Oleh :Untung Juanto ST, MM., Pemerhati Produktivitas SDM

Pernyataan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, “Dibandingkan negara-negara lain, khususnya di kawasan ASEAN, produktivitas tenaga kerja Indonesia (TKI) memang masih cukup rendah” (Neraca, 25/4/2019). Harus diakui berdasarkan 'report' negara ASEAN lain, kita memang masih tertinggal. Makanya, fokus dan konsentrasi pengembangan sumber daya manusia (SDM) masih sangat penting. Dengan adanya perkembangan digital ekonomi seiring era revolusi industri 4.0 akan ada beberapa bidang pekerjaan yang akan hilang. Namun, Pada saat bersamaan akan tercipta beberapa bidang pekerjaan baru sehingga para pekerja perlu menambah kemampuan untuk memperkuat daya saing dan produktivitas.

Berdasarkan data Asian Productivity Organization (APO), produktivitas pekerja Indonesia pada 2015 mencapai US$24.340 lebih rendah dibandingkan Thailand (US$26.480), Malaysia (US$55.700), dan Singapura (US$127.810). Dengan peningkatan produktivitas ini diharapkan berdampak pada perbaikan daya saing tenaga kerja Indonesia yang saat ini dalam World Economic Forum (WEF) menempati posisi 36 dari 137 negara. Peningkatan produktivitas tenaga kerja ini sangat tergantung pada kesungguhan dan komitmen Pemerintah Indonesia bersama dengan pelaku usaha. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan menjadi sasaran utama kebijakan pemerintah melalui peningkatan produktivitas sebagai tujuan pembangunan.

Produktivitas menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia. Pengukuran produktivitas menjadi hal penting dilakukan untuk melihat efisiensi proses produksi yang telah dilakukan dalam menghasilkan output. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan input yang digunakan untuk memproduksi output berupa barang dan jasa. Tingkat produktivitas tenaga kerja harus ditingkatkan dengan cara memperbaiki diri untuk menerapkan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, kualitas.

Produktivitas harus digerakkan secara nasional untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk mensejajarkan Indonesia dengan negara-negara lainnya. Dibandingkan dengan Jepang, pekerja di Jepang mampu menciptakan output hampir empat kali lipat dari nominal uang yang dihasilkan di Indonesia dengan durasi yang sama. Secara regional ada 8 provinsi yang produktivitas tenaga kerjanya di atas angka nasional yaitu Provinsi Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Riau, Papua Barat, Papua dan Jambi.

Pada Era revolusi industri 4.0 perlu mendapat perhatian yang serius sehingga kita dapat mempersiapkan diri untuk menjawab tantangan tersebut. Sumber daya yang kompeten adalah salah satu faktor utama penentu keberhasilan transformasi era 4.0 tersebut, karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diprioritaskan mencakup sistem siber-fisik, internet of things atau IoT, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Industri 4.0 membawa disruptive technology yang hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. Indonesia memiliki modal yang cukup baik untuk menerapkan industri 4.0.

Saat ini Indonesia dihadapkan pada SDM angkatan kerja yang 58.76% adalah lulusan SD-SMP, serta problem mismatch mencapai 63%. Untuk itu, diperlukan suatu intervensi dalam pembangunan SDM agar skill dan kompetensi angkatan kerja Indonesia mampu bersaing. Salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja adalah dengan pelatihan vokasi.

Di era global ini dimana setiap negara menjadi pasar bebas sebagai akibat liberalisasi perdagangan, SDM Indonesia menghadapi tantangan berat. Bila tidak ada usaha peningkatan kualitas ketenagakerjaan Indonesia, maka pada era pasar bebas pada tingkat Asia saja dimana tenaga kerja luar negeri dapat secara leluasa masuk ke Indonesia, tenaga kerja Indonesia akan terpinggirkan. Para pengguna tenaga kerja akan lebih memilih mereka yang profesional, memiliki etos kerja yang tinggi, berdisiplin tinggi, dan produktif. Bila kondisi ini dibiarkan, maka tenaga kerja Indonesia akan menjadi penonton saja. Untuk membina dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era global dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

-Peningkatan Kualitas Pendidikan. Mengingat pentingnya peranan pendidikan, maka sektor ini harus menjadi prioritas dalam program pembangunan. Untuk memajukan sektor ini, maka perlu ada political will dari pemerintah untuk memperbaikinya melalui peningkatan porsi dana pendidikan, perombakan kurikulum, peningkatan kesejahteraan guru, pemenuhan alat-alat laboratorium dan perpustakaan.

-Penguasaan Bahasa Asing. Berkembangnya berbagai perusahaan multinasional atau yang memiliki jaringan internasional menyebabkan kebutuhan akan tenaga kerja yang mempunyai kemampuan bahasa asing semakin besar. Untuk menjadi tenaga kerja di era global tidak cukup hanya berbekal ketrampilan saja, tetapi harus dibekali kemampuan bahasa asing  seperti bahasa Inggris, Arab, Perancis, Jepang dan Mandarin.

-Pengembangan  Teknologi  Informasi (TI). Sarana TI merupakan kunci pokok bagi tenaga kerja untuk berkiprah di era global ini disamping harus menguasai teknologi informasi dan wawasan global pada abad 21. Hampir semua lembaga membutuhkan TI sebagai sarana untuk manajemen untuk membantu pengambilan keputusan. Oleh karena itu penguasaan komputer sebagai basis TI mutlak harus dikuasai para tenaga kerja dan manusia Indonesia pada umumnya untuk memenangkan persaingan. Adanya TI juga memunculkan kebutuhan tenaga kerja baru lain yang berkaitan dengan TI, seperti teknisi, ahli perangkat lunak dan perangkat keras, programmer, operator  dan lain-lain.

-Pelatihan Tenaga Kerja.  Pelatihan tenaga kerja merupakan tahapan penting yang mesti dilewati oleh para pencari tenaga kerja. Perlunya latihan kerja ini adalah untuk memperkenalkan para anak bangsa terdidik agar siap dalam memasuki dunia kerja. Disinilah konsep link and match antara dunia pendidikan dengan pasar kerja dapat dibangun. Sayangnya hingga kini jarang sekali lembaga yang menyediakan latihan kerja secara memadai. Lembaga latihan kerja milik pemerintah yang bernama Balai Latihan kerja (BLK) belum mampu menampung para pencari kerja, apalagi sarana dan prasarananya belum memadai. Untuk menyediakan tenaga kerja siap pakai, BLK sebagai representasi pemerintah harus memiliki political will dengan mengaktualisasikan diri dengan perkembangan global.

-Akurasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Meningkatkan akurasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SIK). SIK dapat menyajikan peta ketenagakerjaan. Peta tersebut dapat memberikan informasi berapa jumlah pencari kerja, klasifikasi ketrampilan/spesialisasi, lapangan kerja apa saja yang tersedia atau potensial, di mana, berapa persentase yang dapat terserap tiap periode tertentu, bagaimana tingkat kesejahteraan, dan lain-lain. Pemerintah akan dengan mudah membuat perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Sedangkan bagi tenaga kerja sendiri dapat memudahkan dalam pencarian peluang sesuai dengan kemampuan dirinya.

-Perencanaan dan Evaluasi Tenaga Kerja. Perencanaan yang baik harus disertai data-data yang akurat dengan perhitungan yang matang. Perencanaan tenaga kerja bermanfaat untuk menghindari adanya ketidakseimbangan komposisi jenis tenaga kerja dengan jenis peluang kerja. Hal penting yag harus dilakukan dalam perencanaan adalah adanya keseimbangan antara pertumbuhan tenaga kerja dengan pertumbuhan peluang kerja sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki.

Diharapkan tenaga kerja Indonesia mempunyai daya saing yang kuat dalam dunia  kerja baik pada pasar lokal maupun pasar global. Dengan demikian tidak akan terjadi eksploitasi tenaga manusia, apalagi manusia terseret arus globalisasi kapitalis yang mereduksi nilai-nilai humanisme.