Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi Lakukan Pembinaan JDIH

NERACA

Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalui Bagian Hukum setempat melakukan pembinaan terhadap aparat di tingkat kelurahan, kecamatan dan aparat di lingkungan setda Kota Sukabumi dalam mengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH). Kegiatan tersebut mendatangkan narasumber dari BPHN kemudian biro hukum Provinsi Jawa Barat.

"Kegiatan ini kan sifatnya pembinaan agar mereka bisa mengelola JDIH di perangkat daerah masing-masing," ujar Kabag Hukum Setda Kota Sukabumi, Een Rukmini usai melakukan sosialisasi pembinaan JDIH di Balaikota Sukabumi, Selasa (18/6).

Tujuan agenda ini lanjut Een, untuk menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi berbagi instansi pemerintah dan institusi lainya, kemudian untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.

Selain itu juga kata Een, untuk mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum. Serta untuk meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ke tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efesien, dan bertanggungjawab."Seperti halnya kami menyediakan website JDIH biar tersosialisasi kepada aparat, kemudian aparat ke masyarakat," terang Een.

Selain website lanjut Een, pihaknya juga membuat aplikasi tentang semua produk hukum yang bisa di download langsung oleh semua aparatur termasuk masyarakat, dengan sasaran untuk mempermudah mencari produk hukum baik itu pusat, provinsi ataupun daerah."Apalagi website kami sudah terintegrasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Jadi mau mencari aturan peraturan perundangan apa saja itu ada," aku Een.

Een mengakui, jika website itu juga dilengkapi dengan fasilitas chating sebagai media konsultasi masyarakat tentang semua produk hukum. Terlebih ketika pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda), karena diperlukan masukan dari masyarakat."Masyarkat juga bisa berkonsultasi tentang seputar produk hukum baik itu lewat website atau bisa datang langsung ke kantor kami. makanya setiap kegiatan penyuluhan ke setiap kelurahan kami selalu informasikan website dan aplikasi seputar produk hukum kepada masyarakat termasuk aparat di wilayah juga," ucap Een.

Een menambahkan, website itu intinya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, sebab nantinya masyarakat bisa langsung mencari produk hukum yang diperlukan. Apakah itu, Perda, Perwal ataupun peraturan perundang-undangan pusat semuanya tinggal di klik saja di web JDIH."Sebagai bentuk pelayanan ke masyarakat, kita juga terus sosialisasikan keberadaan Wargi Hukum (Warung Bagian Hukum). Bahkan kami juga siap dipanggil bila ada RW atau RT ingin lebih tahu tentang Wargi Hukum ini, Sebab program ini selain untuk tempat konsultasi hukum, juga bisa memfasilitasi dan menghadirkan pengacaranya untuk membantu proses permasalahan hukum yang sedang dialami oleh masyarakat tersebut. Dan itu gratis," kata Een.

Disisi lain, tahun 2018 JDIH Kota Sukabumi keluar sebagai juara pertama dalam pengelolan JDIH tingkat provinsi Jawa barat, dan juara dua tingkat nasional."Mudah-mudahan ditahun ini bisa sebagai juara pertama tingkat nasional. Sebab kegiatan pembinaan ini juga salah satu bentuk penilaian dalam perlombaan nanti," pungkas Een. Arya