KPK Laksanakan Supervisi Pencegahan Korupsi di Sulbar

KPK Laksanakan Supervisi Pencegahan Korupsi di Sulbar

NERACA

Mamuju - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan supervisi dan pencegahan korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Koordinator Wilayah VII KPK Adlinsyah Malik Nasution, mengatakan, tim KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara langsung datang ke daerah itu untuk memantau kinerja pemerintah setempat dan jajarannya dalam meningkatkan fungsi pencegahan korupsi.

"Kami datang ke Sulbar untuk melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan korupsi terintegrasi di lingkup Pemprov Sulbar," kata Adlinsyah kepada wartawan di Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa petang (19/3).

Ia mengatakan, tim KPK fungsi Koordinasi dan Supervisi sudah berada di Sulbar sejak Minggu (17/3) hingga Kamis (21)3) untuk melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan korupsi di daerah itu.

Penindakan korupsi yang dilakukan KPK pada pemerintah daerah menurutnya, perlu dijadikan momentum perbaikan sistem dan pengendalian internal pemerintah daerah, khususnya Provinsi Sulbar."Segala bentuk kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar perlu dijalankan dengan patuh seluruh aparat pemerintah sipil daerah. Upaya pembenahan dan pengendalian internal harus rutin dilakukan," terang dia.

"Oleh sebab itu KPK secara langsung datang ke Sulbar untuk memantau kinerja pemerintah provinsi dan jajarannya dalam meningkatkan fungsi pencegahan korupsi," jelas Adlinsyah.

Pencegahan korupsi itu tambah dia, bertujuan mengevaluasi dan monitoring delapan sektor pemerintahan, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dana desa, pengelolaan barang milik daerah dan manajemen APIP.

"Kapatuhan lainnya adalah pelaporan harta kekayaan milik pejabat negara dan penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan ke KPK karena sesuai amanat Undang-undang Nomor 30 tahun 2002," papar dia.

Tim KPK juga kata dia, berkoordinasi dengan instansi dan lembaga yang berada di daerah itu, diantaranya Polda, BPK Perwakilan Sulbar, Ombudsmdan setempat dan Badan Pertahanan Nasional perwakilan Sulbar.

"Koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sistem pencegahan korupsi dan meningkatkan fungsi monitoring evaluasi pada Pemerintah Provinsi Sulbar. Agenda KPK selanjutnya adalah rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi bersama Gubernur Sulbar dan para bupati," jelas Adlinsyah. Ant

BERITA TERKAIT

KPK Identifikasi Suap Kasus Garuda Indonesia Capai Rp100 Miliar

KPK Identifikasi Suap Kasus Garuda Indonesia Capai Rp100 Miliar NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi total suap pengadaan…

Saatnya Laksanakan Pasal 33 UUD 1945 Secara Benar

Saatnya Laksanakan Pasal 33 UUD 1945 Secara Benar NERACA  Jakarta - Guru Besar Universitas Padjajaran Bagir Manan mengajak semua pihak…

KPK: Presiden Tidak Lupakan Penindakan Dalam Hukum

KPK: Presiden Tidak Lupakan Penindakan Dalam Hukum   NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai Presiden Joko…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

MA: e-Litigasi Jadikan Peradilan Lebih Sederhana

MA: e-Litigasi Jadikan Peradilan Lebih Sederhana   NERACA Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengatakan aplikasi e-Litigasi menjadikan pelayanan…

Komisioner KPPU Keliling Kanwil Desak Pelaku Usaha Bayar Dendanya

Komisioner KPPU Keliling Kanwil Desak Pelaku Usaha Bayar Dendanya   NERACA Makassar - Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI berkeliling…

KPK Sangat Kecewa Suap Proyek Lelang Dinas PUPKP Yogyakarta

KPK Sangat Kecewa Suap Proyek Lelang Dinas PUPKP Yogyakarta   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat kecewa terjadi kasus…