Tingkatkan Transaksi, BEI Dukung Kebijakan Pemerintah - Penyatuan Zona Waktu Indonesia

NERACA

Jakarta - Langkah pemerintah menyatukan zona waktu di Indonesia melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) didukung penuh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini diungkapkan Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Eddy Sugito di Jakarta, Senin (12/3).

Namun demikian, pihaknya masih mengkaji lebih lanjut keuntungan dari penerapan zona satu waktu ini. Menurut dia, niatan pemerintah ini memang sejalan dengan BEI yang telah merencanakan menambah jam perdagangan selama 30 menit."Tujuan kita supaya ketika berdagang nggak jauh berbeda dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Kita sudah antisipasi," ungkapnya.

Dia juga mengakui jika rencana tersebut terealisasi nantinya akan memberikan keefektifan dan efisiensi. Sayangnya, dia tidak menyebutkan kenaikan angka dan persentase jika zona waktu jadi disatukan.

Berdasarkan data yang dikutip dari Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), jika penyatuan zona waktu diberlakukan dan asumsi manfaat konservatif 15% dari nilai transaksi harian saat ini, maka setiap tahun BEI bisa meraup Rp 60 trilliun dari transaksi tambahan tersebut.

Selain itu, transaksi saham akan beralih ke BEI dari sebelumnya di bursa Australia, Malaysia, dan Singapura. Kepala Divisi Humas dan Promosi KP3EI, Edib Muslim pernah bilang, selain merebut pasar perdagangan saham, diharapkan perusahaan sekuritas (bróker) tumbuh, khususnya di wilayah Indonesia timur.

Dengan demikian, BEI akan sejajar dengan bursa-bursa efek di kawasan Asia seperti Hang Seng di Hong Kong, Kospi di Korea Selatan, Shanghai Composite di China, dan Nikkei di Jepang. Edib menjelaskan, penyatuan zona waktu ini dapat meningkatkan transaksi harian BEI karena jumlah dan volume transaksi harian juga terangkat.“Sekarang kan, akses mereka (wilayah timur) ke ekonomi (wilayah) barat sangat kecil. Tadinya cuma tiga jam lalu BEI satu jam, setengah jam pagi dan setengah jam sore. Tapi kalau bisa sama-sama (waktunya), ya, sama-sama happy-lah,” ujar Edib.

Tak hanya itu, melalui penyatuan ruang waktu, sekitar 50 juta masyarakat di kawasan tengah dan timur Indonesia memperoleh ruang waktu transaksi yang lebih banyak untuk bertransaksi dengan masyarakat di kawasan barat Indonesia.

Beroperasi Bulan Agustus

Indonesia terakhir mengubah zona waktunya pada 1987 silam. Saat itu, Bali keluar dari zona WIB dan masuk WITA dengan alasan memperhitungkan sektor pariwisata, khususnya wisatawan Australia. Pemerintah memilih waktu Indonesia tengah (WITA) sebagai patokan, tak lain demi efisiensi birokrasi dan peningkatan daya saing ekonomi.

Berdasarkan perhitungan KP3EI, jika jam transaksi perdagangan umum di Jakarta dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 17.00 WIB, maka waktu efektif berdagang antara dunia usaha di WIT dan WIB hanya empat jam.

Sementara manfaat penyatuan zona ini bagi sektor perekonomian, antara lain, pelaku usaha di wilayah timur Indonesia bisa masuk ke jam transaksi yang sama untuk melakukan transaksi perdagangan dengan wilayah lain di Indonesia. Menurut rencana, penyatuan zona waktu ini segera terwujud pada 17 Agustus 2012 mendatang. [ardi]

Related posts