Holding BUMN Perumahan-Infrastruktur Rampung Februari

NERACA

Jakarta - Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan serta Holding BUMN Infrastruktur akan rampung pada pertengahan Februari 2019 setelah diterbitkannya akta inbreng.

"Seperti kata Bu Menteri (Rini Soemarno) minggu lalu, holding direncanakan (rampung) pertengahan Februari. Kalau lebih cepat, lebih bagus," kata Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro dalam jumpa pers di Gedung WIKA Jakarta, Senin (28/1).

Aloysius menjelaskan proses pembentukan holding BUMN melibatkan sejumlah kementerian terkait. Persetujuan dari kementerian atas draft Peraturan Pemerintah dibutuhkan guna diterbitkannya akta inbreng atau akta pengalihan aset."Sekarang sudah di Kementerian Keuangan. Pemprakarsa PP adalah Menteri Keuangan, baru didiskusikan. Selanjutnya nanti ke Sekretariat Negara dan diterbitkan PP-nya. Baru naik ke Presiden," kata dia.

Sebagai anggota Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA pada Senin ini (28/1) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk mengubah status Persero menjadi Non-Persero. Ada pun PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk akan menyusul proses yang sama untuk melepas status Persero.

"Untuk yang Tbk ini makan waktu, tidak sama karena masing-masing melakukan proses registrasi sendiri," kata Aloysius.

Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan dipimpin Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) di mana WIKA, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) dan PT Bina Karya (Persero) akan menjadi anggotanya. Ada pun Holding BUMN Infrastruktur akan dipimpin PT Hutama Karya (Persero) dengan anggota holding yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero) dan PT Indra Karya (Persero).

"Mudah-mudahan (akta) inbreng (Holding Perumahan dan Pengembangan Kawasan) keluar disusul dengan yang konstruksi (Holding Infrastruktur)," kata Aloysius. 

Kemudian Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengungkapkan alasan memasukkan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) ke dalam Holding Perumahan dan Pengembangan Kawasan."Dulu memang pernah WIKA yang di (Holding) Infrastrukstur, Adhi Karya yang di (Holding) Perumahan. Tapi kami mempertimbangkan 'balance sheet' (laporan keuangan) dan kami mempertimbangkan arah ke depan," kata Aloysius.

WIKA sudah dikenal publik sebagai salah satu perusahaan konstruksi yang telah membangun sejumlah infrastruktur mulai dari jalan tol, jembatan, hingga jalur MRT dan LRT.

Aloysius menjelaskan pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan akan semakin gencar dilakukan sehingga membutuhkan dukungan kuat BUMN melalui pembentukan holding. Ia menambahkan, pembentukan Holding Perumahan dan Pengembangan Kawasan serta Holding Infrastruktur juga dilakukan pemerintah untuk mengatur bisnis yang "bertumpukan" antara satu kontraktor dan kontraktor lainnya.

"Kontraktor besar yang satu dengan yang lain itu hampir sama, sebagian besar bisnisnya 'overlapping' sehingga ke depan kami ingin menata inti bisnis mereka," ujar dia.

Aloysius menuturkan pembentukan dua holding BUMN itu diharapkan dapat saling melengkapi bisnis BUMN satu sama lain. Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan diharapkan dapat membuka kawasan ekonomi baru dengan dukungan jalan tol yang dibangun Holding BUMN Infrastruktur.

"Contohnya dulu itu Tol Jagorawi di tengah-tengah ada sawah, tapi sekarang ramainya dengan real estate. Itu bagus. Kami ingin seperti itu, 'end to end'. (Kawasan) industri menciptakan keramaian bagi tol dan tol menyiapkan sarana konektivitas darat yang lebih cepat dan murah," pungkas dia. Mohar/Ant