MK Sambut Dua Hakim Konstitusi Kembali Terpilih

MK Sambut Dua Hakim Konstitusi Kembali Terpilih

NERACA

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) melalui juru bicaranya Fajar Laksono menyatakan menyambut gembira atas kembali terpilih dua hakim konstitusi dari unsur DPR untuk menjaga muruah konstitusi.

"Tentu MK menyambut gembira atas terpilih kembali kedua beliau," ujar Fajar, di Gedung MK, Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Fajar menjelaskan terlepas dari pertimbangan DPR, dua hakim konstitusi terpilih ini sudah terbukti sebagai negarawan dan berpengalaman dalam menangani perkara."Keduanya sudah tidak diragukan lagi penguasaan substansi serta integritasnya," ujar Fajar.

Fajar kemudian mengatakan, bagi MK hal-hal tersebut tentu akan memudahkan visi dan misi MK selanjutnya, karena keduanya tinggal melanjutkan apa yang sebelumnya sudah terbangun."Terutama menjelang penanganan perselisihan hasil pemilu nanti, beliau berdua sudah punya pengalaman. Jadi harapannya semua lancar," ujar Fajar lagi.

Beberapa waktu lalu, Komisi III DPR RI menyetujui dua nama calon hakim konstitusi setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada Februari 2019, yaitu Aswanto dan Wahiduddin Adams.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Pandjaitan mengatakan persetujuan tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat oleh anggota Komisi III DPR dari 10 fraksi."Kami sudah memutuskan yang terpilih sebagai hakim konstitusi 2019 hingga lima tahun mendatang adalah Prof. Doktor Aswanto dan Doktor Wahiduddin Adams, keduanya adalah petahana," kata Trimedya dalam konferensi pers di Ruang Rapat Komisi III DPR, Jakarta, Selasa (12/3).

Dia menjelaskan dalam rapat pleno Komisi III DPR, masing-masing fraksi menyampaikan pendapatnya apakah menyetujui mekanisme musyawarah mufakat ditempuh. Menurut dia, Fraksi PDI Perjuangan memulai pertama dan mengusulkan Aswanto serta Wahiduddin Adams lalu 10 fraksi menyepakati usulan Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

"Akhirnya secara aklamasi menyetujui dua nama itu karena sudah melalui proses musyawarah mufakat ya kita tidak lagi memerlukan pleno," ujar dia.

Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Ranik mengatakan Komisi III DPR memulai proses pemilihan calon hakim konstitusi sejak Februari 2019 lalu membentuk tim panel ahli yang memberikan masukan kepada Komisi III DPR RI.

Menurut dia, masukan Tim Penel Ahli tersebut sangat signifikan dalam perubahan situasi dan pandangan fraksi-fraksi terhadap calon hakim konstitusi."Kami memang ingin agar hakim MK satu punya integritas dan tingkat kecerdasan dan konsistensi berpikir yang bisa tercermin dalam putusan putusan MK yang sudah dikeluarkan," ujar dia.

Dia berharap kedua calon hakim konstitusi tersebut bisa melaksanakan tugasnya dengan baik karena tugas MK kedepan sangat berat yaitu terkait sengketa Pemilu 2019 seperti Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.

Sebelumnya, Komisi III DPR pada Rabu-Kamis (6-7 Februari) melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Di hari pertama uji kelayakan tersebut ada enam orang yang diuji yaitu Hesti Armiwulan Sochmawardiah, Aidu Fitriciada Azhari, Bahrul Ilmi Yakup, Galang Asmara, Wahidudin Adams, dan Refly Harun. Sedangkan di hari kedua, ada lima orang yang menjalani uji kelayakan yaitu Aswanto, Ichsan Anwary, Askari Razak, Umbu Rauta, Sugianto. Namun Komisi III DPR RI menunda pengambilan keputusan untuk memilih dua nama Calon Hakim Konstitusi (CHK) dan keputusan akan diambil pada Selasa (12/3).

Tim Ahli yang dilibatkan antara lain Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, Harjono dan Eddy Hiariej. Ant

BERITA TERKAIT

Adira Insurance Sambut Rencana Pemerintah Memberlakukan LCC

    NERACA   Jakarta – Keputusan pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan berbiaya murah atau Low Cos Carrier…

KY Putuskan 58 Hakim Dijatuhi Sanksi Selama 2019

KY Putuskan 58 Hakim Dijatuhi Sanksi Selama 2019 NERACA Jakarta - Komisi Yudisial (KY) memutuskan 58 hakim dijatuhi sanksi karena…

Mengapresiasi Keputusan Hakim yang Obyektif dan Adil - Eko B Supriyanto

Mengapresiasi Keputusan Hakim yang Obyektif dan Adil Eko B Supriyanto NERACA Jakarta - Pengamat keuangan dan perbankan Eko B. Supriyanto…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

RUU SDA Terhambat Banyak Faktor

Jakarta- Berlarut-larutnya RUU Sumber Daya Air (SDA) untuk segera diundangkan, akan berdampak pada terhambatnya iklim yang tidak kondusif dan proses investasi…

Kemenkop Terus Tingkatkan Kualitas Data Koperasi di Indonesia

Kemenkop Terus Tingkatkan Kualitas Data Koperasi di Indonesia NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan mengungkapkan…

DPR Segera Revisi UU PPP - Tingkatkan Kinerja Bidang Legislasi

DPR Segera Revisi UU PPP Tingkatkan Kinerja Bidang Legislasi NERACA Jakarta - DPR RI akan segera merevisi UU Nomor 12…