KPPU Dalami Dugaan Pengaturan Tender Jalan di Kediri Rp240 Miliar

KPPU Dalami Dugaan Pengaturan Tender Jalan di Kediri Rp240 Miliar

NERACA

Kediri - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendalami keterlibatan maupun peran PT Kediri Putra - PT Triple S KSO dalam dugaan pengaturan tender jalan senilai Rp240 miliar di Kediri, Jawa Timur.

Investigator KPPU Wahyu Bekti Anggoro, Rabu (24/4), mengemukakan saat ini proses pendalaman tersebut masih terus berlangsung. Setelah melalui tahapan pemeriksaan pendahuluan beberapa waktu lalu, akhirnya dilanjutkan."KPPU menggelar sidang pemeriksaan lanjutan dugaan persekongkolan tender jalan di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017," kata dia lagi.

Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Ukay Karyadi (Perkara Nomor 19/KPPU-I/2018) dan M. Afif Hasbullah (Perkara Nomor 20/KPPU-I/2018), serta Anggota Majelis Komisi Kodrat Wibowo, dengan memeriksa empat saksi dari PT Kediri Putra.

Menurut Wahyu, fokus pemeriksaan terhadap empat saksi dimaksud adalah sejauh mana peran PT Kediri Putra - PT Triple S KSO dalam dugaan persekongkolan tender perkara a quo."Dugaan ini timbul salah satunya dari beberapa kesamaan PT Kediri Putera - PT Triple S KSO dengan peserta tender lainnya di antaranya kesamaan alamat, personel, dan dokumen," ujar Bekti.

Pihaknya terus mengusut perkara ini. Berbagai fakta hasil pemeriksaan tersebut akan dijadikan pegangan bagi KPPU dalam menangani kasus tersebut."Fakta ini akan terus didalami dalam persidangan berikutnya termasuk ada tidak peran penyelenggara tender yang berpotensi menghilangkan kompetisi antara peserta tender," kata Bekti.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Krisna Setiawan belum bisa dkonfirmasi terkait dengan sikap pemkab dengan pemeriksaan KPPU tersebut. Telepon selulernya tidak diangkat saat dihubungi.

KPPU adalah lembaga yang berada langsung di bawah Presiden, yang fungsi dan tugasnya untuk mengawasi dan menegakkan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terkait pengawasan usaha tersebut, tugas utama KPPU meliputi advokasi kebijakan, penegakkan hukum, pengendalian marger dan pengawasan Kementerian.

KPPU juga berwenang menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha terkait adanya dugaan terjadinya praktik monopoli persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, KPPU bisa mencegah banyaknya perjanjian dan kegiatan yang dilarang UU dan penyalagunaan posisi dominan, seperti persengkongkolan tender yang tidak sehat.Penguatan kewenangan KPPU tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ant

BERITA TERKAIT

GEMA Kantungi Kontrak Rp 475 Miliar

Hingga April 2019, PT Gema Grahasarana Tbk (GEMA) berhasil mengantongi kontrak senilai Rp475 miliar. Sekretaris Perusahaan Gema Grahasarana, Ferlina Sutandi…

Tingkatkan Kapasitas Produksi - Impack Anggarkan Capex Rp 188 Miliar

NERACA Jakarta – Danai pengembangan bisnisnya, PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) tahun ini menyiapkan belanja modal sebesar Rp 188…

MABA Masih Bukukan Rugi Rp50,64 Miliar

NERACA Jakarta – Perfomance kinerja keuangan emiten properti dan hotel, PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA) masih membukukan raport merah.…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Hasil Observasi Ombudsman Terhadap Kesiapan Angkutan Lebaran

Hasil Observasi Ombudsman Terhadap Kesiapan Angkutan Lebaran NERACA Jakarta - Hasil observasi Ombudsman RI terhadap kesiapan penyelenggaraan angkutan lebaran menunjukkan…

Bupati Talaud Sebut Penangkapan Oleh KPK Sebagai Pembunuhan Karakter

Bupati Talaud Sebut Penangkapan Oleh KPK Sebagai Pembunuhan Karakter NERACA Jakarta - Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip (SWM)…

KPK Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Pembangunan Jalan Kemiri-Depapre

KPK Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Pembangunan Jalan Kemiri-Depapre NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu hasil perhitungan kerugian…