NERACA

Jayapura - PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) menargetkan penurunan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) gross di bawah lima persen pada 2019 dari posisi per akhir Desember 2018 sebesar 7,35 persen. "Kami terus berupaya bagaimana supaya 'berobat jalannya' berhenti dan menjadi sehat. Caranya adalah bisnisnya harus dikembangkan dan kredit macetnya harus di bawah lima persen. Pasti tahun ini kita di bawah lima persen, yang penting kejar terus," ujar Direktur Utama Bank Papua F. Zendarto di Jayapura, seperti dikutip Antara, kemarin.

Ia mengaku sejak 2017 hingga kini, manajemen terus berupaya menyelesaikan permasalahan NPL yang ada, bahkan sejumlah kredit macet yang besaran pembiayaan hingga mencapai ratusan miliar rupiah masih terus berjalan. Karenanya untuk saat ini Bank Papua memberlakukan standar yang ketat dengan melakukan pembiayaan untuk sektor produktif. "Kami memberikan kredit harus benar-benar dia ada usaha. Yang menyetujui harus komite, seluruh kredit diputus oleh komite yang jumlahnya delapan orang dan semua harus sepakat," kata dia. 

"Kami sangat selektif memberikan kredit, sekarang kita utamakan kredit pegawai dan UMKM, tetapi untuk menutup masalah NPL, kadang-kadang kami harus membiayai sindikasi, tetapi kami batasi hanya kepada nasabah-nasabah lama yang kita sudah tahu," sambungnya. Zendarto mengapresiasi komitmen para pemegang saham yang ia anggap sangat membantu dalam upaya pembenahan perusahaan. Menurutnya, dari sisi permodalan, mereka terus memberikan dukungan nyata setiap tahun.

Kini kekuatan modal/Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Papua ada di angka 23,70 persen, dan akan terus ditingkatkan. "Kalau kita mau ekspansi kredit harus ada modal, sekarang rata-rata industri nasional CAR-nya 22-23 persen, berarti kalau kita mau tambah kredit harus tambah modal. Pemda selama ini cukup mendukung dengan kemampuannya masing-masing," katanya.

Sebelumnya, Kepala OJK Papua, Adolf FT Simanjuntak menyebut manajemen Bank Papua hingga akhir 2018 sudah berhasil melakukan perbaikan yang siignifikan atas masalah kredit bermasalah (NPL) yang mereka alami sejak 2015. "NPL net Bank Papua pada posisi Desember 2018 itu 2,26 persen, kemudian NPL gross 7,35 persen. Sebenarnya target NPL gross lima persen, tapi pencapaiannya 7,35 persen dari sebelumnya 14,52 persen, itu sudah perbaikan yang signifikan," ujarnya.

Namun Adolf menegaskan Bank Papua masih dalam pemantauan OJK dan setiap satu bulan mereka diwajibkan menyerahkan laporan kinerja. OJK selalu melakukan monitoring pada perkreditan, terutama untuk pembiayaan yang baru. "Pada 2019 Bank Papua akan selalu dalam monitoring OJK. Bank ini baru selesai menghadapi persoalan besar, baru mau sembuh. Ibaratnya masuk rumah sakit masuk opname, nah sekarang (Bank Papua) berobat jalan, kalau berobat jalan kan harus kita jaga, jangan sampai kumat lagi," katanya.