NERACA

Jakarta - Untuk menghindari potensi kerugian dari pembayaran "up front fee" dan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi, DPR meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) agar segera melelang kanal 11 dan 12 frekuensi 3G yang seharusnya dapat diterima kuartal II tahun 2012.

"Pemerintah sebaiknya mempercepat lelang kanal 3G yang tersisa, agar industri telekomunikasi berkembang sesuai dengan tuntutan pertumbuhan pelanggan operator," kata anggota Komisi I DPR-RI, Roy Suryo, di Jakarta, Senin (26/3).

Menurut Roy, seharusnya operator telekomunikasi yang berminat sudah dapat menanfaatkan kanal yang tersisa tersebut melalui lelang, karena selama ini operator sudah sangat membutuhkan tambahan kanal. Dia menjelaskan, adanya kendala interferensi yang masih melingkupi kanal 12 pada pita 1.900 MHz itu merupakan tugas pemerintah yang harus membersihkannya.

"Pada kanal 11 dan 12 sejauh ini masih belum bersih dari interferensi, sehingga pemerintah harus berani membersihkannya. Bila perlu operator yang ditengarai mengotori kanal tersebut harus dicek lagi apakah sudah membayar atau belum," katanya.

Menurut catatan, Kementerian Kominfo akan melakukan tender pada kuartal I 2012, namun hampir dipastikan tidak terlaksana karena harus menyelesaikan pembersihan kanal terlebih dahulu dari gangguan interferensi operator terdekat pada kanal tersebut.

Sementara itu, Staf Pengajar Fakultas Teknik Universitas Indonesia Gunawan Wibisono mengatakan, perlu kajian lebih dalam tentang interferensi kanal 12 dengan Smart. "Pada kanal 12 ini banyak yang berkepentingan. Seharusnya sinyal Smart harus tidak menginterferensi kanal 12, bila terjadi harus dibuat "guard band" atau filter," ujarnya.

Untuk itu Gunawan mengutarakan, regulator ke depan harus mempertimbangkan kelayakan bisnis dalam pemberian kanal bukan pada banyaknya operator yang dapat, tetapi lebih pada jaminan Quality of Services (kualitas layanan) serta kelanjutan layanan pada pengguna.

"Regulator sudah mendapat bayaran BHP pita frekuensi, maka tugasnya tinggal membersihkan kanal yang akan dilelang. Selain itu, tidak ada landasan hukumnya bila pembersihan kanal dilakukan oleh operator," bebernya.

Sementara itu, Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengatakan sesuai dengan janji pemerintah penataan 3G ditargetkan selesai tahun 2012. "Telkomsel berminat mendapatkan kanal 3G tambahan sejalan dengan "roadmap mobile broadband" yang dicanangkaan pemerintah," jelasnya.

Menurut dia, kegamangan operator tentang teknis dan komersial harus diselesaikan, karena bagaimana pun peran pemerintah tetap diperlukan bilamana terjadi ketidaksesuaian. "Bila proses tender bertele-tele maka yang operator dirugikan karena menyangkut investasi yang sudah siap. Kami siap berinvestasi untuk meningkatkan layanan data, dengan target 100 kota besar siap broadband di tahun 2011," katanya.