesejahteraan Menteri Siti Nurbaya NERACA Bogor - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti…

Komisi III DPR Minta Jaksa Agung Tingkatkan Kinerja Internal

Komisi III DPR Minta Jaksa Agung Tingkatkan Kinerja Internal   NERACA Jakarta - Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung ST…

Uji Validasi Berubah, Calon Hakim Agung Didominasi Jalur Karier

Uji Validasi Berubah, Calon Hakim Agung Didominasi Jalur Karier   NERACA Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menyatakan terdapat perubahan uji validasi…