Ritual Impor Jelang Bulan Puasa, Bisakah Dihapus?

Oleh: Sarwani

Pemerintah kembali menggelar ritual mengimpor bahan pangan menjelang Ramadan dan Lebaran. Kali ini yang direncanakan untuk didatangkan dari luar negeri adalah bawang putih. Alasannya, untuk memenuhi permintaan yang meningkat sehingga tidak terjadi kelangkaan yang dapat membuat harga meroket.

Sebuah alasan yang logis, masuk akal dan secara ekonomi dibenarkan. Pemerintah mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan impor. Menurut Kementerian Perdagangan, masih ada stok bawang putih dari persediaan sebelumnya sebanyak 115.776 ton, disamping stok dari produksi nasional. Di atas kertas, jumlah tersebut cukup memenuhi kebutuhan sekalipun ada kenaikan permintaan jelang Ramadan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dengan realisasai impor pada 2018, konsumsi barang putih nasional sekitar 1,72 kg per kapita per tahun atau total 455.800 ton. Sementara itu, realisasi realisasi importasi bawang putih selama tahun lalu sebesar 71.576 ton. Dengan begitu ada stok impor sebanyak 115.776 ton, disamping produksi nasional sebanyak 20.046 ton per tahun.

Di luar itu masih akan ada tambahan dari rencana importasi bawang putih. Kemendag sudah mengeluarkan persetujuan izin impor bawang putih kepada empat importir yang direkomendasikan oleh Kementan. Siapa saja mereka tidak disebutkan. Dalam era keterbukaan, pemerintah masih saja menyembunyikan hal-hal yang seharusnya diketahui publik. Apakah memang seperti itu kebijakannya?

Bawang putih impor tersebut diharapkan masuk pada bulan ini sehingga stok akan semakin besar, menambah pasokan yang ada. Harga diperkirakan segera turun karena importir yang masih menyimpan akan mengeluarkan persediaannya, menambah suplai di pasar.

Kementan mengaku sudah mengeluarkan rekomendasi impor berupa Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) sebanyak 90 ribu ton. Importir umum dan swasta berizin dibolehkan mengimpor bawang putih walaupun Bulog mendapatkan penugasan khusus.

Peran Bulog ini sempat disemprit oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyarankan pemerintah agar bersikap adil di dalam melakukan penunjukan pelaksana impor bawang putih. Namun komisi tersebut hanya bisa memberikan nasehat kepada pemerintah, tidak bisa menghukum.

Terlepas dari masalah sikap pemerintah yang tidak adil tersebut, impor bawang putih atau komoditas pangan lain seperti menjadi tradisi yang tidak boleh diubah setiap tahun. Apakah tidak ada terobosan agar Indonesia memproduksi sendiri bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat luas?

Bagaimana dengan manajemen pangan? Apakah tidak disusun satu strategis dimana petani diberdayakan agar mau memproduksi pangan? Bukankah jika ada janji keuntungan maka dengan sendirinya mereka akan bersedia menanam sehingga stok nasional cukup, tanpa perlu mengimpor? Bagaimana mekanisme insentif ini disusun agar memberikan keuntungan kepada petani, sekaligus tidak memberatkan konsumen? (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Omnibus Law Perpajakan Cara Jitu Memudahkan Investasi

  Oleh : Edi Baskoro, Pengamat Sosial Ekonomi   Ruwetnya sistem regulasi beserta tatatan birokrasi di Indonesia tinggal menghitung jari.…

Meningkatkan Kepedulian Pengusaha Besar untuk Program Pemberdayaan Ekonomi Mikro

Oleh : Agung Wahyudin dan Wilnas, Pemerhati Masalah Ekonomi Relasi positif dan konstruktif antara pengusaha besar atau konglomerat, kelompok ekonomi…

Menanti Gebrakan Presiden Asakawa

  Oleh: Purwaka Hari Setyawan, SE., M.Sc., Staf Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu *)   Takehiko Nakao telah secara resmi meletakkan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Omnibus Law Cipta Kerja Buka Peluang Lapangan Kerja Baru

  Oleh : Rahmat Soleh, Mahasiswa Komunikasi Jakarta Pemerintah berupaya memangkas regulasi yang selama ini menghambat investasi dengan mengusulkan RUU…

Harmonisasi Perda Mendukung Kebijakan Pemerintah Pusat

  Oleh : Iqbal Fadillah, Pemerhati Kebijakan Publik Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dilansir beritasatu.com menemukan sebanyak 347 Peraturan…

Tantangan Setelah Kemiskinan Satu Digit

  Oleh: Slamet Riyadi, Staf Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu *)   Pada Maret 2018, untuk pertama kali dalam sejarah angka…