Ketua DPR RI - Pembentukan Pansus Pemilu Terlalu Dini

Bambang Soesatyo

Ketua DPR RI

Pembentukan Pansus Pemilu Terlalu Dini

Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pemilu masih terlalu dini, karena proses Pemilu 2019 belum selesai dan hasil penghitungan suara belum diumumkan.

"Jadi kalau bicara soal Pansus, itu masih terlalu dini," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/5).

Dia menilai karena proses Pemilu belum selesai maka tidak jelas objek yang akan dibawa dalam Pansus Pemilu tersebut. Bamsoet usai Rapat Paripurna DPR pada Rabu (8/5) mengatakan usulan pembentukan Pansus Pemilu masih prematur karena hasil Pemilu 2019 belum diumumkan.

"Ada mekanisme yang disediakan UU dan aturan yang ada di DPR jadi harus melalui mekanisme. Pengalaman kami, berbagai semangat dari Hak Angket, akhirnya kandas juga karena tidak ada yang mendukung," ujar dia.

Karena itu dia menyarankan agar melihat perkembangan yang ada misalnya terkait jumlah KPPS yang meninggal, di Pemilu 2014 juga terjadi. Menurut dia, langkah antisipasi sudah diambil dengan mengurangi beban Daftar Pemilih Tetap (DPT) per-Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 500 orang menjadi 300.

Selain itu dia menyarankan beberapa hal, pertama perlu ada pemisahan antara Pileg dan Pilpres, kedua mempertimbangkan penggunaan sistem pemilihan elektronik atau "e-voting". Ketiga menurut dia, terkait rekrutmen harus lebih tajam dan teliti lagi dari sisi umur, riwayat kesehatan dan pendidikan.

Sebelumnya, Fraksi PKS DPR RI mengusulkan pembentukan Pantia Khusus (Pansus) Pemilu, untuk menyelidiki terkait penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dinilai banyak permasalahan.

"Fraksi PKS memandang perlu adanya Hak Angket DPR RI yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Pansus Penyelenggaraan Pemilu 2019," kata anggota FPKS Ledia Hanifa dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/5).

Dia mengatakan FPKS memandang Pemilu yang baru saja berlangsung meninggalkan duka cita nasional karena ada 554 jiwa yang wafat dan 788 sakit, berasal dari unsur KPPS, pengawas pemilu dan Polri. Ant

BERITA TERKAIT

DPRD Jabar Inisiasi Pembentukan Raperda Pusat Pasar Distribusi

DPRD Jabar Inisiasi Pembentukan Raperda Pusat Pasar Distribusi NERACA Bandung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar)…

Ketua DPR RI - Elemen Bangsa Pererat Persatuan

Bambang Soesatyo Ketua DPR RI Elemen Bangsa Pererat Persatuan  Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan seluruh elemen bangsa…

Komisi VI DPR Nilai Langkah LPDB KUMKM Menyimpang

Komisi VI DPR Nilai Langkah LPDB KUMKM Menyimpang NERACA Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN Nasril…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

BEM IAID Ciamis Gelar Halal Bi Halal Kebangsaan

BEM IAID Ciamis Gelar Halal Bi Halal Kebangsaan NERACA Ciamis – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Agama Islam Darussalam (IAID)…

Pemerintah Wajib Jamin Kepastian Hukum bagi Kreditur Asing

Pemerintah Wajib Jamin Kepastian Hukum bagi Kreditur Asing NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan peningkatan rasio non-performing loan…

Sjamsul Nursalim Yakin Pemerintah Tunaikan Janji

Sjamsul Nursalim Yakin Pemerintah Tunaikan Janji NERACA Jakarta - Sjamsul Nursalim (SN) yakin pemerintah akan menunaikan janji yang telah ditandantangi…