Oleh: Andrew Silvio Sebastian Sianipar, Mahasiswa PKN STAN *)

Berdasarkan UUD 1945 pasal 23, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN memiliki enam fungsi yang penting dan perlu diketahui dan dipahami, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Keenam fungsi tersebut adalah fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Lalu, apa yang akan terjadi jika dana tersebut tidak dikelola dengan baik? Bukan hanya fungsinya yang tidak berjalan secara optimal, tapi tujuan yang telah ditetapkan pun akan sulit tercapai. Apakah tujuan APBN 2018 telah tercapai? Dan apa langkah yang diambil pemerintah untuk mencapai target APBN 2019?

Pada awal tahun baru 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merilis pencapaian sementara ekonomi makro dalam APBN 2018. Menurutnya, Indonesia bisa berbangga atas pencapaian ini, karena di tahun 2018 kemarin pendapatan negara melebihi target awal APBN tanpa adanya APBN Perubahan.

“Untuk pertama kalinya APBN 2018, pendapatan negara mencapai 102,5%, dengan target awal Rp1.894,7 triliun dan tercapai hingga Rp1.942,3 triliun”, jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Aula Djuanda, Rabu (02/01). Pencapaian ini dianggap positif di tengah ketidakpastian perekonomian global akibat perang dagang AS dan China.

Sedangkan untuk perekonomian diperkirakan tumbuh sekitar 5,15% dan inflasi stabil pada level rendah di angka 3,13%. Tidak hanya itu, defisit anggaran pun mencapai nilai yang rendah yaitu 1,76%.  Selain pendapatan, belanja negara juga mengalami peningkatan. Negara mampu mencapai 99,2% pada tahun 2018 kemarin, dimana tahun 2017 hanya mencapai 94,1%. Menurut Menkeu, salah satu faktor dari pencapaian ini adalah karena tidak adanya APBN Perubahan, sehingga Kementerian/Lembaga dapat lebih fokus pada anggaran belanja yang sudah direncanakan.

Setelah pencapaian kinerja ekonomi tahun 2018 yang dianggap baik, kini tahun 2019 akan dilalui dengan terus berusaha meningkatkan kewaspadaan atas apa yang telah terjadi di tahun 2018 yang lalu. Di tahun 2019 ini, untuk APBN pemerintah mengambil tema besar “Adil, Sehat, dan Mandiri”. Dengan tema ini diharapkan kebijakan fiskal akan mampu merespon dinamika volalitas global, menjawab tantangan dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara optimal. Berdasarkan APBN 2019, pemerintah berharap dan menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,3%. Untuk postur APBN 2019, pemerintah mematok pendapatan negara sebesar Rp2.165,1 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.786,4 triliun; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp378,3 triliun; dan penerimaan hibah Rp400 miliar. Sementara belanja negara 2019 dipatok sebesar Rp2.461,1 triliun, sedangkan keseimbangan primer 2019 dipatok mencapai Rp20,1 triliun atau jauh lebih rendah dibanding outlook 2018.

Perekonomian Domestik 2019

Dari target 2019 yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi meningkatkan perekonomian domestik, tentunya pemerintah harus lebih kerja keras. Tidak hanya target yang berbeda, namun tantangan yang akan dihadapi Indonesia di tahun 2019 pun tidak akan sama dengan tantangan yang dihadapi di tahun 2018. Beberapa tantangan yang harus dihadapi Indonesia antara lain, daya saing yang perlu ditingkatkan, mengejar ketertinggalan infrastruktur, perbaikan iklim investasi dan penguatan ekspor.

 Dari dinamika perekonomian baik global maupun domestik, tantangan yang dihadapi serta target pembangunan yang telah ditetapkan, pemerintah telah mendesain APBN 2019 yang diharapkan dapat menjadi media untuk mendorong investasi dan daya saing dengan fokus pada penyehatan fiskal dan kebijakan fiskal untuk mendorong investasi dan daya saing ekspor.

Dalam konteks penyehatan fiskal sendiri, pemerintah perlu bekerja keras agar APBN produktif untuk mendukung pencapaian target, efisien pemanfaatan sumber daya, berdaya tahan dalam meredam ketidakpastian, serta mampu mengendalikan risiko. Sedangkan upaya untuk mendorong investasi dan daya saing ekspor ditempuh dengan melakukan simplifikasi dan memberi kemudahan perbaikan pelayanan publik serta dukungan fiskal untuk investasi dan peningkatan ekspor.

Melalui APBN 2019 yang sehat, adil, dan mandiri inilah, pemerintah berharap dapat menjawab mimpi-mimpi seluruh rakyat Indonesia. *) Tulisan ini merupakan opini dari penulis sendiri. (www.kemenkeu.go.id)