Pelanggar SNI Wajib Pelumas Terancam Sanksi Hingga Rp50 Miliar

Pelanggar SNI Wajib Pelumas Terancam Sanksi Hingga Rp50 Miliar

NERACA

Jakarta - Terhitung mulai September 2019, seluruh pelumas yang beredar di Indonesia wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Bagi para pelanggar, sanksi pidana dan denda hingga Rp50 miliar sudah menanti, termasuk di antaranya bagi pemalsu tanda SNI tersebut.

"Awalnya, SNI bagi pelumas memang sukarela. Namun kalau sudah diwajibkan, maka semua pelumas yang beredar di Indonesia, baik dalam maupun luar negeri harus memenuhi SNI. Dan bagi para pelanggar regulasi ini, mau tidak mau pasti ada sanksi,” ujar Kukuh S. Achmad, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Jakarta, Senin (11/3).

Ancaman sanksi tersebut, menurut Kukuh, diatur dalam Bab X tentang Ketentuan Pidana UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Terkait pemalsuan SNI atau membuat SNI palsu, misalnya, sesuai pasal 62, para pelaku diancam pidana penjara paling tujuh tahun atau pidana denda paling banyak Rp50 miliar.

Kukuh menambahkan, pemberlakukan wajib SNI bagi pelumas sudah sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2014 yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah 34 tahun 2018. Melalui ketentuan tersebut, sebelum pemberlakuan, Pemerintah mewajibkan menteri untuk melakukan analisis dampak regulasi terlebih dahulu.

“Dalam media digital istilahnya regulatory impact assessment. Tujuannya, jangan sampai ketika SNI Wajib sudah diberlakukan, akan memberi dampak negatif yang tidak sesuai dengan tujuannya. Dan itu sudah dilakukan Kementerian Perindustrian,” ujar Kukuh.

Begitu pula dengan BSN, sebagai contact point pada forum World Trade Organization (WTO). Sebelum pemberlakuan SNI wajib bagi pelumas, BSN telah memberi tahu kepada dunia bahwa Indonesia akan mewajibkan setiap produsen memberi label SNI di setiap kemasan.

"Kita sudah notifikasi dulu ke WTO dan mendapat tanggapan dari negara anggota WTO. Notifikasi dilakukan tahun lalu dan tidak ada tanggapan dari negara lain. Artinya, bagi negara lain yang mengekspor pelumas, pemberlakuan regulasi tersebut tidak ada masalah," ujarnya.

Sementara itu, Tri Yuswidjajanto Zaenuri, ahli mesin dari ITB menyambut baik SNI wajib bagi pelumas. Menurut dia, pelumas termasuk komoditas yang kualitasnya sulit dinilai masyarakat awam.“Masalah, apa yang berada di dalam pelumas tidak diketahui sehingga tidak ada jaminan bahwa kualitas yang terdaftar sudah sesuai atau tidak. Sebab, dalam nomor daftar izin untuk bisa diperdagangkan, hanya terdapat penjelasan fisika dan kimia. Tidak ada uji kerjanya,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, jelas bahwa SNI wajib bagi pelumas sangat melindungi konsumen. Antara lain terkait kualitas, sehingga pelumas bisa menjaga dan memelihara kinerja mesin. Kebijakan ini, kata dia, akan menumbuhkan produk-produk pelumas yang berkualitas. Ini sangat penting, karena selama ini banyak sekali beredar pelumas yang tidak sesuai standar, termasuk pelumas impor.“Selama ini banyak sekali beredar pelumas impor yang kualitasnya tidak pernah terkontrol,” ujarnya.

Kualitas pelumas seperti itu, menurut Tri, tentu bisa merugikan konsumen. Sebab, pelumas tersebut akan berdampak buruk terhadap mesin kendaraan. Misalnya dalam jangka pendek, akan menyebabkan mesin bersuara kasar. Suara kasar disebabkan viskositas yang cepat turun.“Sementara jika pelumas cepat mengental, akan membuat tarikan mesin menjadi berat. Kondisi ini akan membuat bahan bakar menjadi boros yang berakibat pula meningkatkan kadar emisi gas buang,” ujarnya. Mohar

BERITA TERKAIT

Empat Terdakwa Ini Terharu Saat Divonis Bebas Murni

Empat Terdakwa Ini Terharu Saat Divonis Bebas Murni NERACA Jakarta - Perasaan haru tak terbendung bagi Anjad Fendi Badriawan, Bim…

Menkop Bertekad Mengurangi Dominasi Susu Impor

Menkop Bertekad Mengurangi Dominasi Susu Impor NERACA Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, pihaknya akan mematahkan dominasi…

Kemenkumham: Kurangnya Transparansi Informasi Penyebab Kegagalan WBK

Kemenkumham: Kurangnya Transparansi Informasi Penyebab Kegagalan WBK   NERACA Mamuju - Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Milton Hasibuan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Abraham : KPK Hentikan 36 Perkara, Ini di Luar Kewajaran

Abraham : KPK Hentikan 36 Perkara, Ini di Luar Kewajaran   NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015,…

Kepala BPKP Kunjungi KPK Tingkatkan Kerja Sama

Kepala BPKP Kunjungi KPK Tingkatkan Kerja Sama   NERACA Jakarta - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh…

Kemhan Akan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan

Kemhan Akan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan   NERACA Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan membuka pendaftaran program latihan Komponen Cadangan (Komcad)…