NERACA

Jakarta – Produsen otomotif asal Korea Selatan, Hyundai Motor Company (HMC) akan segera merealisasikan investasinya di Indonesia. Rencananya ini ditegaskan pada pertemuan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dengan Executive Vice President HMC Park Hong Jae di Seoul, disalin dari siaran resmi.

“Mereka akan mulai produksi pada tahun 2021, dengan kapasitas 70.000 hingga 250.000 unit per tahun,” kata Menperin sesuai keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (30/6). Jenis kendaraan yang akan digarap di Indonesia, antara lain adalah SUV, MPV, hatchback, dan sedan.

“Targetnya, sebanyak 47 persen produksi untuk pasar domestik dan 53 persen untuk ekspor,” imbuhnya. Pada kunjungannya di HMC saat itu, Airlangga sempat ikut menguji mobil berbahan bakar hydrogen yang dinamakan Hyundai Nexo.

Menperin juga mengamati teknologi yang diterapkan pada mobil fuel cell Hyundai Nexo tersebut. Menurutnya, Pemerintah Indonesia akan mendorong investasi industri kendaraan elektrik dengan pemberian fasilitas tax holiday.

Pabrik Hyundai di Indonesia yang lokasinya masih belum dikonfirmasi tersebut bakal mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3.500 orang. Indonesia dinilai akan menjadi basis produksi mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor.

“Hyundai telah menegaskan komitmen mereka untuk segera memulai investasi di Indonesia," tutur Airlangga. Ia menegaskan, prinsipnya Pemerintah mendukung rencana investasi baru tersebut dengan fasilitas fiskal yang sudah tersedia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Harjanto mengatakan, sejak awal Januari 2018, Hyundai mengungkapkan rencana untuk membangun pabrik di kawasan Asean dan Indonesia sebagai pilihan lokasinya. “Apalagi, Indonesia memiliki bahan baku bijih nikel yang bisa digunakan untuk produksi baterai lithium-ion sebagai komponen penting kendaraan listrik,” ungkapnya.

Harjanto menjelaskan, dari total kapasitas produksi HMC di Indonesia, sebagian akan digunakan untuk membuat kendaraan listrik. Dari kapasitas itu, sebagian besar untuk mengisi pasar ekspor ke Asia Tenggara dan Australia, serta sisanya untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Sementara itu, Menteri Perdagangan, Industri dan Energi (MoTIE) Korea Selatan Sung Yun Mo menambahkan, penguatan kerja sama Indonesia dan Korea Selatan meliputi banyak sektor industri. Tidak hanya sektor industri baja dan kimia, tetapi juga akan menyasar ke sektor industri  otomotif. Bahkan, investasi ini dinilai penting karena dapat memperdalam struktur manufaktur dan meningkatkan daya saing industri di Indonesia.

“Kerja sama otomotif juga membuka kesempatan untuk penyedia komponen, dengan kebutuhan komponen kendaraan yang cukup banyak, ini bisa memperkuat juga IKM di Indonesia. Kerja sama ini sangat berarti, karena akan meningkatkan daya saing, dan berkontribusi terhadap ekosistem industri yang lebih sehat,” paparnya.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kerja sama bilateral dengan Korea Selatan di berbagai bidang terutama di sektor industri, baik itu peningkatan perdagangan maupun investasi. Guna membuka peluang sinergi lebih besar di antara kedua negara ini, Menteri Perindustrian (Menperin) RI Airlangga Hartarto menggelar pertemuan dengan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi (MoTIE) Korea Selatan, Sung Yun Mo.

“Pertemuan ini untuk follow up leaders’ meeting, yang juga menindaklanjuti Memorandum of Understanding (MoU) pada September 2017 lalu,” kata Menperin seusai pertemuan tersebut di Seoul, disalin dari siaran resmi di Jakarta.

Secara umum, menurut Airlangga, pada sektor bisnis dan ekonomi Indonesia dan Korea Selatan telah membuat banyak kemajuan. Beberapa kerja sama strategis yang sudah dilakukan meliputi joint task force untuk mempromosikan kerja sama ekonomi.

“Kami memiliki Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement di 2019 yang menargetkan perdagangan bilateral hingga USD30 miliar pada 2022 mendatang,” imbuhnya.

Menurut Airlangga, saat ini Kementerian Perindustrian telah memiliki total 10 kesepakatan kerja sama internasional dengan berbagai mitra di Republik Korea. Keenam kesepakatan itu di antaranya merupakan kerja sama antara unit di lingkungan Kemenperin dengan lembaga pemerintah di Korea.