NERACA
Apabila pemerintah ingin menjadi sedikit tenang dan tidak menjadi panik setiap kali ada kenaikan minyak mentah dunia, atau fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar, maka ada tiga skenario yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
Hal itu diungkapkan oleh H. Haryo Aswicahyono, pengamat ekonomi dari CSIS dalam diskusi yang diadakan lembaga kajian itu pada awal pekan ini.
Menurut Haryo, skenario pertama, jika harga BBM tidak disesuaikan, maka subsidi akan mencapai sekitar Rp. 550 triliun pada 2020.
Skenario kedua, apabila harga BBM hanya dinaikkan sekali menjadi Rp. 6.000, maka besarnya subsidi akan mencapai 400 triliun pada 2020.
Skenario ketiga dengan menaikkan harga BBM menjadi Rp 6.000 pada 2012 dan seterusnya naik 9.4%/th maka subsidi BBM akan terhapus pada 2020.
Menurut Haryo, walaupun sebagian besar masyarakat memahami perlunya penghapusan subsidi, namun ragu terhadap manfaatnya.
Haryo mengatakan harga minyak mentah dunia akan terus membubung di masa depan.
Berdasarkan short term Energy Outlook dari US Energy Information Administration, harga minyak mentah 2012-2013 akan berkisar pada angka US$106 per barel. Long term outlook juga menunjukkan harga minyak mentah akan naik rata-rata 5% per tahun.
Harga minyak mentah Indonesia (ICP) lebih tinggi dari WTI sejak Juli 2007 karena penyesuaian formula untuk menghitung ICP.
Berdasarkan kajian yang diadakan lembaganya, sebagian besar masyarakat tidak sependapat dengan kebijakan subsidi BBM, karena tidak adil (70% menolak vs 23% mendukung).
Kajian itu menemukan sebagian besar dari mereka kurang setuju/tidak ingin terjadi reformasi subsidi BBM (kenaikan harga BBM) di mana 60% menolak vs 40% setuju.
Sedangkan responden menilai komunikasi pemerintah dinilai buruk (80%) karena tidak ada komunikasi aktif melalui media, kelompok masyarakat, komunikasi tidak jelas, tidak transparan, dan tidak mudah dimengerti, serta tidak ada pelibatan publik.
Dia mengatakan faktor-faktor penting yang menentukan besarnya subsidi BBM adalah naiknya harga minyak mentah, apresiasi nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berimplikasi pada melonjaknya subsidi BBM pada tahun ini dan tahun-tahun ke depan.
Haryo mengatakan subsidi BBM dinikmati oleh kelompok ekonomi masyarakat yang mampu dan lebih baik dialihkan untuk infrastruktur dan bantuan sosial lainnya.
Di satu sisi Haryo menganggap subsidi BBM perlu dihapus secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat menyadari bahwa subsidi BBM memang tidak adil, namun ragu terhadap kemampuan pemerintah menangani dampak negatif naiknya harga BBM.
Sementara itu, Profesor Suahasil Nazara, Ketua Dept. Ilmu Ekonomi FE UI dan Koordinator pokja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Kenanggulangan Kemiskinan mengatakan karakteristik kemiskinan Indonesia adalah miskin dan rentan.
Menurut dia, pendapatan kelompok miskin harus ditingkatkan. Yang pendapatannya sudah di atas garis kemiskinan harus dijaga agar tidak turun.
Menurut Suahasil, kenaikan harga BBM memicu inflasi yang mengancam daya beli penduduk miskin dan rentan, dan karena itu harus ada perlindungan daya beli.
“Karena dampak inflasi hanya sementara, maka perlindungan daya beli juga harus bersifat sementara,” katanya.
Dia mengatakan mitigasi dampak gejolak ekonomi harus memperhatikan kriteria program darurat guna meredam dampak, dengan memberikan bantuan tunai kepada kelompok miskin dan rentan.
Mitigasi gejolak ekonomi dengan program lain dapat pula dilakukan, misalnya Raskin, serta subsidi siswa miskin dengan perbaikan pada sistem yang saat ini dijalankan.
Masalah Kronis
Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) telah menjadi masalah kronis di dalam perekonomian Indonesia, karena setiap beberapa tahun sekali pemerintah Indonesia harus menghadapi masalah yang sama, datang lagi dan kembali lagi.
Yose Rizal Damuri, peneliti Departemen ekonomi CSIS, mengatakan hal itu dalam diskusi Pengurangan Subsidi BBM: Dampak dan Mitigasi Masalah, Senin, 19/3.
Hal itu karena kenaikan yang cepat dari harga minyak dunia akibat tingginya kebutuhan dan menurunnya pasok. Selain itu juga karena nilai tukar yang cenderung bergerak ke atas dan peningkatan yang cepat dair konsumsi BBM, khususnya dari transportasi darat.
Harga jual yang meningkat mungkin sejenak bisa melonggarkan masalah anggaran, namun dalam jangka panjang diperlukan solusi yang lebih permanen, karena selama harga tidak berubah, masalahnya masih tetap akan muncul.
Keadaan ini juga membuat mekanisme berbagai penyesuaian harus dilakukan secara normal.
Menurut Yose, di banyak negara, termasuk di Indonesia terjadi ketidakefisienan dalam konsumsi. Hal itu karena konsumsi BBM di negara-negara yang memberi subsidi cenderung di atas rata-rata.
Pajak Lebih Mahal
Penetapan harga BBM di negara dengan subsidi, menghambat warga untuk menerima penyesuaian. Padahal pemerintah dapat mengurangi konsumsi BBM, menggunakan energi alternatif dan mengadopsi teknologi yang lebih efisien.
Penetapan harga juga membuat efek psikologis yang serius terhadap perekonomian dan sosial. Kenaikan harga akan disikapi secara berlebihan, terutama menyangkut efek domino dari kenaikan harga yang tidak beralasan.
Menurut Yose, Indonesia jauh tertinggal dalam mengadopsi bahan bakar dan energi alternatif, karena ketiadaan infrastruktur dan kerangka kebijakan pemerintah yang jelas.
Selain itu juga tiadanya insentif ekonomi bagi teknologi bahan bakar kendaraan. Kendaraan hibrid dikenakan pajak dua kali lipat karena mempunyai dua jenis mesin. Pajak barang mewah diberlakukan terhadap kendaraan dengan mesin canggih yang mengonsumsi lebih sedikit bahan bakar. Ketika harga BBM masih rendah, tidak seorang pun melakukan tindakan yang bisa meningkatkan efisiensi.
Konsumsi bahan bakar minyak, merupakan tinjauan jangka panjang. Dari grafik tampak bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan, konsumsi bahan bakar minyak juga meningkat secara cepat. Relasinya eksponensial dengan elastisitas 0,8. Di mana setiap kenaikan 1% dalam pendapatan menghasilkan peningkatan konsumsi bahan bakar minyak.
Sedangkan dengan kenaikan harga di sisi lain akan mengurangi konsumsi. Elastisitasnya adalah 0,36, di mana setiap peningkatan 1% dalam harga, mengurangi konsumsi dengan 0,36%. Pengaruh dari konsumsi terhadap pensdapatan di Indonesia adalah jauh lebih tinggi. Elastisitasnya adalah 1,37 terhadap kenaikan harga yang tidak responsif. Sedangkan secara efeknya, meski pun tidak ada kenaikan harga minyak dunia, subsidi bahan bakar minyak akan pasti naik di masa depan.
Simulasi Konsumsi BBM dan Subsidi
Harga Minyak Dunia (US$/barel) 95 105 120 135
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konsumsi Tanpa Perubahan 47,62 47,62 47,62 47,62
Harga Domestik (juta kl)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konsumsi Dengan Mengikuti 41,47 39,19 35,78 32,16
Harga Pasar Dunia (juta kl)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konsumsi dengan Subsidi 47,62 45,99 43,54 41,10
Tetap Rp 2.000/liter (juta kl)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subsidi Total Jika Harga 106,425 131,732 175,244 218,756
Tetap Rp 4.500/liter (Triliun)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subsidi Total dengan 104,758 101,173 95,796 90,419
Kebijakan Subsidi Tetap Rp 2.200/lt (triliun)
Konsumsi bahan bakar minyak dan subsidi pada 2014 dengan asumsi bahwa ekonomi akan tumbuh 6,5% setahun, dan konsumsi sekarang 42 juta kiloliter.
Tanpa penyesuaian harga subsidi yang dapat mencapai Rp 106 triliun bahkan jika harga minyak mengikuti asumsi anggaran sekarang.
Kalkulasi yang dipergunakan adalah pola global dari konsumsi bahan bakar. Dengan menggunakan pola konsumsi Indonesia sekarang, tanpa penyesuaian konsumsi harga BBM dapat mencapai 61 juta kiloliter dengan subsidi Rp 114 triliun, kalau harga minyak tetap di harga US$95 per barel.
(agus)
Jurus Jitu Selamatkan UMKM Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…
Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…
Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…
Jurus Jitu Selamatkan UMKM Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…
Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…
Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…