KPK Laksanakan Supervisi Pencegahan Korupsi di Sulbar

KPK Laksanakan Supervisi Pencegahan Korupsi di Sulbar

NERACA

Mamuju - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan supervisi dan pencegahan korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Koordinator Wilayah VII KPK Adlinsyah Malik Nasution, mengatakan, tim KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara langsung datang ke daerah itu untuk memantau kinerja pemerintah setempat dan jajarannya dalam meningkatkan fungsi pencegahan korupsi.

"Kami datang ke Sulbar untuk melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan korupsi terintegrasi di lingkup Pemprov Sulbar," kata Adlinsyah kepada wartawan di Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa petang (19/3).

Ia mengatakan, tim KPK fungsi Koordinasi dan Supervisi sudah berada di Sulbar sejak Minggu (17/3) hingga Kamis (21)3) untuk melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan korupsi di daerah itu.

Penindakan korupsi yang dilakukan KPK pada pemerintah daerah menurutnya, perlu dijadikan momentum perbaikan sistem dan pengendalian internal pemerintah daerah, khususnya Provinsi Sulbar."Segala bentuk kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar perlu dijalankan dengan patuh seluruh aparat pemerintah sipil daerah. Upaya pembenahan dan pengendalian internal harus rutin dilakukan," terang dia.

"Oleh sebab itu KPK secara langsung datang ke Sulbar untuk memantau kinerja pemerintah provinsi dan jajarannya dalam meningkatkan fungsi pencegahan korupsi," jelas Adlinsyah.

Pencegahan korupsi itu tambah dia, bertujuan mengevaluasi dan monitoring delapan sektor pemerintahan, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dana desa, pengelolaan barang milik daerah dan manajemen APIP.

"Kapatuhan lainnya adalah pelaporan harta kekayaan milik pejabat negara dan penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan ke KPK karena sesuai amanat Undang-undang Nomor 30 tahun 2002," papar dia.

Tim KPK juga kata dia, berkoordinasi dengan instansi dan lembaga yang berada di daerah itu, diantaranya Polda, BPK Perwakilan Sulbar, Ombudsmdan setempat dan Badan Pertahanan Nasional perwakilan Sulbar.

"Koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sistem pencegahan korupsi dan meningkatkan fungsi monitoring evaluasi pada Pemerintah Provinsi Sulbar. Agenda KPK selanjutnya adalah rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi bersama Gubernur Sulbar dan para bupati," jelas Adlinsyah. Ant

BERITA TERKAIT

KPK: 36 Tahanan KPK Berikan Hak Suara

KPK: 36 Tahanan KPK Berikan Hak Suara NERACA Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan terdapat…

ICW: Sejak Hakim Artidjo Pensiun, Narapidana Korupsi Berbondong Ajukan PK

ICW: Sejak Hakim Artidjo Pensiun, Narapidana Korupsi Berbondong Ajukan PK   NERACA Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan sejak Hakim…

KPK Dampingi Penerbitan Aset Rawan Dikorupsi Pejabat Pemprov Sumsel

KPK Dampingi Penerbitan Aset Rawan Dikorupsi Pejabat Pemprov Sumsel NERACA Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendampingi Provinsi Sumsel…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan NERACA Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selalu berupaya melakukan upaya…

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri NERACA Tanjungpinang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah…

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN NERACA Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara…