Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Pilpres telah usai dan kedua kubu mengklaim menang meski masih menunggu hasil real count KPU pada 22 Mei. Terlepas dari kontroversi pasca pilpres dan berbagai seremoni kemenangan dari kedua kubu, pastinya tantangan pemenangnya adalah mewujudkan kesejahteraan. Terkait ini salah satu upayanya adalah dengan alokasi dana desa. Bahkan, alokasi bansos juga dikucurkan dengan harapan mendukung penyerapan tenaga kerja melalui geliat ekonomi riil di perdesaan. Fakta ini memberikan gambaran bahwa sukses pembangunan perdesaan melalui alokasi dana desa, termasuk rencana dana kelurahan akan berdampak sistemik, tidak saja bisa memacu geliat ekonomi, tapi juga penyerapan tenaga kerja dan mereduksi kemiskinan yang kesemuanya bermuara ke kesejahteraan.

Peningkatan alokasi bansos menjanjikan percepatan pembangunan, termasuk komitmen menjadikan peran desa sebagai subyek pembangunan. Argumen yang mendasari karena era globalisasi kini memungkinkan peran pembangunan tidak lagi berkonsentrasi secara top-down tapi justru bisa dilakukan dengan model bottom-up. Model top-down dirasa tidak lagi relevan menjawab berbagai persoalan dan tantangan pembangunan, apalagi di era desentralisasi dalam format otda. Sementara di sisi lain, model bottom-up memberi peluang yang sangat menjanjikan dan prospektif, terutama dikaitkan dengan manajemen pengelolaan daerah dan keuangannya. Oleh karena itu, memberi peluang bagi daerah dan desa khususnya untuk memacu pembangunan dan menjadikannya sebagai ‘subyek’ pembangunan menjadi beralasan.

Optimalisasi

Tantangan memberi kesempatan bagi daerah pada umumnya dan desa khususnya untuk mandiri dan membangun daerahnya sendiri memungkinkan daerah dan juga desa untuk menentukan arah pembangunan yang terbaik bagi internal. Argumen yang mendasari tidak terlepas dari kemampuan daerah dan desa untuk memetakan semua persoalan yang ada dan potensi yang mampu dikembangkan. Keyakinan ini juga didukung alokasi dana desa termasuk juga dana kelurahan. Meskipun demikian tetap harus dicermati potensi dibalik alokasi dana desa.

Yang mendasarinya karena dana desa meningkat tiap tahun di 2015 sebesar Rp.20,67 triliun, tahun 2016 menjadi Rp.46,98 triliun, tahun 2017 dan 2018 Rp.60 triliun, dan di 2019 Rp.70 triliun sehingga total periode 2015-2019 Rp.257 triliun. Bahkan Presiden Jokowi menegaskan akan meningkatkan alokasi dana desa total Rp.400 triliun di 5 tahun mendatang 2019-2024. Alokasi periode 2015-2019 sebesar Rp.257 triliun dengan formulasi 77 persen dibagi rata ke seluruh desa, 20 persen dialokasikan tambahan secara proporsional ke desa berdasar jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah.

Pentingnya pembangunan melalui keterlibatan desa sebagai subyek pada dasarnya tidak terlepas dari potensi yang ada di desa dan realitas persoalan kemiskinan – pengangguran yang bermuara di desa. Realitas yang ada menegaskan bahwa nilai tukar pertanian yang rendah berpengaruh terhadap laju migrasi ke perkotaan sehingga arus balik pasca mudik selalu tinggi. Padahal, migrasi ke perkotaan yang tidak terbendung berpengaruh negatif bagi perkotaan dan perdesaan. Imbasnya jumlah penduduk di perkotaan kian meningkat, terutama jika dibandingkan antara siang dan malam di sisi lain penduduk perdesaan kian berkurang dan daya tampung perkotaan yang terbatas. Fakta ini memberikan gambaran membangun perekonomian daerah memberikan manfaat ganda yaitu selain mereduksi kemiskinan dan pengangguran, juga migrasi.

Konsekuensi lain yang tidak bisa dicegah adalah ancaman konflik sosial di perkotaan antara pendatang vs warga asli, terutama akibat tergerus kebutuhan perumahan dan permukiman. Akibatnya harga tanah di perkotaan semakin mahal dan kawasan kumuh di perkotaan menjadi tantangan tersendiri dibalik tingginya arus migrasi. Ironisnya, tanah di perdesaan secara perlahan dijual yang kemudian berimbas terhadap luas areal sawah dan pertanian. Padahal, dampak jangka panjangnya adalah kuantitas dan kualitas hasil pertanian pangan.

Tidaklah mengherankan jika impor bahan pertanian pangan cenderung terus meningkat dan konsekuensinya adalah semakin rendahnya nilai tukar pertanian. Bahkan, kini semakin sulit mencari SDM pertanian, termasuk buruh tanam saja sekarang sulit dicari. Artinya, saat panen maka hasilnya tidak mencukupi bagi pemenuhan pangan di perdesaan sementara jika paceklik justru harga pangan tidak terjangkau. Imbasnya adalah ancaman kemiskinan di sektor pertanian pangan dan ini rentan terhadap iklim sospol, belum lagi ancaman terjadinya gizi buruk di perdesaan akibat daya beli yang tergerus laju inflasi harga pangan.

Komitmen

Mata rantai kemiskinan dan pengangguran yang bermuara di daerah dan desa menjadi tantangan bagi pengentasannya dan karenanya beralasan jika desa menjadi subyek dalam pembangunan. Paling tidak, alokasi dana desa yang ditujukan untuk cash for work atau padat karya adalah benar adanya, selain dengan alokasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerah dan desa. Implikasi dari pendanaan padat karya dan infrastruktur memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi di perdesaan secara berkelanjutan. Bahkan, peran BUMDes juga dimungkinkan untuk berkembang, setidaknya mengacu potensi ekonomi kreatif yang ada dan keunggulan berbasis potensi sumber daya lokal di daerah dan perdesaan.

Bagaimanapun juga, setiap daerah dan perdesaan khususnya tentu ada potensi ekonomi kreatif dan potensi keunggulan ekonomi dengan mengacu sumber daya lokal dan juga kearifan lokal. Jika potensi ini dapat dieksplorasi dan dieksploitasi manfaatnya maka akan memberikan kontribusi positif bagi ekonomi perdesaan sehingga bisa mereduksi pengangguran, kemiskinan, dan tentu mencegah migrasi ke perkotaan.

Relevan dengan mata rantai dibalik sukses alokasi dana desa dan menjadikan desa untuk menjadi subyek pembangunan bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 8,5 persen di tahun 2019 dan data jumlah penduduk miskin per September 2018 mencapai 9,6 persen atau 25,67 juta jiwa. Data dalam 4 tahun alokasi dana desa Rp.187 triliun dengan penyerapan mencapai Rp.181 triliun sampai akhir 2018.

Dana desa juga telah membiayai 14.770 unit kegiatan BUMDes sehingga alokasi dana desa di era pemerintahan Jokowi mereduksi kemiskinan di perdesaan 1,57 juta menjadi 15,8 juta jiwa per Maret 2018 dari 17,94 juta jiwa pada September 2014. Implikasinya angka kemiskinan perdesaan turun menjadi 13,2 persen pada Maret 2018 dari 13,76 persen per September 2014. Ilustrasi diatas bahwa alokasi dana desa harus mampu membuka akses produksi, distribusi dan pasar bagi masyarakat di perdesaan secara sistematis dan berkelanjutan yang kemudian dapat memandirikan perdesaan dan sekaligus menjadikannya sebagai subyek pembangunan.

BERITA TERKAIT

DBH Migas Diharapkan untuk Kesejahteraan Rakyat Papua

      NERACA   Jakarta - Peraturan Daerah Khusus tentang Dana Bagi Hasil Migas (Perdasus DBH Migas) diharapkan segera…

Kudo Berhasil Bantu Ratusan Ribu Warung Lebih Modern dengan Gerakan Sosial #MajuinWarung

Kudo Berhasil Bantu Ratusan Ribu Warung Lebih Modern dengan Gerakan Sosial #MajuinWarung NERACA Jakarta - Kudo, aplikasi digital untuk memajukan…

Menkopolhukam - Konflik Sosial Pasca-Pemilu 2019 Harus Dicegah

Wiranto Menkopolhukam Konflik Sosial Pasca-Pemilu 2019 Harus Dicegah Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengajak…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Kenapa Harus Ada “People Power”?

  Oleh : Dewi Komalasari, Pemerhati Masalah Sosial Politik Kenapa mesti ikut pemilu jika dirinya tidak percaya dengan kinerja KPU?…

Reformasi Pajak Digenjot Demi Tax Ratio

Oleh: Pril Huseno Ihwal penerimaan pajak Indonesia, menjadi hal yang menarik dikaji. Sebagai penerimaan terbesar dalam APBN, penerimaan pajak menjadi…

Tekanan Makin Berat, Ekonomi Kian Melambat

Oleh: Djony Edward Sepanjang bulan Mei 2019 banyak sekali kabar buruk yang melanda ekonomi kita, setidaknya ada 9 indikator makro…