Tim Korsupgah KPK Lakukan Monev ke Pemkot Makassar

Tim Korsupgah KPK Lakukan Monev ke Pemkot Makassar

NERACA

Makassar - Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Balai Kota Makassar guna melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) program tematik terintegrasi pemberantasan korupsi di lingkup pemerintah kota setempat.

Tim Korsupgah yang diketuai Koordinator Wilayah 8 Adliansyah Malik Nasution diterima langsung Pj Wali Kota Makassar Dr M Iqbal S Suhaeb di Balai Kota, Selasa (2/7).

"Pemerintah Kota Makassar menyambut baik kehadiran Tim Korsupgah KPK. Pertemuan ini dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan baik," sebut Pejabat Wali Kota Makassar M Iqbal Samad Suhaeb, saat menerima tim KPK di Balai Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (2/7).

Ia menyatakan Pemerintah Kota Makassar dan KPK berkolaborasi mempercepat terwujudnya clean government dan good governance di Kota Makassar.

Ketua Tim Koordinator Wilayah 8 Adliansyah Malik Nasution pada kesempatan itu mengemukakan kedatangan ke Balai Kota selain bertemu dengan pejabat kota setempat, jaga sekaligus ingin mengetahui sejauh mana pengelolaan pendapatan daerah tersebut.

Dia mengatakan, ada dua hal penting yang dibahas, yaitu peningkatan pendapatan pajak daerah serta masalah pengelolaan aset serta data aset yang masih dikuasai Pemerintah Kota Makassar.

"Monev kita fokus bahas pajak peningkatan tentunya mencakup PBB, BPHTB, pajak hotel dan restoran. Berbicara pajak hotel kita harus pasang alat perekam, tadi saya evaluasi hasilnya belum maksimal. Ini yang perlu kita dorong harus pasang alat perekam pajak," papar dia.

Ia menekankan Pemkot Makassar harus lebih kuat dan bertindak tegas dalam hal perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak pendapatan daerah yang bisa mendongkrak pemasukan ke kas negara.

"Kita kan bayar kepada mereka dan mereka berkewajiban membayar ke kas negara apalagi itu kewajiban. Mereka kan berusaha di wilayah kita. Untuk itu bulan ini kita targetkan Pemkot melakukan pemasangan 500 alat perekam pajak," ungkap dia.

Demikian halnya dengan Monev NJOP PBB, Adliansyah menegaskan, untuk menyelesaikan NJOP khususnya yang termasuk dalam wilayah komersial karena ada wilayah yang bisa diterima dan bisa sesuaikan.

"Ini kan nilainya bergerak terus. Kenapa tidak disesuaikan PBB-nya. ini kan belum clear, makanya saya panggil notaris juga untuk menjelaskan dalam Monev bahwa ini adalah aturan dari KPK," jelas dia.

Sebelum Monev berlangsung, Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Makassar menyerahkan 30 sertifikat tanah dan satu surat perjanjian damai kepada Bagian Aset Pemkot Makassar disaksikan Pj Wali Kota Iqbal bersama Tim Korsupgah KPK. Ant

BERITA TERKAIT

Pemkot Palembang Tebar 10.000 Benih Ikan ke Sungai Musi

Pemkot Palembang Tebar 10.000 Benih Ikan ke Sungai Musi   NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menebarkan 10 ribu benih…

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Pemerintah…

Masa Depan KPK

Setelah berkiprah selama hampir 16 tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang telah berbuat banyak dalam memberantas korupsi di negeri ini.…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Percepatan Larangan Ekspor Nikel, Siapa yang Diuntungkan?

Percepatan Larangan Ekspor Nikel, Siapa yang Diuntungkan? NERACA Jakarta - Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan…

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Pemerintah…

Negara Berpotensi Rugi Rp6,4 Triliun Akibat Penyelundupan

Negara Berpotensi Rugi Rp6,4 Triliun Akibat Penyelundupan   NERACA Jakarta - Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan penyelundupan jutaan produk ilegal asal…