Bisnis Pembiayaan Haji dan Umroh Bak Cendawan di Musim Hujan

Oleh: Djony Edward

Indonesia adalah surga bagi biro perjalanan haji dan umroh. Dengan rerata 210.000 jamaah haji tiap tahun dan 1 juta jamaah umroh, sudah terbayang nilai marjin gemerincing dolar setiap tahunnya. Belakangan tumbuh biro-biro perjalanan dengan pembiayaan, seperti cendawan di musim hujan. Halalkah?

Bisik-bisik bisnis perjalanan umroh dan haji bisa memberikan marjin antara US$300 hingga US$500 per jamaah. Dengan angka-angka yang transparan itu, maka sekitar 1000-an biro perjalanan berburu marjin dolar yang tidak kecil.

Ambil contoh dari perjalanan haji sekitar 210.000 jamaah tiap tahun, maka sudah kelihatan marjinnya antara US$63 ribu hingga US$105 ribu atau ekuivalen dengan Rp907,2 miliar sampai Rp1,51 triliun. Sedangkan dari perjalanan umroh potensi marjin yang bisa dikantungi antara US$300 ribu hingga US$500 ribu, atau ekuivalen dengan Rp4,32 triliun hingga Rp7,20 triliun. Sungguh kue bisnis yang menggiurkan.

Kue bisnis itu merupakan kue bisnis yang dikelola secara konvensional, itupun masih ada catatan jamaah waiting list hingga 4 juta orang. Sementara potensi jamaah haji Indonesia masih sangat besar, dengan penduduk muslim mencapai 212 juta orang, potensi yang tergarap baru 1,88%.

Artinya, bisnis perjalanan haji dan umroh memang blue chip, bertabur dolar dan menguntungkan. Itu sebabnya sub sektor bisnis pendukung perjalanan haji dan umroh pun kini tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Salah satu yang sedang tumbuh pesat adalah bisnis pembiayaan perjalanan haji dan umroh.

Lantas bagaimana posisi hukum bisnis perjalanan haji dan umroh dalam Islam? Pada dasarnya ibadah haji dan umroh itu wajib bagi yang mampu, kewajibannya berbeda dengan ibadah sholat, zakat dan puasa yang wajib mutlak. Sementara haji dan umroh bersifat wajib bersyarat, syaratnya jika mampu.

Itu sebabnya hukumnya pun wajib dengan if clause condition, dengan catatan, yakni jika mampu. Nah dari segi kemampuan itu sendiri dari sudut finansial terbagi menjadi dua, mampu secara kas dan mampu dengan mencicil.

Bagi yang mampu membayar dengan pembiayaan juga terbagi menjadi dua golongan, mampu melunasi sampai tuntas dan tidak ada kepastian melunasi sampai tuntas. Itu sebabnya pembiayaan perjalanan haji dan umroh ini hanya dapat diberikan kepada mereka yang mampu melunasi sampai tuntas. Artinya kinerja keuangan sang penerima pembiayaan sudah dapat direncanakan dalam satu hingga lima tahun ke depan.

Hari ini sudah puluhan bank, perusahaan finance, hingga perorangan masuk ke bisnis penyaluran pembiayaan perjalanan haji dan umroh dengan berbagai modus promo. Mulai dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Permata, Federal International Finance (Astra Group), bahkan sampai biro perjalanan perorangan seperti PT Samira Ali Wisata, Mitra Dini Group, DGI Umroh dan Travel menawarkan fasilitas yang tak kalah hebat.

Inti dari promo itu adalah ‘Umroh Dulu Bayar Belakangan’, ‘Umroh Murah, Dengan Rp5 Juta Langsung Berangkat’, ‘Paket Umroh Murah, Bisa Dicicil Sampai 5 Tahun’, bahkan ada yang sudah membuatkan tabel cicilan umroh dan haji. Ibarat cicilan rumah atau mobil, kini semarak bisnis pembiayaan perjalanan haji dan umroh sudah memasyarakat.

Tentu saja bagi bank ini adalah peluang bisnis baru yang kuenya tidak sedikit, bagi perusahaan finance juga lebih agresif menancapkan bisnis ini, bahkan bagi pebisnis perjalanan umroh perorangan, ini adalah saatnya menangguk uang besar.

Seperti biro perjalanan Samira Ali Wisata dan Amitra Syariah yang sudah mendapat legalitas sejak 2016 dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mampu memberangkatkan 5000-an jamaah tiap tahun. Keunggulan travel ini adalah, pertama, sudah teruji aman untuk jamaah karena risikonya ada di perusahaan travel.

Kedua, aman secara hukum karena program ini bukan program talangan dari travel, tetapi kerjasama dengan lembaga keuangan syariah berbdan hukum resmi dan di bawah pengawasan OJK serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ketiga, aman dari sisi syar’i karena sudah ada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) bahwa boleh membeli paket umroh dengan cara mengangsur.

Keempat, aman untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena berpenghasilan tetap. Dengan hanya menabung Rp25 ribu per hari saja, maka cicilan perjalanan umroh ini bisa dilunasi.

Kelima, terbebas dari riba, karena akadnya adalah jual beli atau murabahah. Jadi lembaga keuangan syariah membeli, bukan mengutangi.

Khusus untuk Amitra, yang sudah menyalurkan pembiayaan haji dan umroh sebesar Rp40 miliar, pada 2019 akan digenjot hingga Rp650 miliar. Dalam dua tahun belakangan, terutama setelah musim haji, pengajuan pembiayaan meningkat drastis.

Anak perusahaan FIF Finance (Astra Group) ini bertekad akan membesarkan Amitra menjadi perusahaan pembiayaan perjalanan haji dan umroh terbesar di Indonesia. Ditopang oleh jarinan FIF yang luas, Amitra sudah memperjalankan 5.195 perjalanan haji dan umroh dengan total pembiayaan mencapai Rp107,1 miliar.

Bahkan dengan skema cicilan Rp25 ribu per hari, sudah ada beberapa pemulung yang bisa berangkat umroh. Jadi selain menjadi ladang bisnis yang halal, pembiayaan perjalanan haji dan umroh ini bisa menyentuh level terbawah dalam strata masyarakat seperti pemulung. Menurut pengakuan Nur Syamsiah, seorang pemulung di Cakung, penghasilannya per hari bisa mencapai Rp300 ribu sebagai pemulung. Sehingga menyisihkan Rp25 ribu sehari mampu ia lakukan.

Tampaknya haji dan umroh bukan barang mewah lagi, lewat pembiayaan yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga orang kecil pun mampu berangkat haji dan umroh. Semoga ke depan kreativitas pembiayaan dapat menyentuh lapisan masyarakat bawah lebih banyak lagi. (www.nusantara.news)

BERITA TERKAIT

Indonesia Angkat Langkah Sistematis Sektor Lingkungan Hidup dan Energi - Menteri LHK

Indonesia Angkat Langkah Sistematis Sektor Lingkungan Hidup dan Energi Menteri LHK NERACA Karuizawa, Jepang - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,…

AKIBAT PERANG DAGANG DAN FAKTOR POLITIK - Asumsi Makro 2019 Diprediksi Meleset dari Target

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 tidak sesuai target. Penyebabnya faktor…

KPK Klarifikasi Rommy Soal Fakta Persidangan Terdakwa Haris dan Muafaq

KPK Klarifikasi Rommy Soal Fakta Persidangan Terdakwa Haris dan Muafaq NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi tersangka Romahurmuziy…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Provokasi Kecurangan Sebuah Desain Upaya Deligitimasi Pemilu

  Oleh : Risa Nasution, Mahasiswi IPB   Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang berlangsung lancar dan aman hingga saat ini perlu…

Audit Tak Standar, Laporan Keuangan Garuda Berpotensi Kena Sanksi

Oleh: Djony Edward Kementerian Keuangan menyimpulkan bahwa audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) tidak sesuai standar akuntansi yang…

Ketahanan Ekonomi dalam Situasi Global

Oleh: Dr. YB Suhartoko SE, ME., Dosen FE Unika Atmajaya Jakarta   Situasi perekonomian dunia pada awal tahun 2019 masih menunjukkan…