NERACA

Jakarta - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang bakal diikuti kenaikan harga bahan baku dan biaya transportasi akan memaksa para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) tidak mampu menambah modal. Akibatnya volume produksinya akan anjlok sementara harga jual barang tidak dinaikkan agar masih dapat dibeli oleh konsumen sehingga pendapatan mereka turun drastis.

“Tujuan harga jual tidak dinaikkan agar tetap laku dibeli konsumen, maka tingkat keuntungan UKM akan menurun,” ujar Ketua Dewan Direktur Center Indonesia for Development and Studies (CIDES) Rohmad Hadiwijoyo pada forum diskusi Dampak Kenaikan Harga BBM Pada Sektor UKM di Indonesia di Jakarta, Rabu (28/3).

Saat ini, tercatat ada 51,3 juta unit UKM atau 99,91% dari total pelaku udaha di Indonesia. Sektor ini mampu menyerap tenagakerja sebanyak 90,9 juta orang atau 97,1% dari serapan tenaga kerja nasional. Tetapi, akses ke lembaga keuangan sangat terbatas, tercatat hanya 25% atau 13 juta pelaku UKM yang mendapatkan akses perbankan. Kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto nasional mencapai 55,6% dan terhadap investasi mencapai 52,89%. Serta menyumbang devisa sebesar Rp183,8 triliun atau 20% dari cadangan devisa.

Mampu Bertahan

Namun, sektor UKM kembali menghadapi tantangan besar, menyusul keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Memang sebagaimana krisis-krisis sebelumnya, UKM diyakini akan tetap mampu bertahan (survive). “Hanya saja, situasi saat ini berbeda dengan krisis sebelumnya, karena pada saat yang bersamaan UKM harus berhadapan dengan serbuan produk asing yang membanjir seiring kebijakan perdagangan bebas China-ASEAN (CAFTA),” terang Rohmad.

Maka, lanjut dia, agar UKM tetap mampu memainkan peran signitifikan dalam menyangga dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, pemerintah harus memberikan dukungan yang lebih kuat terhadap sektor UKM. Diantaranya mengembangkan berbagai pelatihan serta iklim usaha yang mendorong UKM lebih kreatif dan lebih efisien sehingga mampu menghasilkan produk dan jasa yang kompetitif tidak hanya untuk pasar lokal, tapi juga global.

“UKM terbukti mampu menopang perekonomian nasional saat krisis. Meskipun tingkat pertumbuhannya belum signitifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional, namun UKM telah menjadi tulang punggung dan buffer zone yang menyelamatkan negara dari keterpurukan ekonomi yang lebih dalam,” ujarnya.

Menurut Rohmad, kelenturan daya tahan UKM setidaknya disebabkan oleh tiga hal. Pertama, umumnya UKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang terpuruk akibat krisis tidak berpengaruh banyak terhadap permintaan barang dan jasa yang dihasilkan UKM.

Kedua, pelaku usaha UKM pada umumnya memanfaatkan sumber daya lokal (SDM, modal, bahan baku, peralatan), sehingga sebagian besar kebutuhan untuk memproduksi barang dan jasa dapat memenuhi permintaan pasar domestik. Ketiga, umumnya bisnis UKM tidak ditopang dana pinjaman dari perbankan, melainkan dari modal pelaku usaha itu sendiri. Maka, ketika perbankan terpuruk atau suku bungan mealmbung tinggi, praktis tidak berpengaruh terhadap bisnis UKM.

“Suku bunga perbankan harus didorong lebih bersahabat dengan UKM sehingga memberikan stimulus yang besar bagi pekembangan sektor ini. Apalagi pengalaman telah mengajarkan kredit macet sektor UKM terhitung rendah, yaitu dibawah 5%,” ungkap Rohmad.

Dukungan Pemerintah

Rohmad berharap pemerintah juga harus giat mengembangkan promosi untuk membangun reputasi UKM Indonesia yang lebih positif, baik di dalam maupun di luar negeri. Tidak kalah pentingnya, melibatkan UKM dalam pengembangan sektor-sektor yang masuk kategori sunrise business, seperti oengembangan energi terbarukan, industri kreatif atau industri skala kecil berbasis teknologi informasi.

Dengan kata lain, lanjut dia, seluruh jurus dukungan pemerintah yang meliputi 3P (Policy, Politics, Public Opinion), harus secara keseluruhan dikembangkan kemajuan sektor UKM. “Tentu saja, segala bentuk dukungan tersebut harus dilaksanakan secara bijak, agar tidak menciptakan ketergantungan dan mengebiri kemandirian UKM. Sebab pada hakikatnya, UKM memiliki daya tahan yang tinggi dalam menghadapi segala bentuk krisis,” tandasnya.

Rohmad yakin krisis yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM tidak hanya bisa diatasi oleh UKM, tetapi juga membuat mereka makin teruji dan kuat. Hanya saja, dia meminta agar pemerintah untuk memberikan kompensasi berupa kemudahan dalam membayar kredit ke bank, sebab kenaikan BBM membuat pendapatan mereka berkurang.