2024, Target Pindah Ibukota Negara

Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 nanti ibukota bisa dipindahkan menuju kota baru. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota ini akan dimasukkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionak (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, mengenai teknis pemindahannya nantinya masih akan dikaji. Artinya apakah nanti akan dipindahkan secara langsung atau secara bertahap. "Paling tidak 2024 sudah ada aktivitas pemindahan apakah seluruhnya atau sebagian," ujarnya dalam sebuah diskusi di Kantor Kepala Staff Presiden (KSP), Jakarta, Senin (13/5.

Menurut Bambang, jika nantinya dilakukan secara langsung, pemerintah akan mencontek cara dari Malayasia. Malaysia sendiri telah memindahkan ibu kotanya dari Kualalumpur menuju Putrajaya. Sedangkan jika dilakukan secara bertahap, Indonesia akan mengikuti Korea Selatan. Korea Selatan sendiri saat ini tengah melakukan pemindahan ibu kota dari Seoul menuju Sejon. "Ada berbagai cara ada yang pindahnya sekaligus kayak di Putrajaya atau bertahap seperti di Sejong. Korea Selatan itu sebagian Kementeriannya sudah ada yang di Sejong, sebagian lagi ada yang masih di Seoul. Ada berbagai cara. Ada yang pindahnya sekaligus kayak di Putrajaya atau bertahap seperti Sejong," ucapnya.

Mengenai timeline waktunya lanjut Bambang, nantinya penetapan lokasi akan dilakukan pada tahun ini. Setelah ditetapkan lokasinya, pada 2020 mendatang pemerintah mulai menyiapkan tanahnya sekaligus dibangun infrastruktur dasar.

Setelah itu, pada 2022-2024 pemerintah melanjutkan menuju pembangunan konstruksi secara real. Menurut Bambang, pembangunan ini sendiri dirasa bisa dikejar dalam waktu tiga tahun.

Sebab menurutnya, pembangunan tidak hanya melibatkan pemerintah saja. Melainka juga pihak swasta dan juga Badan usaha Milik Negara (BUMN) oleh karenanya pembangunannya bisa dilakukan dengan cepat. "2022-2024 ini konstruksi secara real kita sudah masuk pusat pemerintahan pusat. kawasan pendukungnya, kemudian juga kebutuhan," kata Bambang,

Lokasi ibukota baru akan diumumkan pada tahun ini. Saat ini pemerintah masih merahasiakan lokasi ibu kota baru demi menghindari melonjaknnya harga tanah yang akan dijadikan ibu kota baru ini.

Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemindahan ibu kota sendiri nantinya akan mulai dipindahkan pembangunannya pada 2020. Hal tersebut hanya bisa dilakukan jika memang proses penetapan lokasi dan juga aturannnya bisa rampung pada 2019.

"Kajian ini akan kita finalkan tahun ini sehingga keputusan lokasi juga kita harapkan bisa dilakukan tahun ini. Sehingga 2020 bisa dilakukan paling tidak persiapan untuk pembangunannya maupun pembangunan infrastruktur dasar itu sendiri," ujarnya.

Nantinya lanjut Bambang, pembangunan yang akan dilakukan pada 2020 meliputi pembangunan infrastruktur dasar. Seperti pembangunan jalan-jalan dan juga penyiapan tanah menuju ibu kota baru ini. "Kalau 2020 kita sudah mulai paling tidak menyiapkan tanah memastikan status tanah itu sendiri mulai menyiapkan infrastruktur dasarnya," katanya.

Menurut Bambang, untuk saat ini pemerintah tengah memikirkan lokasi mana yang tepat menjadi ibu kota baru nantinya. Sekaligus juga tengah berkonsultasi dengan Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengenai dasar hukum yang mengaturnya.

Di sisi lain lanjut Bambang, pemerintah juga tengah menyiapkan siapa yang akan menjadi ujung tombak pemindahan ibu kota. Sebab menurutnya, harus ada badan khusus yang memiliki kewenangan kuat tapi juga fleksibel agar mempermudah kerjannya. "Ada satu hal lagi secara administratif siapa yang memegang. Usulan kami ada semacam Badan Otoritas nanti akan dibahas bentuk apa yang terbaik artinya secara legal kuat tapi juga lincah. Jadi harus ada menjaga keseimbangan kekuatan hukum dan fleksibilitas beroperasi," katanya.

Pada saat yang sama pemerintah juga tengah menyelesaikan persoalan tata ruang pada ibu kota baru. Karena memang saat ini, ibu kota baru ini belum bersifat sebagai kota besar melainkan masih daerah kecil. "Pada saat yang sama kita harus menyelesaikan tata ruang. Ini harus diubah menjadi wilayah perkotaan tadi. Kemudian saat ini pun ita sudah mempunyai desain yang menurut saya cukup bagus memang sedang diperbaiki kita punya masterplan," kata Bambang.

Bambang juga mengemukakan, bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta merupakan bagian dari pengembangan wilayah metropolitan di Indonesia menuju Indonesia Sentris. Namun demikian, Bambang memastikan Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis dan keuangan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas itu memaparkan kriteria-kriteria ideal yang akan dipilih sebagai ibu kota baru. “Pertama lokasinya harus strategis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Juga tersedia lahan yang luas, serta bebas dari bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya,” kata Bambang.

Selain itu, lokasi ibu kota baru juga harus memiliki sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan, dekat dengan kota eksisting, dan tidak memiliki risiko potensi konflik sosial serta memiliki budaya terbuka terhadap pendatang.

Yang tidak kalah penting, menurut Bambang, lokasinya memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan nasional.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, nantinya ada dua skenario dari sisi jumlah penduduk bagi ibukota baru. Pertama ibu kota dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa, dan skenario kedua dengan jumlah penduduk sekitar 870 ribu jiwa. “Dengan rencana tersebut, pengembangan wilayah baru di Indonesia tidak lagi hanya bertumpu di Pulau Jawa yang daya dukungnya semakin terbatas,” ujar Bambang.

Pakar perencanaan wilayah dan kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sri Maryati, mengatakan pemerintah perlu memperhatikan dampak lingkungan dari pemindahan ibu kota yang berimbas pada pembangungan kantor pemerintahan yang notabene dibarengi fasilitas pendukung lain, seperti sarana pendidikan, kesehatan dan permukiman. "Ini memang harus direncanakan, sudah ada antisipasi misalnya, memang daerah Kalimantan Tengah terbatas ketersediaan airnya," ujar Sri Maryati kepada BBC News Indonesia, Kamis (09/05).

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Zuliansyah, memandang pemindahan ibukota sebagai suatu hal yang realistis, mengingat kondisi Jakarta yang terhimpit bencana banjir dan kemacetan, serta kepadatan penduduk yang terus mendesak, namun masyarakat saat ini belum melihat adanya urgensi pemindahan ibukota. "Ini yang belum terlihat. Jadi jangan sampai gagasan ini, sense of urgency ini, hanya ada di kepala policy makers. Itu yang belum muncul ke publik. Sehingga muncul ini pengalihan isu, ya wajar kalau publik ngomong seperti itu," ujar Zuliansyah.

"Ini kan belum terlihat presiden sudah mengunjungi lokasi-lokasi, Kita anggap itu sebagai memberikan gambaran untuk menyempurnakan rencana, tapi please ini harus dijelaskan kepada publik, jadikan ini sebagai isu bersama," ujar Zuliansyah. (dbs)

BERITA TERKAIT

PT PAU Diduga Akibatkan Kerugian Negara Rp 2 Triliun

PT PAU Diduga Akibatkan Kerugian Negara Rp 2 Triliun  NERACA Jakarta - PT Panca Amara Utama (PAU) dengan Vinod Laroya…

Ibukota Pindah Kemana?

Kaltim sangat layak menjadi Ibukota Negara karena infrastrukturnya sudah cukup memadai. Kaltim memiliki dua Bandar Udara di yaitu Bandara Internasional…

Cari Skema Khusus Danai Pemindahan Ibukota

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan tiga alternatif daerah untuk pemindahan ibu kota. Ada yang 80.000 hektare, 120.000…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Ayo, Menjajal Rute Mudik

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Republik Indonesia sebagai pihak yang bertanggungjawab langsung untuk mencegah kemacetan telah mempersiapkan sejumlah langkah. Salah…

Mengintip Tol Sumut Yang Manjakan Pemudik

Belum lengkap rasanya jika menyambut Hari Raya Idul Fitri tanpa mudik Lebaran. Untuk tahun ini, para pemudik terutama yang melintas…

Kesiapan Jalur Mudik Lintas Timur Sumatera

Kerusakan Jalan Lintas Timur, tepatnya di perbatasan dua provinsi Sumatera Selatan dan Jambi, di Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin,…