Kebijakan Perdagangan Indonesia Cenderung Makin Proteksionis - Penilaian CIPS

NERACA

Jakarta – Board member Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arianto Patunru mengatakan, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks di masa mendatang. Kompleksitas ini disebabkan antara lain oleh kebijakan perdagangan yang dijalankan oleh Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Arianto menjelaskan, kebijakan perdagangan Indonesia cenderung semakin proteksionis atau semakin tidak terbuka. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, Indonesia cenderung kurang termotivasi untuk membuka hambatan dalam perdagangan internasionalnya, terutama kalau dibandingkan dengan China, India dan Vietnam.

“Pendekatan yang selama ini dilakukan Presiden Joko Widodo cenderung ambivalen dan pragmatis dalam melihat dan menyikapi proteksionisme dalam perdagangan global. Untuk lebih membuka peluang terhadap peningkatan kinerja perdagangan internasional Indonesia, Presiden perlu bersikap lebih pragmatis,” jelasnya, disalin dari keterangan resmi.

Terkait pelemahan nilai tukar Rupiah, ekonom Australian National University (ANU) ini menjelaskan, ada perspektif yang menyatakan hal ini disebabkan oleh kegiatan impor. Perspektif ini memengaruhi para politisi untuk menolak impor dan membuat pemerintah mengurangi impor. Impor pada akhirnya lebih dipandang sebagai kegiatan yang tidak nasionalis dan tidak pro rakyat. Padahal Indonesia masih membutuhkan impor karena hasil produksi dalam negeri yang belum mencukupi kebutuhan.

“Ini tidak baik dalam jangka panjang karena Indonesia masih sangat bergantung pada impor dalam hal bahan yang dibutuhkan untuk input industri. Perspektif yang salah ini juga menyebabkan upaya Indonesia untuk menerapkan langkah-langkah non-tarif dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan kenaikan biaya produksi yang pada akhirnya mengarah pada produk yang tidak bersaing dengan harga di pasar internasional,” ungkapnya.

Pemerintah perlu untuk lebih menyeimbangkan kepentingan antara pihak produsen dan konsumen pangan terutama dengan manajemen stok pangan nasional yang tepat dan memadai.

"Pangan di Indonesia punya setidaknya dua pilar, yaitu kesejahteraan produsen dan kesejahteraan konsumen," kata Pembina Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Saidah Sakwan dalam diskusi pangan di Jakarta, sebagaimana disalin dari Antara.

Menurut Saidah Sakwan, hal terpenting dalam manajemen stok pangan nasional adalah menyeimbangkan antara kedua sisi hulu dan hilir ini. Ia menilai seringkali intervensi kebijakan pangan menghasilkan solusi yang kurang tepat.

Saidah yang juga merupakan mantan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu mengungkapkan sejumlah komoditas seperti bawang putih harus memiliki kebijakan yang tepat, karena sebenarnya produksi Indonesia hanya bisa memenuhi sekitar empat persen dari kebutuhan setiap tahunnya.

Sebagai Komisioner KPPU, ia mengaku pernah menemukan kasus kartel bawang putih, di mana berbagai importir yang ada sebenarnya terkonsentrasi pada sekitar lima pemilik yang ternyata memiliki hubungan keluarga. "Hal-hal ini yang harus diselesaikan oleh pemerintah," ucapnya.

Sebelumnya, Peneliti CIPS Muhammad Diheim Biru menyatakan bahwa fenomena tingkat harga pangan yang mahal di tengah masyarakat merupakan indikasi dari adanya kesenjangan antara produksi pangan dengan pemenuhan pangan warga.

"Indikator harga mahal pada daging, gula, dan beras menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara produksi pangan domestik dengan pemenuhan kebutuhan di pasar," kata Muhammad Diheim Biru.

Menurut dia, kalau kebijakan pangan terus dibatasi serta tidak dilakukan upaya untuk menyederhanakan rantai distribusi dan masih adanya pembatasan peran swasta di pasar, maka harga pangan kemungkinan akan tetap tinggi karena kesenjangan tadi.

Sementara itu, ujar dia, pembenahan untuk sektor perdagangan juga penting, antara lain karena untuk bidang pangan, rantai komoditas konsumsi rakyat di Indonesia masih cenderung lebih banyak dikendalikan oleh BUMN.

Ia berpendapat bahwa selama ini, peran swasta di pasar domestik masih dibatasi oleh kebijakan kementerian-kementerian terkait. Harga komoditas yang merupakan bahan pangan utama seperti beras, gula, dan daging, masih terlampau mahal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Filipina, Thailand, Malaysia, dan India. Diheim menambahkan untuk menutupi kesenjangan tersebut perlu adanya pertimbangan untuk melibatkan swasta dalam melakukan perdagangan komoditas pangan.

BERITA TERKAIT

Neraca Perdagangan Sumatera Selatan Surplus Juni 2019

Neraca Perdagangan Sumatera Selatan Surplus Juni 2019   NERACA Palembang - Neraca perdagangan Provinsi Sumatera Selatan mencatat surplus sebesar 251,78 juta…

PENDAPAT SEJUMLAH PRAKTISI DAN PENGAMAT PERPAJAKAN: - Kebijakan Tax Amnesty Jilid II Belum Perlu

Jakarta-Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah dan kalangan pengamat perpajakan meminta agar pemerintah memikirkan ulang…

Wakil Presiden - Ancaman Terbesar Indonesia Bukan Lagi Perang Fisik

Jusuf Kalla Wakil Presiden Ancaman Terbesar Indonesia Bukan Lagi Perang Fisik  Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tantangan yang…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Program B20 dan Kendaraan Listrik Bisa Terwujud Bersama

NERACA Jakarta – PT GESITS Technologies Indo, produsen sepeda motor listrik nasional GESITS, menilai penerapan program Biodiesel B20 dan kendaraan…

Pemerintah Serius Atur Strategi Tekan Harga Tiket Pesawat

NERACA Jakarta – Pemerintah sedang mengatur strategi untuk menekan harga tiket pesawat agar tidak terlalu tinggi sehingga masyarakat mampu membeli…

Dikembangkan, Produksi Benih Kerang Abalone

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan produksi benih kerang laut jenis abalone Haliotis squamata, yang bernilai ekonomi tinggi,…