Tingkat Penyerapan Anggaran SKPD Sukabumi Triwulan I Mencapai 20 Persen

NERACA

Sukabumi - Sampai dengan triwulan pertama, tingkat penyerapan anggaran 2019 di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Sukabumi berada dikisaran 20 persen. Hal itu dikatakan oleh salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Sukabumi Faisal Anwar Bagindo kepada Neraca, Senin (13/5).

Faisal juga memgakui, jika didapat angka 20 persen itu harus menanyakan dulu ke Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) setempat. Padahal, kata Faisal, seharusnya dewan mengundang semua SKPD untuk dilakukan hearing untuk mengetahui tingkat penyerapan anggaran itu."Ini kelalaian kita juga, sebab disibukan dengan masa kampanye legislatif dengan momen kebersamaan lainya," ujar Faisal.

Faisal mengatakan, kedepan tentu saja harus diperbaiki, sehingga pihaknya benar-benar mengetahui secara riil pencapaian anggaran tersebut."Tentu saja kedepan harus dirubah, apalagi ini masalah anggaran," terangnya.

Faisal juga mengungkapkan, ada beberapa agenda besar berkaitan dengan anggaran di penghujung habisnya jabatan dewan periode sekarang (2014-2019). yakni, pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) murni tahun 2020 dan KUA-PPAS anggaran perubahan tahun 2019 dan LKPJ Walikota tahun anggaran 2018."Kalau berkaitan dengan pembahasan anggaran sih cuman itu saja," kata Faisal yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I tersebut.

Untuk itu Faisal menegaskan, kepada pihak Pemkot Sukabumi agar di bulan Juni mendatang semua KUA-PPAS baik itu murni atau perubahan secepatnya bisa dimasukan, sehingga kita juga bisa cepat membahasnya, terutama untuk pembahasan perubahan anggaran harus dilakukan oleh dewan yang lama, sedangkan untuk APBD murni itu diserahkan ke dewan yang baru."Minimal KUA-PPAS murni sudah dibahas oleh kita, nantinya dilanjutkan oleh dewan yang baru. Dan untuk perubahan tentu saja harus selesai oleh kita," terangnya.

Faisal sangat berharap sekali pihak Pemda bisa menepati waktu yang diinginkan oleh dewan, sebab jika lambat melakukan pembahasan anggaran, terutama anggaran perubahan, akan menghambat ke agenda lainya."Tapi badan anggaran sudah diskusi dengan Bapppeda dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), bahwa kita ingin berikan terbaik bagi warga Kota Sukabumi," ucapnya.

Faisal juga mengiyakan jika pembahasan anggaran tidak bisa dilakukan di bulan sekarang, sebab untuk pembahasan anggaran perubahan, pemkot harus menerima dulu Laporah Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK sepanjang semester I. Jika LHP sudah diterima baru bisa membahas masalah anggaran."Menurut informasi dikisaran tanggal 27 bulan sekarang. Sehingga target di bulan Juli semua pembahasan mengenai anggaran sudah tuntas. Tinggal pembahasan APBD murni saja oleh dewan yang baru dibahasnya," pungkas Faisal. Arya