Walikota Akui Belum Terima Informasi Dewan Ingin Bahas APBD Perubahan - KOTA SUKABUMI

Walikota Akui Belum Terima Informasi Dewan Ingin Bahas APBD Perubahan

KOTA SUKABUMI

NERACA

Sukabumi - Walikota Sukabumi Achmad Fahmi mengaku, belum menerima informasi tentang keinginan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat membahas APBD perubahan tahun anggaran 2019. Namun, Fahmi juga memahami jika usulan yang dimaksud itu.

"Belum masuk usulannya. Tapi, jika teman-teman di DPRD berkeinginan, ya tinggal dibicarakan saja, toh ini juga untuk masyarakat kedepanya," ujar Fahmi di Balaikota Sukabumi, Senin (8/4).

Pemahaman yang dimaksud tersebut lanjut Fahmi, takutnya jika dibahas oleh dewan yang baru tentu saja khawatir akan terjadi keterlambatan, sehingga secara tidak langsung akan menggangu juga roda pemerintahan."Ya, kalau yang baru dipastikan belum mempunyai pengalaman, sehingga ada rasa khawatir juga," jelas Fahmi.

Saat ini kata Fahmi, tinggal menunggu ketua DPRD saja menyampaikan maksud usulan itu, karena dewan juga ada alasannya, termasuk saran-saran pembahasan perubahan itu dibahas oleh anggota dewan yang lama."Kami tinggal menunggu saja dari Ketua Dewan," ucapnya.

Fahmi juga mengatakan, pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2019, memungkinkan juga dibahas oleh DPRD yang saat ini masih menjabat, selama itu tidak melanggar aturan yang berlaku."Bisa saja dan itu memungkinkan," ujarnya.

Sebelumnya, alasan DPRD Kota Sukabumi berkeinginan pembahasan APBD Perubahan tahun 2019 dibahas oleh dewan yang saat ini masih menjabat, dikarenakan masa jabatan anggota dewan periode 2014-2019 berakhir Agustus mendatang."Sebelum masa jabatan Agustus mendatang habis, setidaknya kami ingin membahas APBD perubahan anggaran tahun 2019 dulu. Takutnya oleh anggota yang baru bisa lama karena mereka belum berpengalaman," ujar Ketua DPRD kota Sukabumi Yunus Suhandi.

Kecuali tambah Yunus, anggota di periode berikutnya masih didominasi oleh muka-muka lama, tentu saja itu tidak akan menjadi hambatan."Usulan ini tentunya sangat mendasar, sebab ini berkaitan dengan anggaran," ujarnya.

Jika akhirnya usulan dewan itu terjadi, tentu saja sekitar bulan Mei mendatang, draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) itu sudah masuk ke DPRD. Dan dibulan Juli pembahasan APBD perubahan anggaran tahun 2019 sudah tuntas. Arya

 

 

BERITA TERKAIT

MenKopUKM Harapkan PLUT KUMKM Bangun Fondasi Anak Muda Kreatif Masuk Industrialisasi

NERACA Malang - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan pentingnya Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT…

PHE ONWJ Raih 3 Penghargaan Dalam Ajang Global CSR and ESG Awards 2024

NERACA Jakarta - Atas komitmen menginisiasi program pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan hidup yang sustain, PHE ONWJ sabet tiga penghargaan…

Menjadi Tulang Punggung Pengembangan Usaha Ultra Mikro Indonesia, PNM Ikuti 57th APEC SMEWG

NERACA Jakarta – PNM hadir pada forum Asia-Pacific Economic Cooperation Small Medium Enterprises Working Group (APEC SMEWG), ajang yang menjadi…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

MenKopUKM Harapkan PLUT KUMKM Bangun Fondasi Anak Muda Kreatif Masuk Industrialisasi

NERACA Malang - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan pentingnya Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT…

PHE ONWJ Raih 3 Penghargaan Dalam Ajang Global CSR and ESG Awards 2024

NERACA Jakarta - Atas komitmen menginisiasi program pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan hidup yang sustain, PHE ONWJ sabet tiga penghargaan…

Menjadi Tulang Punggung Pengembangan Usaha Ultra Mikro Indonesia, PNM Ikuti 57th APEC SMEWG

NERACA Jakarta – PNM hadir pada forum Asia-Pacific Economic Cooperation Small Medium Enterprises Working Group (APEC SMEWG), ajang yang menjadi…