Oleh: Gigin Praginanto, Pemerhati Kebijakan Publik

Jangan terlalau serius mengaitkan pembagian lahan untuk para taipan kehutanan, perkebunan, dan tambang dengan amanat konstitusi atau Ampera (amanat penderitaan rakyat). Pada dasarnya semua itu adalah bisnis untuk menggemukkan kantung pebisnis kaya agar makin makmur. Mereka adalah pengusaha dalam negeri dan asing, politisi,  birokrat, aparat penegak hukum, bahkan militer.

Seperti biasanya, penduduk setempat cuma bisa plonga-plongo menyaksian semua itu. Mereka tak berkutik ketika lahan yang mereka garap turun-temurun tiba-tiba dikuasai orang yang datang dari kota bahkan luar negeri. Mereka cuma bisa mengelus dada ketika digertak bahkan digebuki oleh para preman dan petugas keamanan yang mewakili kepentingan para bos besar penguasa lahan. Demikian pula ketika mereka dikirim ke penjara karena persoalan yang sesungguhnya bisa diselesaikan di kantor Satpam.

Sialnya lagi, mereka kini menyaksikan para tuan besar yang menguasai tanah-tanah nenek moyang mereka menjadi penguasa politik. Mereka menduduki berbagai kursi strategis di pemerintah, parlemen, dan parpol. Maka jangan heran bila mereka mengidentikkan semua kebijakan baru pemerintah sebagai masalah baru. Hal ini terkait dengan pengalaman bahwa berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah hanya indah di atas kertas, sementara hidup mereka tetap ruwet dan mereka tetap terpinggirkan, serta harus harus hidup bersama kemiskinan massal.

Mereka tentu sadar bahwa para tuan besar penguasa lahan yang kini dipercaya mengelola negara tak akan rela menempatkan kepentingan masyarakat di atas bisnisnya. Maklum, memang begitulah sikap pebisnis pada umumnya. Prioritas tertinggi mereka adalah keuntungan dan perluasan bisnis.

Ingat, para juragan besar tersebut juga telah megeluarkan banyak biaya untuk menguasai tempat-tempat strategi di arena politik. Di antaranya adalah membiayai tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat bahwa para pebisnis besar yang terjun ke arena politik sesungguhnya didorong oleh keinginan untuk mengabdi negara dan bangsa. Mereka bahkan siap bangkrut kalau memang untuk kepentingan rakyat.

Para pembuat opini semacam itu tentu sangat sibuk dan kebanjiran banyak honor di tengah memanasnya situasi politik saat ini.  Mereka tentu juga berharap bisa dapat jatah kursi menteri, CEO BUMN atau posisi lainnya yang bisa membuat hidup lebih makmur.

Sementara itu, bagi mereka yang terpinggirkan, hingar bingar politik yang penuh janji muluk dan kebohongan saat ini hanya menambah ketakutan. Salah satu penyebabnya adalah kekuatiran bahwa mereka akan makin ditindas oleh para pemodal besar yang kini makin bertenaga memperkuat cengkeramannya terhadap dunia politik.

Posisi mereka sangat klop dengan tembang Orang Pinggiran karya Iwan Fals. "Didalam lingkaran; Berputar putar; Kembali kepinggiran!"