NERACA

Jakarta – Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya mengatakan, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk baja di Indonesia berkembang pesat, dengan bukti perusahaan baja yang ada saat ini betul-betul berkomitmen terhadap mutu dan kualitas.

"Penetapan SNI baja didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertimbangan perlindungan konsumen dari beredarnya baja yang tidak aman," kata Bambang dalam keterangan persnya yang diterima di Surabaya, Jawa Timur, disalin dari Antara.

Ia mengatakan, secara umum BSN  telah menetapkan 11.815 SNI, dan terkait baja sudah menetapkan 36 SNI. Untuk perusahaan, kata dia, sesuai data BSN terdapat 49 perusahaan di Indonesia yang menerapkan SNI baja, baik yang diberlakukan wajib maupun sukarela. Sementara untuk wilayah Banten sendiri berjumlah 5, atau sudah naik dibanding beberapa tahun belakangan yang hanya sekitar 30 perusahaan.

Bambang juga mengapresiasi salah satu perusahaan BUMN bidang baja, yang sudah menerapkan 2 SNI dan 23 standar internasional lainnya, yakni Krakatau Steel. Dalam kunjungannya beberapa waktu lalu ke PT Krakatau Steel, Bambang mengatakan, perusahaan itu mampu menunjukkan perkembangan yang pesat dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun terakhir.

Komitmen tinggi terhadap kualitas juga telah dibuktikan dengan menerapkan standar sejak tahun 1993, yakni berawal dari ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu yang kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikasi ISO 9001: 2000 pada 2003.

Bambang mengatakan, komitmen PT Krakatau Steel akan penerapan standar dapat menjadi contoh bagi industri lainnya. "Bagi perusahaan, penerapan SNI baja sangat penting karena untuk keselamatan terutama bidang konstruksi. Apabila tidak memenuhi SNI, dapat memunculkan risiko yang mungkin saja bisa mengancam nyawa manusia," katanya.

Bambang mengaku, kunjungannya ke industri untuk melihat langsung ke lapangan bagaimana penerapan SNI oleh industri dan sekaligus juga ingin mendengar langsung di lapangan tentang isu-isu strategis yang dihadapi yang tentunya berkaitan dengan SNI.

Informasi yang diperoleh langsung di lapangan, kata Bambang, akan menjadi masukan bagi pembuatan kebijakan BSN untuk mendorong produk dalam negeri agar berdaya saing dan bisa melindungi konsumen Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian terus mengajak pelaku industri di Indonesia terlibat dalam program pendidikan dan pelatihan vokasi. Langkah ini guna menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sekaligus mendongkrak daya saing sektor manufaktur nasional.

“Tentunya upaya tersebut membawa multiplier effect terhadap perekonomian kita, dengan SDM yang inovatif akan membuat industri kita lebih kompetitif,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Peletakan Batu Pertama Sekolah Vokasi di PT Gunung Raja Paksi (GRP), Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, belum lama ini.

Menperin memberikan apresiasi kepada PT GRP yang membangun sekolah vokasi sebagai wujud nyata dari komitmen menumbuhkan tenaga kerja terampil di sektor industri baja. “Apalagi, industri baja merupakan mother of industries, yang produksinya dibutuhkan sebagai bahan baku untuk sektor industri lain,” jelasnya.

Guna menunjang fasilitas sekolah vokasi tersebut, Kemenperin dan PT GRP menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Penyiapan SDM Industri Baja melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Industri. MoU ini ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar dan Presiden Direktur PT GRP Alouisius Maseimilian dengan disaksikan Menperin dan salah satu Shareholders PT GRP Djamaluddin Tanoto.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pembangunan dan pengembangan pendidikan vokasi industri baja berbasis kompetensi yang link and match dengan industri, kemudian pelatihan industri baja berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi dan penempatan kerja), serta pembangunan infrastruktur kompetensi di bidang industri baja. MoU ini berlaku selama lima tahun terhitung sejak ditandatangani.

Menperin meyakini, ketersediaan SDM industri baja yang kompeten akan mendorong peningkatan produktivitas sehingga turut beperan mendukung pembangunan berkelanjutan. “Semoga kerja sama ini ikut mempercepat program pemerintah dalam membangun kualitas SDM, sesuai amanat dari Presiden Joko Widodo,” ungkapnya. Kemenperin sudah melakukan link & match 700 lebih industri dengan hampir 1300 SMK.