PT PAU Diduga Akibatkan Kerugian Negara Rp 2 Triliun

PT PAU Diduga Akibatkan Kerugian Negara Rp 2 Triliun

NERACA

Jakarta - PT Panca Amara Utama (PAU) dengan Vinod Laroya sebagai Presiden DIrektur dan Kanishk Laroya sebagai Wakil President Direktur, diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 2 triliun karena tidak melakukan pembayaran biaya proyek kepada perusahaan BUMN PT Rekayasa Industri (Rekind) untuk pembangunan proyek Pabrik Amonia Banggai di Kabupaten Luwu, Sulawesi Tengah.

Melalui Corporate Secretary dan Legal PT Rekind, Dundi Insan Perlambang menjelaskan, bahwa pada awalnya, PAU sendiri menjalin kontrak kerja sama dengan sebuah Perusahaan Jepang untuk mengerjakan pembangunan proyek Pabrik Amonia Banggai di Kabupaten Luwuk, Sulawesi Tengah.

Namun, Perusahaan Jepang tersebut tidak sanggup melanjutkan proyek. Kemudian proyek dilanjutkan oleh Rekind dengan harga proyek dibawah Perusahaan Jepang tersebut, dan dengan komitmen Rekind yang tinggi proyek telah berhasil diselesaikan dengan kinerja yang baik.

Saat pabrik ini telah selesai dibangun dan berproduksi komersial, PAU menolak untuk melakukan sisa pembayarannya kepada Rekind termasuk mengembalikan “Retention Money” yang ditahan setiap tagihan Rekind dengan dalih karena terjadinya keterlambatan penyelesaian proyek, bahkan PAU meminta Rekind melakukan pembayaran penalti kepada mereka akibat keterlambatan proyek tersebut.

Padahal menurut Dundi, keterlambatan tersebut juga terjadi akibat kontribusi dari PAU yang turut campur dalam proses pengadaan proyek, sehingga kontrak proyek sudah tidak bisa disebut sebagai “lump sum” lagi, sehingga tidak selayaknya Rekind terkena penalti akibat keterlambatan penyelesaian proyek tersebut. Selain itu keterlambatan juga dikarenakan sering terjadinya demonstrasi disekitar lingkungan proyek, dimana Rekind senantiasa membantu PAU menanggulangi penyelesaian demo tersebut.

Ditengah berlangsungnya proses negosiasi, Pihak PAU secara tiba-tiba telah mencairkan dana performance bond Rekind sebesar USD 56 juta melalui Bank Standard Chartered. Jadi total kerugian yang diderita Rekind, diperkirakan mencapai Rp 2 triliun lebih. Hal ini tentu saja membuat Rekind merasa diperlakukan tidak adil dan telah melaporkan kasus ini ke pihak Kepolisian dengan tuntutan pidana. Selain itu Rekind juga didaftarkan pada Arbitrase Internasional Singapore dengan tuntutan sebesar USD 175 jt oleh PAU. Kesewenang-wenangan PAU ini terlihat bahwa pabrik telah menghasilkan walaupun secara kontrak PAU belum boleh melakukan produksi komersial karena Plant Acceptance belum diberikan padahal disisi lain PAU sudah berproduksi komersial. Selain itu PAU juga menahan uang retensi dan mencairkan Performance Bond Rekind.

“Kami sudah melaporkan kasus ini ke pihak Kepolisian sebagai tindak pidana penggelapan karena penguasaan pabrik tanpa memiliki ijin yang sah, kemudian masih menahan dan mengambll sejumlah uang yang merupakan hak milik Rekind,” jelas Dundi.

Tercatat dalam situs web PT Panca Amara Utama (PAU), www.pau.co.id, nama Garibaldi (Boy) Thohir tercatat menjadi Komisaris Utama perusahaan tersebut.

Sedangkan 60% saham dari PT PAU dimiliki oleh perusahaan terbuka, Surya Esa Perkasa Tbk, dimana tercatat nama Hamid Awaludin, Theodore Permadi (TP) Rachmat, Rahul Puri dan Ida Bagus Rahmadi menjabat sebagai Dewan Komisaris. Mohar/Iwan

BERITA TERKAIT

Amandemen UUD '45 Dibahas di Badan Pengkajian MPR

Amandemen UUD '45 Dibahas di Badan Pengkajian MPR   NERACA Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa rekomendasi mengenai…

Konsesi Pelabuhan Marunda Kembali ke Skema Semula - Kabulkan Kasasi KCN

Konsesi Pelabuhan Marunda Kembali ke Skema Semula Kabulkan Kasasi KCN NERACA Jakarta - PT Karya Citra Nusantara (KCN) dapat kembali…

Kuasa Hukum Nilai Gugatan Pailit Bangun Cipta Kontraktor Prematur

Kuasa Hukum Nilai Gugatan Pailit Bangun Cipta Kontraktor Prematur   NERACA Jakarta - Kuasa hukum PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK) Hendry…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Manfaatkan Medsos untuk Masyarakatkan Koperasi

Manfaatkan Medsos untuk Masyarakatkan Koperasi Yogyakarta - Humas pemerintah dari berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Badan Koordinasi Humas…

Amandemen UUD '45 Dibahas di Badan Pengkajian MPR

Amandemen UUD '45 Dibahas di Badan Pengkajian MPR   NERACA Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa rekomendasi mengenai…

Konsesi Pelabuhan Marunda Kembali ke Skema Semula - Kabulkan Kasasi KCN

Konsesi Pelabuhan Marunda Kembali ke Skema Semula Kabulkan Kasasi KCN NERACA Jakarta - PT Karya Citra Nusantara (KCN) dapat kembali…