Gubernur Banten Gandeng KPK dan BPN Tertibkan Aset Tanah

Gubernur Banten Gandeng KPK dan BPN Tertibkan Aset Tanah

NERACA

Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim berkomitmen untuk melakukan penertiban aset-aset daerah atau barang milik daerah diantaranya aset tanah atau lahan yang belum terkelola secara administratif.

Langkah tersebut dilakukan Gubernur Banten Wahidin Halim dengan melakukan kerjasama antara Pemprov Banten, Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Perbankan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam rangka optimalisasi pendapatan dan penertiban barang milik daerah se-Provinsi Banten, di Serang, Senin (13/5).

"Ini memang komitmen kita, bahwa aset-aset yang belum disertifikasi dan aset-aset itu punya potensi untuk meningkatkan pendapatan, maka harus ditertibkan secara administrasi dengan kerjasama dengan BPN, pihak bank dan sebagainya," kata Wahidin Halim usai penandatanganan Dokumen Kerjasama dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan dan Penertiban Barang Milik Daerah se-Provinsi Banten tahun 2019 di Pendopo Gubernur.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata, Inspektur Jenderal Kementerian ATR Sunraizal, Pj Sekda Banten Ino S Rawita, Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Nia Kania, Kepala Kanwil BPN Banten Andi Tanri Abeng, Bupati Serang Rt Tatu Chasanah, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah, Walikoga Tangsel Airin Rachmi Diany, Wakil Bupati Pandeglang Tanto W Arban, Walikota Cilegon Edi Ariyadi dan Walikota Serang Syafrudin.

Gubernur Banten mengatakan, kerjasama ini juga dilakukan atas arahan KPK terkait upaya optimalisasi pendapatan melalui penertiban aset-aset milik daerah. Jangan sampai, lanjutnya, aset milik pemerintah daerah dimiliki pihak lain yang pada akhirnya pemerintah harus membeli aset tersebut.

Menurut Wahidin, tanpa adanya kerjasama demikian, langkah-langkah penertiban aset dan optimalisasi pendapatan sudah seharusnya dilakukan. Karena, pendapatan daerah merupakan paru-paru program pembangunan daerah bisa berjalan.

"Belakangan, kerjasama antara Pemprov Banten dengan BPN semakin bagus. Namun, aset-aset seperti danau dan situ harusnya bisa dijadikan potensi pendapatan juga. Kan bisa kita swakelola diberdayakan misalnya untuk reakresi," kata dia.

Selain berpotensi terhadap peningkatan pendapatan, Gubernur juga mengatakan bahwa tertibnya aset pemerintah daerah menjadi indikator tertibnya tata kelola laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Pemprov sendiri telah melakukan perbaikan sistem tata kelola keuangan yang lebih baik dengan diperolehnya opini WTP selama 2 tahun berturut-turut. Tidak hanya provinsi, pemerintah kabupaten/kota bahkan bergerak cepat melakukan perbaikan tata kelola keuangan melalui sistem yang dibangun.

"Termasuk sistem online, samsat juga harus dikembangkan pada teknologi. Paling tidak, terjadi perubahan yang luar biasa pada seluruh pemda di Provinsi Banten. Hari ini kita jangan sekedar tandatangan, tapi harus punya semangat melakukan optimalisasi pada setiap program," Kara Wahidin.

Inspektur Jenderal Kementerian ATR Sunraizal mengatakan, integrasi data pertanahan yang telah dilaksanakan Kanwil BPN Banten dengan pemprov merupakan wujud implementasi transformasi menuju era digital sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah di Banten.

"Hal yang melatarbelakangi terlaksananya MoU ini adalah semangat bersama untuk menertibkan dan menata aset barang milik negara atau daerah berupa tanah pemerintah daerah," kata Sunraizal

Dengan penandatanganan kerjasama ini, kata dia, diharapkan penertiban dan penataan barang milik negara dapat dipercepat, sehingga meminimalisasi potensi terjadinya sengketa pertanahan dan menertibkan administrasi

"Pada kesempatan ini, sebagai wujud semangat menertibkan aset barang milik negara berupa tanah Pemda, Kanwil BPN akan memberikan 104 sertifikat hak atas nama, diantaranya meliputi 15 sertifikat hak atas tanah Pemprov, 7 sertifikat untuk Kabupaten Lebak, 75 sertifikat untuk Kabupaten Tangerang, 5 sertifikat untuk Kota Tangerang dan 2 sertifikat untuk Kota Cilegon," kata dia.

Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata mengatakan, penertiban aset daerah berupa tanah memang menjadi fokus KPK karena banyak tanah daerah yang hilang dan diklaim pihak lain. Sehingga mengakibatkan pemerintah daerah sulit meningkatkan pendapatan dari aset-aset yang semestinya dimiliki dan dikelola untuk menghasilkan pendapatan. Selain itu, aset merupakan salah satu komponen pemeriksaan keuangan daerah oleh BPK.

"Makanya kita dorong agar aset-aset yang belum bersertifikat ini bisa ditertibkan. Kalau pemerintah bisa memberikan sertifikat tanah secara gratis nah ini kan untuk pemerintahnya sendiri. Karena mengurus sertifikat tanah itu besar biayanya, masa iya harus pake notaris sendiri-sendiri ini pasti dibagi-bagi uangnya. Nah untuk mencegah itu, kita kerjasamakan tentu nanti biayanya bisa lebih ringan," kata Alex

Kalau asetnya jelas, lanjut Alex, bisa menjadi barang berharga ketika menjalin kerjasama dengan pihak swasta, bahkan bisa dijaminkan sehingga dapat menambah pendapatan daerah. Ant

BERITA TERKAIT

KPK Ajak Semua Pihak Dukung Proses Seleksi Calon Pimpinan KPK

KPK Ajak Semua Pihak Dukung Proses Seleksi Calon Pimpinan KPK NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak semua pihak…

KPK Soroti IUP Terkait Musibah Banjir Bandang di Konawe Utara

KPK Soroti IUP Terkait Musibah Banjir Bandang di Konawe Utara NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti Izin Usaha…

Aspek Legalitas dan Pembinaan Jadi Fokus Pengawasan Koperasi

Aspek Legalitas dan Pembinaan Jadi Fokus Pengawasan Koperasi NERACA Mataram - Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno mengatakan aspek…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Minta Caleg Terpilih Segera Laporkan LHKPN

KPK Minta Caleg Terpilih Segera Laporkan LHKPN NERACA Pangkalpinang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon legislatif (Caleg) terpilih pada…

40 Orang Lebih Ikut Gugat Pemerintah Terkait Polusi Udara

40 Orang Lebih Ikut Gugat Pemerintah Terkait Polusi Udara NERACA Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyatakan penyampaian gugatan…

Menteri LHK Paparkan Kebijakan Moratorium dan Alokasi Hutan untuk Rakyat - Di APFW 2019

Menteri LHK Paparkan Kebijakan Moratorium dan Alokasi Hutan untuk Rakyat Di APFW 2019 NERACA Incheon, Korea Selatan - Kebijakan pemerintah…