Empat Negara Akan Hadiri Seminar Internasional Ombudsman

Empat Negara Akan Hadiri Seminar Internasional Ombudsman

NERACA

Palembang - Sebanyak empat negara tetangga akan menghadiri pada seminar internasional Obdudsman yang bertemakan "A Better Public Service Delivery in The Era Of Disruption" di Palembang.

“Utusan negara yang menyatakan siap menghadiri seminar pada Senin (11/3) itu, yakni Australia, Thailand, Timor Leste dan Malaysia,” kata Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai di Palembang, Minggu (10/3).

Utusan negara sahabat itu nantinya berbicara pada seminar yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu akan berbagi pengalaman tentang pelayanan publik di negaranya masing - masing."Diharapkan mereka juga memberikan penjelasan tentang bagaimana mereka mengelola situasi pelayanan publik di negara mereka masing - masing," ujar dia.

Adapun narasumber yang akan hadir antara lain Office of Commonwealth Ombudsman, Jaala Hinchcliffe, Ombudsman of Thailand, General (Ret.) Viddhavat Rajatanun, Provedoria dos Direitos Humanos e Justica, Ms. Jesuina Maria Ferreira Gomes dan Public Complaints Bureau Prime Minister's Department Malaysia, Datuk Harjeet Singh.

Seminar internasional itu juga mendorong beberapa pembicara baik dari dalam maupun luar negeri membahas berbagai solusi untuk mengatasi tantangan atas disrupsi di berbagai bidang pelayanan publik di Indonesia.

Seminar internasional yang juga didukung Department Of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia itu bertujuan untuk membahas topik di atas dengan asumsi bahwa pelayanan publik yang diadakan birokrasi di Indonesia juga ditantang oleh situasi yang sama.

Ombudsman Republik Indonesia, sebagai pengawas pelayanan publik sepanjang tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016-2018 telah menerima sebanyak 27.345 pengaduan dari masyarakat atas dugaan maladministrasi yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

"Peringkat tiga besar dugaan maladministrasi yang diterima adalah penundaan berlarut (undue delay), penyimpangan prosedur dan tidak memberikan pelayanan. Sementara peringkat tiga besar instansi pelayanan publik yang banyak dikeluhkan adalah Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Kementerian Pertanahan (BPN/ATR), kata dia.

Seminar internasional itu serangkaian memperingati hari ulang tahun Ombudsman RI ke-19.

Sementara Humas Ombudsman RI Anita mengatakan, seminar ini diikuti peserta eksternal dari beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Selain itu juga para pemangku kepentingan yang kerap berinteraksi dengan Ombudsman RI seperti kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, pemerintah daerah se-Sumatera Selatan, para akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Selain itu peserta dari Internal Ombudsman. Ant

BERITA TERKAIT

Empat Raperda Siap Diserahkan ke Dewan Sukabumi

Empat Raperda Siap Diserahkan ke Dewan Sukabumi NERACA Sukabumi - Pemerintah kota (Pemkot) Sukabumi segera menyerahkan draft empat Rancangan Peraturan…

Komponen Pendukung dan TKDN AMMDes akan Ditingkatkan

NERACA Jakarta – Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin Putu Juli Ardika menambahkan, dalam upaya perluasan pemanfaatan…

Pemkot Depok Akan Renovasi 10 Puskesmas

Pemkot Depok Akan Renovasi 10 Puskesmas NERACA Depok - Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) akan merenovasi 10 gedung pusat kesehatan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Bawaslu Temukan 25 Kasus Politik Uang Selama Masa Tenang

Bawaslu Temukan 25 Kasus Politik Uang Selama Masa Tenang NERACA Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan 25 kasus…

KPK Konfirmasi Eni Saragih Terkait Penerimaan Uang

KPK Konfirmasi Eni Saragih Terkait Penerimaan Uang NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi mantan Wakil Ketua Komisi VII…

KPK Dorong LSM Kawal "Open Government Partnership" di Jember

KPK Dorong LSM Kawal "Open Government Partnership" di Jember NERACA Jember - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong lembaga swadaya masyarakat…