NERACA

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menekankan 3 (tiga) upaya penting yang ditempuh Indonesia terkait pembiayaan infrastruktur agar dapat dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Ketiga upaya tersebut disampaikan oleh GBI dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Forum Paris pada 7 Mei 2019.

Pada upaya pertama, Indonesia secara konsisten terus melakukan reformasi struktural, baik reformasi kelembagaan, reformasi fiskal, maupun reformasi pengaturan, disamping juga terus mengedepankan kebijakan pengelolaan makroekonomi yang berhati-hati yang sangat penting bagi pembangunan infrastruktur. Upaya kedua, ialah dengan penguatan koordinasi antar otoritas untuk mendorong peningkatan pembiayaan infrastruktur oleh sektor swasta.

“Berbagai pembiayaan inovatif telah dikembangkan dan berkontribusi pada pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk PPP, projects bonds, infrasctructure funds, asset and earning backed securities, dan blended finance,” kata Perry melalui keterangan resminya, Rabu (8/5).

Upaya ketiga, ialah akselerasi pengembangan infrastruktur yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan (social and environmental infrastructure) untuk mendukung pencapaian agenda SDG 2030. Setelah sukses meluncurkan roadmap SDG Indonesia One Blended Finance pada Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali, Indonesia menerbitkan Green Sukuk yang pertama pada awal tahun ini. Hal ini merupakan perwujudan nyata dari komitmen terhadap pengembangan social and environmental infrastructure di Indonesia.

Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan negara maju dan berkembang yang hadir sepakat untuk memperkuat pembiayaan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kesepakatan tersebut ditujukan untuk menjawab tantangan financing gap pembiayaan infrastruktur, terutama terkait upaya mengatasi tingkat kerentanan hutang (debt vulnerability) sekaligus menjaga keberlangsungan hutang (debt sustainability) ditengah tingginya kebutuhan pembangunan ekonomi termasuk pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah digalakkan.

Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur bagi negara berpendapatan rendah-menengah berkisar antara 2%-8% per tahun untuk mendukung pencapaian agenda Sustainable Development Goals (SDG) 2030.

Pertemuan Tingkat Tinggi Forum Paris, yang merupakan rangkaian dari pertemuan G20 2019 Jepang, dihadiri pula oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, BIS, OECD, dan ADB. Komunitas lembaga keuangan internasional sepakat untuk menjadikan sektor investasi publik sebagai prioritas utama pembangunan dan memperkuat koordinasi dalam penguatan kapasitas domestik terutama dalam hal persiapan proyek infrastruktur.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong program pengembangan pembiayaan berkelanjutan. Hal itu dimaksudkan untuk mengarahkan pembangunan yang peduli dampak lingkungan dan sosial masyarakat. “Ini merupakan implementasi dari Komitmen IMF/World Bank Meeting mengenai pengembangan pembiayaan berkelanjutan. OJK akan melakukan Pendalaman Pasar Keuangan melalui penciptaan produk keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang perhatikan dampak sosial dan lingkungan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Dikatakan bagi negara berkembang seperti Indonesia, pembangunan infrastruktur di berbagai daerah merupakan hal penting. Hal itu sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Akan tetapi, pembangunan infrastruktur yang masif tersebut harus memperhatikan dampak lingkungan dan sosial masyarakat agar tidak menimbukan permasalahan sosial di kemudian hari.

Oleh karena itu pembangunan infrastruktur suatu negara harus sejalan dengan upaya pencapaian sustainable development goals. “Industri jasa keuangan memiliki peran penting untuk menyediakan pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui instrumen keuangan berbasis sustainable/green financing, sehingga pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dalam koridor ramah lingkungan dan sosial,” katanya.