Pakar Hukum: Hakim Tak Bisa Vonis Bersalah Terdakwa Kasus BMG

Pakar Hukum: Hakim Tak Bisa Vonis Bersalah Terdakwa Kasus BMG

NERACA

Jakarta - Pakar hukum UI menilai majelis hakim tidak bisa memvonis bersalah para terdakwa kasus investasi Pertamina di Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia. Pasalnya, selain investasi merupakan keputusan bisnis yang tak bisa dibawa ke ranah pidana, juga karena tak ada unsur niat jahat (mens rea) dari para terdakwa, termasuk mantan dirut Pertamina Karen Agustiawan.

“Mereka tidak bisa divonis bersalah. Karena tidak bisa dibuktikan adanya niat jahat (mens rea) dari mereka yang dituduhkan. Padahal mens rea ini sangat penting,” lanjut pakar hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwanto di Jakarta, pekan ini.

Menurut Hikmahanto, sejak awal kasus ini pun sebenarnya memang tidak bisa dibawa ke wilayah hukum pidana. Alasan lain, karena investasi tersebut adalah aksi korporasi yang memang memiliki konsekuensi untung dan rugi.“Ini bukan masalah pidana dan tidak layak masuk ranah pidana. Ini bukan persoalan pidana apalagi korupsi. Karena ini adalah keputusan diambil direksi saat itu dalam rangka investasi,” ujarnya.

Kalaupun kemudian investasi tersebut merugi, menurut dia, maka itu merupakan risiko yang memang harus ditanggung dalam sebuah investasi.“Karena untung rugi adalah konsekuensi dalam sebuah investasi,” ujarnya.

Menurut dia, dalam mengambil keputusan, direksi di bawah Karen juga sudah melewati berbagai yang benar. Misalnya saja, bahwa sudah ada kajian kelayakan dan persetujuan Dewan Komisaris. Memang, lanjutnya, dalam perjalanan terdapat seorang Komisaris yang menarik persetujuan. Tetapi, penarikan itu tidak bisa dianggap sebagai keputusan Dewan Komisaris. “Tidak bisa kalau cuma seorang komisaris. Karena persetujuan melalui Dewan Komisaris, maka yang bisa menarik juga hanya Dewan Komisaris,” ujarnya.

Selain itu, Direksi Pertamina juga melakukan uji kelayakan. Dalam hal ini, Pertamina melibatkan konsultan dari luar negeri. Yaitu sejak proses pengambilan-alihan participating interest, due dilligent, hingga saat transaksi. Dengan demikian, maka proses tersebut sudah memenuhi syarat perjanjian Australia karena perjanjian memang diadakan di Negeri Kanguru.

Kasus investasi BMG ini bermula, ketika Pertamina melakukan akuisisi (Investasi Non-Rutin) berupa pembelian sebagian aset (Interest Participating/IP) milik ROC Oil Company Ltd di lapangan BMG Australia. Akuisisi itu berdasarkan Agreement for Sale and Purchase-BMG Project tanggal 27 Mei 2009. Dalam kasus ini, mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menjadi terdakwa. Mohar

BERITA TERKAIT

ICW: Sejak Hakim Artidjo Pensiun, Narapidana Korupsi Berbondong Ajukan PK

ICW: Sejak Hakim Artidjo Pensiun, Narapidana Korupsi Berbondong Ajukan PK   NERACA Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan sejak Hakim…

Investasi Pasca Pilpres Bisa Segera Tumbuh, Asal…

Investasi Pasca Pilpres Bisa Segera Tumbuh, Asal… NERACA Jakarta - Sejumlah pengamat meyakini pilpres 2019 sangat membawa pengaruh pada kondisi…

Kasus Alergi Kian Parah Seiring Perubahan Iklim

Pemanasan global membuat perubahan iklim kian tak terkontrol. Seiring berjalannya waktu, perubahan iklim membuat musim alergi terasa lebih buruk.Hal itu…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan NERACA Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selalu berupaya melakukan upaya…

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri NERACA Tanjungpinang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah…

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN NERACA Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara…